Kliping Agama

Solusi Masalah Ahmadiyah

2008-06-01T06:10:00.000+07:00

Dr Syamsuddin Arif

Staf Pengajar di Universitas Islam Internasional Malaysia

"Saya tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi dan belum percaya pula bahwa ia seorang mujaddid [pembaharu]," tulis Ir Sukarno dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi, jilid 1, cetakan ke-2, Gunung Agung, Jakarta, 1963, halaman 345. Mantan Presiden RI pertama itu tidak keliru dan bukan pula sendirian. Jauh sebelum itu, tokoh pemikir masyhur Sir Muhammad Iqbal ketika ditanya oleh Jawaharlal Nehru, perdana menteri India waktu itu, perihal Ahmadiyah dengan tegas menjawab bahwa wahyu kenabian sudah final dan siapapun yang mengaku dirinya nabi penerima wahyu setelah Muhammad SAW adalah pengkhianat kepada Islam: "No revelation the denial of which entails heresy is possible after Muhammad. He who claims such a revelation is a traitor to Islam" (Lihat: Islam and Ahmadism, cetakan Islamabad: Da'wah Academy, 1990, halaman 8).

Iqbal menangkap banyak kemiripan antara gerakan Ahmadiyah di India dengan Babiyah di Persia (Iran), yang pendirinya juga mengklaim dapat wahyu sebagai nabi. Menurut Iqbal, tokoh-tokoh kedua aliran sesat ini merupakan alat politik 'belah bambu' kolonialis Inggris --yang waktu itu masih bercokol di India-- dan imperialis Rusia, yang sempat menjajah Asia Tengah dan sebagian Persia. Akidah mereka adalah 'kepasrahan pada penguasa' (political servility), jelas Iqbal (halaman 13). Jika pemerintah Rusia mengizinkan Babiyah membuka markas mereka di Ishqabad, Turkmenistan, maka pemerintah Inggris merestui Ahmadiyah mendirikan pusat misi mereka di Woking, wilayah tenggara England. Bagi Iqbal, doktrin-doktrin Ahmadiyah hanya akan mengembalikan orang kepada kebodohan. Inti dari Ahmadisme atau Qadianisme --demikian Iqbal lebih suka menyebutnya-- adalah rekayasa mencipta sebuah umat baru bagi nabi India (sebagai tandingan nabi Arabia): "to carve out, from the Ummat of the Arabian Prophet, a new ummat for the Indian prophet." (halaman 2).

Seorang ulama India yang paling disegani pada zamannya, Syed Abul Hasan Ali an-Nadwi, sesudah mempelajari secara intensif dan objektif perjalanan hidup dan 'evolusi' Mirza Ghulam Ahmad dari seorang santri sederhana hingga menjadi pembela agama (1880) dan mengaku imam mahdi alias masih maw'ud (1891) serta menganggap dirinya nabi (1910), menyimpulkan bahwa gerakan Ahmadiyah ini hanya menambah beban pekerjaan rumah umat Islam, memecah-belah mereka, dan membikin masalah umat kian rumit (Lihat: Qadianism: A Critical Study, cetakan Lucknow 1980, halaman 155). Bahwa esensi ajaran Ahmadiyah adalah klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga disimpulkan oleh Yohanan Friedman, peneliti dari Hebrew University of Jerusalem, dalam bukunya, Prophecy Continous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background, Berkeley: University of California Press, 1989, halaman 119, 181 dan 191.

Ajaran sesat Ahmadiyah dibawa masuk ke Indonesia sekitar tahun 1925 oleh beberapa pemuda asal Sumatra yang pernah dididik di Qadian, India, selama beberapa tahun. Demi menyebarkan pahamnya, misionaris Ahmadiyah telah menerbitkan majalah Sinar Islam, Studi Islam, dan Fathi Islam. Keresahan yang ditimbulkan oleh gerakan penyesatan umat ini sempat menyeret mereka beberapa kali ke dalam debat terbuka pada 1933 di Bandung (Lihat: Fawzy S. Thaha, Ahmadiyah dalam Persoalan, cetakan Singapura, 1982). Meski telah dinyatakan sesat dan kafir (murtad) oleh tokoh-tokoh Islam pada Muktamar ke-5 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1930 di Pekalongan dan musyawarah Ulama Sumatra Timur tahun 1935, kasus Ahmadiyah kembali mencuat pada 1974 setelah parlemen Pakistan dengan tegas menyatakan penganut Ahmadiyah bukan orang Islam (not Muslim) di mata hukum dan undang-undang negara.

Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang waktu itu dipimpin Buya Hamka telah pula menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat lagi menyesatkan, dan orang yang menganutnya adalah murtad alias keluar dari Islam (No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980). Ketetapan tersebut ditegaskan kembali pada bulan Juli 2005 dalam fatwa resmi MUI yang ditandatangani oleh Prof Dr Umar Shihab dan Prof Dr M Din Syamsuddin. Kemudian Dirjen Bimas Islam Departemen Agama melalui surat edarannya tahun 1984 telah menyeru seluruh umat Islam agar mewaspadai gerakan Ahmadiyah.

Terakhir, 16 April 2008 lalu Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) menyatakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai kelompok sesat dan oleh karenanya merekomendasikan perlunya diberi peringatan keras lewat suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (sesuai dengan UU No 1/PNPS/1965) agar Ahmadiyah menghentikan segala aktivitasnya.

Para penganut dan penyokong Ahmadiyah kerap berkelit dengan tiga dalih. Pertama, kaum Ahmadi sama dengan kaum Muslimin karena syahadatnya sama. Padahal orang Ahmadiyah itu berbeda dengan orang Islam bukan karena syahadat atau cara ibadahnya, tetapi karena akidahnya yang mengimani kenabian Mirza Ghulam Ahmad.

Kedua, dalih bahwa sebagai warga negara penganut Ahmadiyah dijamin kebebasannya oleh konstitusi. Melarang Ahmadiyah sama dengan melanggar hak asasi manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Di sini terselip kealpaan dan ketidakmengertian. Alpa dan tidak paham bahwa dalam 'menikmati' kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada batasan undang-undang ditetapkan demi terjaminnya penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Artinya, penyalahgunaan kebebasan (abuse of freedom) ataupun tindakan merusak tata susila, agama, dan lain sebagainya atas nama HAM sekalipun tak mungkin dibenarkan. Apa yang diperbuat MGA dengan Ahmadiyahnya ibarat membangun rumah baru di dalam rumah orang lain. Yang dipersoalkan bukan hak dan kebebasannya mendirikan rumah, akan tetapi lokasi (di dalam rumah orang lain) dan konsekuensinya (merusak rumah yang sedia ada).

Dengan mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi, warga Ahmadiyah telah melakukan penodaan dan penghinaan terhadap agama Islam, di mana tidak ada nabi dan rasul lagi pasca wafatnya Muhammad Rasulullah SAW. Lebih dari itu, propaganda Ahmadiyah terbukti menimbulkan keresahan dan perpecahan tidak hanya di dunia Islam, seperti temuan Dr Tony P Chi dalam disertasinya tentang misi mereka di Amerika (1973), halaman 134-5: "Ahmadiyya preaching and propagation have instigated unrest and dissension in the Muslim World." Oleh karena itu solusinya ialah melarang Ahmadiyah atau mengeluarkannya dari 'rumah Islam'. Hanya dengan jalan itu Ahmadisme dengan nabinya (MGA) bisa bebas dan menjadi agama baru seperti halnya Mormonisme di Amerika.

Ketiga, dalih bahwa kaum Muslim harus mengedepankan kasih sayang daripada kekerasan dalam menyikapi Ahmadiyah. "Abu Bakr as-Shiddiq ra adalah orang yang paling penyayang di kalangan umatku (arhamu ummati)," sabda Rasulullah SAW. Namun manakala muncul sekelompok orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah, beliau tidak segan-segan mengambil tindakan tegas atas mereka. Perkara Ahmadiyah bukan persoalan kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk memeluk -- bukan merusak -- agama apapun, sesuai dengan firman Allah: "Tidak ada paksaan dalam urusan agama" (Al-Baqarah: 256) serta "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (Al-Kafirun: 6). Ayat-ayat ini ditujukan kepada agama lain di luar Islam, bukan terhadap agama dalam agama.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebagai kepala negara bersikap tegas kepada para nabi palsu semacam Musaylamah dan Thulayhah: bertobat atau diperangi (Lihat: Imam al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, 13:109). Nah, Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya telah durhaka kepada Allah dan RasulNya. Jika statusnya Muslim, maka sudah semestinya tunduk pada ketetapan hukum Islam yang berlaku. Namun jika statusnya non-Muslim, maka terpulang kepada negara apakah akan mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai sebuah agama baru --selain Hindu, Buddha, Islam, Katholik dan Protestan -- ataukah sebaliknya.

2008-05-30T20:50:00.000+07:00

Pahami Islam secara Utuh

Jumat, 30 Mei 2008 | 01:03 WIB

Jakarta, Kompas - Islam yang dipahami seperti terjemahannya sendiri hanya akan melahirkan keislaman yang sempit. Sebagian umat Islam di Indonesia yang baru memahami Islam secara sebagian sudah berani mengklaim menguasai keseluruhan kebenaran Islam.

”Tidak heran kalau Islam yang harusnya tampil dengan wajah santun menjadi tidak ramah,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin Rembang KH Mustofa Bisri dalam haul 1.000 hari wafatnya Nurcholish Madjid atau Cak Nur di Jakarta, Rabu (28/5) malam.

Acara ini juga ditandai dengan peluncuran Nurcholish Madjid Society. Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, seper- ti Taufik Kiemas, Akbar Tandjung, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh.

”Semoga Allah memberikan pencerahan karena mereka belum memahami dan belajar tentang Islam secara utuh,” ujar Mustofa yang akrab dipanggil Gus Mus.

Sebelumnya, tokoh muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, mengatakan, keindonesiaan saat ini memang membutuhkan toleransi. Tanpa penerapan toleransi, kedamaian di Indonesia sulit diwujudkan. ”Inilah salah satu ajaran yang diwariskan Cak Nur untuk bangsa ini,” ujarnya.

Sementara Romo Beni Susetyo mengatakan, Cak Nur selalu mengajarkan tentang koreksi yang perlu dilakukan bangsa ini. Namun, dalam melakukan koreksi itu, agama harus memberi kepada warga dan menjadi inspirasi bagi bangsa dalam membangun negeri yang berdaulat. (MAM)

Mengenang Pemikiran Cak Nur

2008-05-17T16:11:00.000+07:00

AHLUWALIA


Prof Nurcholish Madjid (iPhA/Abdul Rauf)

INILAH.COM – Kenangan dan keharuan tentang Prof Nurcholish Madjid kembali digelar oleh masyarakat dan komunitas Paramadina. Kali ini dalam acara seribu hari wafatnya sang guru bangsa itu di Jakarta, Senin (17/3) malam.

Para inteligensia Muslim dari kalangan senior maupun yang muda, hadir untuk mendoakan almarhum Cak Nur dan meneguhkan komitmen mereka untuk meneruskan perjuangan cendekiawan Muslim itu dalam mewujudkan Islam dan keindonesiaan yang sejati.

Duduk lesehan di antara yang hadir tampak pendiri Yayasan Paramadina Utomo Dananjaya dan istri Cak Nur, Omi Komaria Madjid. Juga tampak gurubesar UIN Jakarta Prof Kautsar Azhari, Dr Zainun Kamal, Dr Agus Abubakar, M Syafii Anwar PhD. Tampak juga intelektual muda Yudi Latif PhD, Dr Asep Ilyas Ismail, M Wahjuni Nafis, Anis Baswedan PhD, kalangan Tionghoa dan kaum muda.

Nurchlish Madjid sangat dikenal dengan gagasan dan pergulatannya dalam ranah HAM, demokrasi, kebhinekaan (pluralisme), dan Islam yang modern, maju, dan toleran. Kecemasan dan keprihatinannya akan kekerasan atas nama agama, juga mengemuka.

Meskipun di Indonesia sering terjadi kekerasan berjubah agama yang dilakukan sejumlah kelompok, tetapi umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas cukup gencar mengembangkan demokrasi, perdamaian, toleransi, kebebasan beragama, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Cak Nur juga sering mengingatkan tentang kebangkitan agama-agama di dunia pada era pasca-agama (post-religion) yang menimbulkan ironi menguatnya fundamentalisme. Kebangkitan semangat ideologis itu melahirkan eksklusivitas dalam beragama yang tercermin dalam tindakan militan, keras, dan cenderung tidak toleran dengan kelompok lain.

Dalam kasus radikalisme agama (Islam) di Indonesia, Sydney Jones dari International Crisis Group, pernah menyebutnya sebagai recycling militansdi Indonesia, yang merupakan daur ulang militansi gerakan Darul Islam di Indonesia, yang dalam banyak hal menginspirasikan radikalisme dan fundamentalisme Islam ideologis itu sendiri.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, masyarakat dan kaum muda sering menyesalkan bahwa ada dua kekuatan fundamentalisme itu telah menciptakan situasi dilematis bagi bangsa ini.

Kedua hal itu adalah fundamentalisme kelompok sektarian yang cenderung merampas hak-hak privat dari kehidupan sosial; dan fundamentalisme pasar yang cenderung mengabaikan hak-hak publik di bidang ekonomi dengan melemparkan perkara publik menyangkut hidup mati rakyat menjadi urusan privat individual.

Yang satu menekankan komunalisasi dan menepikan subyek, yang lain menekankan individualisasi dan mengabaikan kesosialan. Kedua fundamentalisme ini tidaklah cocok (compatible) bagi kita di Indonesia, dan merupakan tantangan yang harus dipecahkan bersama oleh segenap elemen bangsa.

Para aktivis dan komunitas Paramadina umumnya mengenang Nurcholish Madjid sebagai salah seorang tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia serta mencari relevansinya dengan situasi kekinian. Dalam hal ini, seperti kata Cak Nur, perkembangan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia merupakan respons atas kondisi global.

Pengembangan wacana Islam kontemporer yang inklusif tidak hanya dilakukan kalangan intelektual, akademisi, atau ulama, tetapi juga oleh lembaga keagamaan dan pendidikan seperti pesantren.

Secara historis, umat Islam Indonesia memang terbuka dengan nilai luar. Islam datang memperkaya budaya lokal Nusantara dan tradisi Nusantara memperkaya peradaban Islam. Kondisi seperti ini juga melahirkan wajah Islam Indonesia yang sangat beragam sesuai dengan konfigurasi masyarakat Indonesia yang plural. [P1]

Wawancara Tokoh: Islam, Demokrasi, dan Liberalisme

2008-05-15T11:35:00.000+07:00

Source: http://www.psik-demokrasi.org/home.php?page=fullnews&action=view&id=76

Dalam sejarah pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, Nurcholish Madjid dianggap sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan wacana Islam politik, termasuk wacana soal keksuaian Islam dan demokrasi. Dalam perjalanannya, isu ini tidak pernah menunjukkan kesurutannya, terus mengalami progress atau modernisasi pemikiran karena terus dikembangkan oleh para perawisnya di kalangan anak-anak muda. Kemajuan ini pun tidak lepas dari isu-isu militansi yang mengawalnya, seperti wacana khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam rangka 1000 hari wafat Cak Nur, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina melakukan wawancara dengan Luthfi Assyaukanie, Koordinator Jaringan Islam Liberal, Jakarta seputar masalah ini. Wawancara dilakukan oleh Lukman Hakim dan Deni Agusta di kantor Freedom Institute, di Jakarta pada Jumat, 25 Januari 2008. Berikut petikan wawancaranya.

Perdebatan soal partai politik Islam hingga kini tidak pernah selesai. Dan Cak Nur menganggap bahwa isu itu akan terus berkembang hingga kini. Pertama, Islam merupakan agama konsepsi soal moral. Oleh umatnya dengan demikian seluruh nilai-nilainya itu relevan dijadikan pedoman hidup. Makanya ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa Islam juga masih tetap relevan dengan apapun, termasuk politik. Dan Mas Luthfi sendiri melihatnya bagaimana?

Isu Islam dan politik tampaknya memang tidak akan pernah selesai dalam waktu dekat. Wacananya terus bekembang, yang pro-kontra hingga kini, menurut saya, sama kuatanya. Di Indonesia sendiri isu-isu politik dibarengi dengan isu-isu militansi.

Saya kira Cak Nur sendiri memiliki kontribusi yang cukup dalam pengembangan wacana politik Islam. Kalau boleh saya singkat, perkembangan itu sebenarnya menuju kepada kemajuan, menuju pada progres pemikiran atau apa yang saya sebut sebagai moderasi pemikiran, meskipun di sana-sini terdapat kelompok radikal yang bermunculan. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang wacana pemikiran politik Islam secara umum boleh saya katakan terjadi moderasi dan terjadi pencairan yang luar biasa dalam melihat konsep pemikiran politik Islam.

Akhir-akhir ini sering muncul tema khilafah. Dan menurut mas Luthfi sendiri apa sesungguhnya yang melatarbelakangi ini?

Ignorance. Ignorance itu bagian dari aktivisme—apa yang disebut sebagai harakah Islamiyah yang muncul sejak tahun 70-an. Tapi ini diakomodir oleh situasi politik kita yang lebih demokratis dan lebih bebas sejak satu dasawarsa terakhir ini. Munculnya gerakan HTI yang mendukung gagasan utopianisme Islam itu disebabkan karena ada ruang bagi mereka untuk menuangkan gagasan tersebut. Tapi menurut saya itu adalah kemunduran. Pertama, tidak memiliki akar sejarah di dalam konteks pemikiran politik Indonesia.

Sekalipun Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar, namun cukup rasional dalam merespon isu gerakan khilafah yang muncul sejak tahun 1925-1926. Beberapa perangkat formal dan informal dibangun untuk mendukung gerakan penghidupan kembali khilafah. Di Mesir dan India gerakan khilafah ini ada. Di Yordania itu belakangan. Di tahun 1925-26 itu ketika terjadi khalifah movement, sesungguhnya pada dirinya sendiri sebenarnya tidak ada. Ada undangan konferensi khilafah misalnya yang dihadiri oleh Tjokroaminoto dan juga Hamka Karim Amrullah. Pada waktu itu konferensi tidak berhasil memutuskan siapa yang menjadi khalifah.

Yang harus dicatat di sini adalah bahwa delegasi Indonesia datang ke Mekkah dan Jeddah itu bukan untuk mendukung (gagasan) khilafah. Akan tetapi sedang mencari dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, hal ini sangat bertentangan dengan misi konferensi itu sendiri. Poin saya adalah khilafah tidak pernah menjadi isu (khususnya di Indonesia). Bahkan para pendiri negeri ini sadar betul bahwa khilafah sesuatu yang tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karena itu orang-orang yang mendukung gerakan khilafah itu sebetulnya ignorant (tidak mengerti apa-apa), terbelakang sekali dalam mengikuti sejarah pemikiran Islam.

Atau mungkin kelompok-kelompok itu ingin mencari jalan pintas dari situasi yang tidak menguntungkan umat Islam. Bagi mereka, khilafah adalah jalan keluar?

Ya. Penjelasan yang masuk akal mungkin itu. Kelompok-kelompok Islam yang selalu meneriakkan Islam adalah solusi, pada dasarnya mereka melihat ketimpangan, ketidakadilan dalam kehidupan sosial-politik kita. Mereka kemudian mencoba mencari alternatif. Dan salah satu dari alternatif itu adalah kembali pada khilafah. Akan tetapi mereka tidak mengerti apa itu khilafah? Dinamika khilafah? Dan lainnya.

Di Turki kelompok yang mendukung semangat khilafah itu adalah kaum liberal yang mengerti penuh bahwa khilafatisme itu sepenuhnya adalah sekuler. Akan tetapi kelompok-kelompok seperti Fathulah Ghulan, kelompok-kelompok yang didukung oleh AKP dan lainnya, kelompok yang bukan nasionalisme Turki dan juga bukan Islamisme, mereka membayangkan kebangkitan peradaban Turki. Dan pengertian kebangkitan peradaban Turki Utsmani yang sepenuhnya bersifat sekular.

Saya yakin betul orang-orang HTI itu tidak mengerti sejarah khilafah. Khilafah itu melewati masa-masa keemasanya itu justru ketika mereka menjaga jarak dengan agama. Begitu mereka mencampuradukannya dengan agama, mereka runtuh. Dan itulah yang terjadi pada masa Abdul Hamid (Turki). Saya kira problem yang cukup pelik di dalam khilafah ini tidak diketahui oleh para aktivis Islam.

Cak Nur melihat bahwa Islam memiliki semangat untuk berdemokrasi yang cukup baik. Akan tetapi beberapa kalangan menilai, orientalis khususnya, melihat bahwa Islam itu tidak akan sangup berdemokrasi. Salah satu contoh adalah negara-negara yang terdapat di Timur Tengah, kulturnya memang tidak cocok untuk demokrasi. Menurut Mas Luthfi sendiri adakah nilai-nilai keIslaman yang bisa diadopsi ke dalam nilai-nilai demokrasi khususnya di Indonesia?

Islam itu bukan sesuatu yang baku. Islam tidak memiliki esensi yang bisa didefinisikan dalam arti tertentu. Islam selalu berkembang dan dinamis. Kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, maka dia sesungguhnya sudah men-singel out pemahaman Islam tertentu. Misalnya Islam yang puritan, literal, Islam yang tidak mau berubah dan lainnya. Tetapi kalau Islam itu sudah didefinisikan sedemikian rupa maka dengan mudah dia akan kompatible dengan demokrasi.

Ketika Cak Nur berbicara tentang kompatibalitas Islam dan Demokrasi, yang dia maksudkan sesunguhnya adalah Islam yang sudah ditafsirkan sedemikian rupa agar sesuai dengan demokrasi.

Sekularisasi mungkin menjadi prasarat untuk menuju demokrasi. Dalam pengalaman Islam sendiri apakah memang perlu melakukan sekularisasi? Karena dalam beberapa hal juga istilah sekularisasi itu sendiri tidak sesuai dengan Islam, bahkan pengalaman Barat dan Islam dalam konteks realitas hubungan politik vis a vis agama, jelas berbeda.

Saya kira solusinya jangan menggunakan istilah. Nilai-nilai sekularisme itu sendiri sebetulnya sudah ada sebelum dunia modern itu muncul. Artinya dia pernah ada di Yunani, India dan lainnya. Istilah sekularisme atau sekularisasi itu bukan penemuan baru, dan sebetulnya praktek-praktek semacam itu sesungguhnya sudah ada.

Kalau kita mau mencoba mengaitkan sekularisasi dengan Islam saya kira yang harus ditekankan itu adalah semangatnya bukan pada persoalan apakah Islam harus menerapkan sekularisme atau meninggalkannya. Intinya adalah bahwa kita harus memisahkan ortoritas politik dengan otoritas negara. Selanjutnya anda mau menamakan sekularisasi, demokratisasi dan apapun itu sesunguhnya tidak masalah. Menurut saya, itu maunya Cak Nur. Akan tetapi sebuah konsep harus diberi nama. Dan yang kita bicarakan barusan namanya dalam wacana politik modern adalah sekularisasi.

Menurut Mas Luthfi kira-kira bagaimana prospek demokrasi di Indonesia ke depan?

Saya kira akan berkembang terus, tidak ada alasan untuk mundur, dan tidak ada poin untuk kembali lagi ke masa-masa otoriter atau ke masa-masa ideologi politik Islam pada tahun 50-an. Karena hal itu terbukti gagal dan tidak bisa lagi untuk diterima oleh umat Muslim. Jadi Demokrasi ke depan adalah satu-satunya alernatif yang lebih baik.

Tapi begini mas, kalau kita melihat pernyataan Jusuf Kalla pasca Rapimnas Golkar tempo hari cukup mengejutkan sekali. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu belum sanggup mengantarkan masyarakat menjadi yang lebih makmur. Selain itu, dalam beberapa Pilkada terjadi kerusuhan dan konflik, itu semuanya disebabkan oleh demokrasi. Dan ini membuat tokoh-tokoh bangsa mengatakan bahwa demokrasi itu direvisi saja. Kira-kira dari rasa pesimisme itu adakah upaya-upaya ingin kembali kepada sistem otoriter?

Ada yang salah dengan praktek demokrasi. Mungkin masyarakat kita ini belum siap dengan praktek demokrasi itu sendiri. Tapi itu bukan berarti bahwa kita menolak konsep demokrasi. Akan tetapi pada dasarnya cara kita menerapkan demokrasi itu harus diperbaiki, dan ketika kita menjalan perangkat demokrasi juga harus benar. Dan saya kira kritik Jusuf Kalla lebih pada aspek itu. Bukan pada aspek apakah demokrasi itu baik atau buruk.

Bisa diceritakan kembali soal tesis Mas Lutfi yang mengatakan bahwa Islam politik di Indonesia itu telah mengalami pergeseran dari negara demokrasi Islam ke negara demokrasi agama hingga pada akhirnya negara demokrasi liberal seperti sekarang ini.

Secara umum para akademisi di Indonesia melihat Islam di Indonesia itu ada tiga kategori; pertama, abangan. Kedua, santri. Dan ketiga, priyai. Kalau kita melihat pergolakan dan perkembangan yang luar biasa pada pemikiran politik komunitas santri. Ini terjadi dalam beberapa aspek baik pengembangan argumen, cara merespon isu-isu politik dan lain sebagainya. Nah itulah yang saya lihat pada 5 dekade belakangan ini terjadi perkembangan yang sangat luar biasa dalam komunitas santri. Oleh Hefner dikatakan bahwa telah terjadi perkembangan dari abangan menjadi santri, atau dari santri menjadi abangan.

Akan tetapi saya melihat persoalannya bukan abangan menjadi santri dan santri menjadi abangan, tetapi dalam komunitas santri itu telah terjadi perkembangan yang luar biasa, baik karena interaksi, pendidikan, maupun medium-medium promosi lainnya. Dan karena itu ada perubahan sikap dalam melihat model kata pemerintahan di dalam ilmu politik di dalam masyarakat Islam. (Pergeseran itu terjadi) misalnya kalau kita lihat pada awal-awal pemerintahan hampir tidak ada tokoh santri muslim yang menolak gagasan negara Islam. Mungkin ada satu, dua. Akan tetapi dia tidak ingin mengasosiasikan dirinya dengan masyarakat santri.

Artinya apa? Paradigma politik santri pada awal-awal kemerdekaan sepenuhnya mendukung gagasan negara Islam. Ini dibuktikan dengan besarnya jumlah dukungan pada partai politik Islam yang mendukung konsep negara Islam. Masyumi, NU, PSII dan semua kaum muslim yang berafiliasi pada santri saat itu mendukung gagasan negara Islam. Mereka sebetulnya menerima demokrasi tetapi demokrasi yang harus diberikan atribut demokrasi Islam. Istilah itu sendiri diperkenalkan oleh Natsir, dan didukung oleh tokoh-tokoh Masyumi. Dan hingga tahun 60-an boleh dibilang paradigma politik umat Islam adalah paradigma negara demokrasi Islam.

Ini mengalami pergeseran setelah transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, khususnya pada generasi muda Muslim seperti Cak Nur, Mas Dawam, dan lain-lain. Mereka mengkritik paradigma politik Islam lama. (Kritik itu) sebetulnya sudah dimulai oleh pak Munawir Sadjali. Pada tahun 50-an dia menulis risalah kecil yang menolak negara Islam.

Baru setelah masuk tahun 70-an, waktu terjadi transisi politik, generasi santri secara terbuka mengkritik konsep-konsep pemikiran politik Islam. Sebagian besar mencoba mencari alternatif dan mengajukan model negara demokrasi yang agamis, demokrasi yang plural. Plural dalam pengertian bahwa agama harus berperan dalam negara. Itu menjadi paradigma umum pada waktu itu. Dan kebetulan Soeharto yang berkuasa itu juga mempergunakan dan merasa bahwa agama dapat dipergunakan untuk politik.

Sejak awal saya kira sikap Soeharto seperti itu. Hal itu terlihat ketika ia menerbitkan kebijakan fusi partai-partai politik. Sejak zaman Pak Harto, agama diatur oleh negara. Akan tetapi bukan dalam pengertian agama dikeluarkan dari negara, tetapi agama memainkan peran penting di dalam kebijakan negara. Departemen Agama diperkuat, MUI didirikan di tahun 1975, diciptakan peradilan agama, dan lainnya. Itu merupakan bagian dari gagasan yang saya sebut dengan model negara demokrasi agama. Mereka masih tetap menerima demokrasi; demokrasi yang basisnya agama. Tentu saja dari perspektif teori demokrasi ini bukan sebuah demokrasi yang sejati.

Demokrasi tidak akan pernah berjalan kecuali di atas platform negara sekuler: negara yang betul-betul memisahkan urusan agama dengan negara. Dan itu muncul setelah tahun 80-an, Cak Nur, Gus Dur mulai mengkritisi negara yang terlalu ikut campur dalam urusan agama. Secara umum mereka mulai bisa menerima model negara demokrasi Islam liberal. Mereka bahkan tidak menyebutnya itu sebagai demokrasi Islam, tapi Liberal Democrasi. (Buat mereka) itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Nilai-nilai keIslaman justru bisa diterapkan dan bisa diakomodir dalam negara seperti ini. Mungkin itu saya kira latar belakangnya seperti itu. Dan (selanjutnya) generasi di bawah Cak Nur, saya kira tidak ada (lagi) keraguan sama sekali untuk menerima demokrasi liberal.

Kalau anda baca tulisan-tulisan orang Islam baik Natsir, Syafruddin, Roem, dan beberapa tokoh Masyumi pada awal kemerdekaan itu hampir tidak ada yang menulis demokrasi liberal. Mereka selalu ragu menerima demokrasi liberal. Bagi mereka kalau mau menerima demokrasi harus ada label Islamnya. Pada masa Orde Baru mereka mulai bisa memisahkan Islam. Akan tetapi tidak bisa memisahkan agama. Orang seperti Syafi’i Ma’arif, Dawam Rahardjo, dan beberapa tokoh muslim di pemerintahan masih menganggap agama itu penting. Baru pada masa Cak Nur, dan juga Gus Dur menganggap bahwa agama tidak perlu lagi ikut campur dalam urusan negara. Meskipun dalam pemikiran Cak Nur awal-awal masih tidak jelas. Buku Indonesia Kita itu (menunjukkan) sangat jelas sekali sikap Cak Nur bahwa urusan negara harus dipisahkan dengan agama.

Demokrasi berangkat dari pemikiran yang liberal, benarkah seperti itu? Kita melihat makna liberalisme Islam itu menjadi bermakna pejoratif di kalangan sebagian umat. Apalagi menyangkut isu-isu soal liberalisme Islam. Dan mas Luthfi sendiri melihatnya seperti apa?

Sesuatu yang pejoratif belum tentu salah, dan sesuatu yang kontroversial belum tentu keliru. Masalahnya adalah masyarakat kita itu yang belum bisa menerima. Sama seperti orang-orang Masyumi dan kaum santri pada tahun 50-an belum bisa menerima demokrasi, dan tidak bisa menolak konsep negara Islam. Sekarang ini hampir tidak ada orang yang mau menerima negara Islam. Artinya berbalik 180 derajat. Kalau sekarang mereka menolak demokrasi liberal, demokrasi yang sejati, liberal (yang saya maksud) bukan dalam arti ideologis. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang konstitusional. Lebih tepat istilahnya adalah constitutional democracy. Dalam arti seperti itu saya kira lambat laun akan diterima oleh masyarakat. Karena itu merupakan tawaran yang paling ideal, dan bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Kalau saya berbicara soal liberal democracy itu maksudnya demokrasi yang konstitusional, demokrasi yang bisa mengakodomir semua masyarakat. Demokrasi yang menghargai kebebasan, pluralisme, kebebasan agama dan lainnya.

Akan tetapi kampanye soal itu di kalangan beberapa orang mungkin tidak bisa diterima. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan? Karena bagaimanapun ketika dia sudah melihat maknanya yang pejoratif mereka buru-buru langsung menutup diri.

Kadang-kadang kita juga harus menghindari istilah. Masalahnya juga terkadang kita juga tidak mungkin menghindari dari penggunaan istilah. Istilah itu diciptakan untuk digunakan dalam konteks tertentu. Dalam kasus demokrasi misalnya kita tidak perlu menyebut bahwa kita mesti dan harus mengadopsi demokrasi liberal. Kita bilang saja demokrasi tidak usah menggunakan kata sifat.

Kalau dulu orang Islam menginginkan terbentuknya negara Islam dan kini mengalami pergeseran. Pasang surut seperti ini memiliki relasi kuasa; apakah relasi pengetahuan, rezim tertentu, dan lainnya. Mungkin dulu itu cita-cita terbentuknya negara Islam lebih pada semangat ketika aspirasi umat Islam berhadapan langsung dengan negara. Dan Islam politik juga selalu mengalami proses marjinalisasi oleh kekuasaan yang dibangun oleh orde baru. Lalu bagaimana mas Luthfi melihat hal itu?

Saya kira tidak ada yang keliru antara relasi kuasa dengan pengetahuan atau dengan sebuah konsep selama yang kita tuju adalah sesuatu yang positif. Misalnya kalau kita merasa bahwa kalau demokrasi itu benar atau lebih baik diterapkan dalam negara Islam atau negara teokrasi. Kita bisa menggunakan kekuasaan untuk itu. Kita bisa menggunakan network atau jaringan pengetahuan.

Apa yang dilakukan oleh Cak Nur dan para intelektual muslim, yang mana waktu dulu mereka menganggapnya sebagai berkolaborasi dengan rezim. Saya kira yang membedakan generasi Cak Nur dengan kita adalah kalau dulu Cak Nur membicarakan apa saja enak, tidak ada beban, karena Soeharto dengan tangan besinya akan melindungi mereka. Sementara kita berhadapan dengan elemen masyarkat yang sangat sulit (menerima), sangat bebas sekali, dan negara tidak ikut campur. Maksud saya adalah bahwa saat itu Cak Nur diuntungkan oleh keadaan sehingga dengan mulus dia bisa mengkampanyekan ide-idenya. Dan kita sekarang ini harus berkontestasi, harus mengasah terus argumen bahwa argumen yang kita kemukakan itu valid.

(Tapi) tidak serta merta bahwa Cak Nur, Gus Dur dan para intelektual muslim pada waktu berkolaborasi dengan kekuasaan, bukan untuk kekuasaan. Karena kebetulaan agenda mereka sama: Agenda Cak Nur ingin merubah mindset kaum muslim, dan agenda negara juga kurang lebih untuk hal yang sama seperti itu.

Dan ini Perancis sekali dengan gerakan pembaharuan sekarang: yang mana teman-teman JIL dan lainya sering dituduh berkolaborasi dengan Barat. Saya bilang ya kita memiliki kesamaan dan kemiripan dengan Barat. Karena agenda yang kita jalankan adalah sama dengan agenda yang dijalankan oleh negara-negara Barat. Seperti demokrasi, plurlisme, hak asasi manusia, gender. Kebebasan beragama dan lain sebagainya. Kita menganggap hal itu baik. Dan kita mencoba menerapkan hal demikian di sini. Dan ini percis sekali dengan apa yang pernah dilakukan Cak Nur dalam konteks hubunganya dengan orde baru saat itu.

Nah itulah yang saya bilang relasi kuasa dengan sebuah konsep tidak serta merta dipahami dengn sesuatu yang negatif. Kalau itu diperlukan sebanarnya tidak apa-apa.

Saya pernah membaca pendapatnya Amartya Sen ketika ingin menerapkan demokrasi, paling tidak ada tiga prasyarat yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Pertama, masyarakat itu terdidik. Secara kultural mereka yang terdidik dapat mengapresiasi pengetahuan. Yang kedua, sistem ekonoimi negara bisa berjalan. Dan ketiga, bahwa secara kultural masyarakat bisa menerima perbedaan yang ada.

Mungkin salah satu gagasan yang dibangun oleh JIL mungkin strateginya kurang tepat. Bagaimana pun juga at-thariqah ahammu min al-maddah. Bagaimana mas Luthfi melihat pembacaaan-pembacaan seperti itu?

Kadang-kadang demokrasi itu berjalan di luar teori yang dibuat manusia. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di India. India itu adalah negara demokrasi terbesar di dunia, lebih besar dari Amerika. Proses demokratisasinya berjalan dengan baik dan dari tahun ke tahun demokrasinya selalu stabil. Tapi rakyatnya masih bodoh, terbelakang, dan kemiskinan di mana-mana.

Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi harus sejahtera terlebih dahulu hal itu tidak terjadi pada India. Jadi kalau kita mau mengampanyekan demokrasi tidak usah menunggu harus pintar dulu dan lain sebagainya. Dan salah satu cara mengajak masyarakat pintar itu adalah dengan melatih pikiran mereka. Saya melihat gerakan pembaharuan secara umum, tidak hanya JIL, tujuannya adalah itu. Itulah yang sejak awal oleh Cak Nur disebut dengan shock terapi. Dan shock therapy itu penting untuk dilakukan terus menerus agar masyarakat berpikir.

Ada satu istilah yang cukup bagus “complacency”, yaitu sebuah keadaan masyarakat yang sudah lama dininabobokan, sudah lama berada dalam satu paradigma yang merasa benar sendiri. Complasesi itu adalah sebuah kondisi yang tidak sehat, artinya berabad-abad umat Islam itu berada dalam komplasensi. Sehingga harus ada shock terapi yang dapat mengejutkan mereka. Dan itu sesungguhnya inti dari pemikiran Cak Nur, melakukan shock therapy pada umat Islam. Dan kita tahu makalah awal-awal Cak Nur yang dibagikan secara terbatas ‘Antara Memajukan Mencerahkan Umat Islam dan Disintegrasi’. Disintegrasi dalam artian bahwa umat Islam sekarang ini tidak bersatu. Apakah anda mau umat Islam terus-menerus terbelakang akan tetapi bersatu, atau ingin mengubah cara mereka tetapi berpecah sedikit? Cak Nur dalam hal ini memilih disintegrasi, jelas sekali sikap Cak Nur sejak awal. Saya tidak mau umat Islam bersatu terus tapi juga bodoh terus. Maka harus kita lakukan terobosan-terobosan. Jadi Cak Nur lebih memilih jalan yang pahit. Dan saya kira seluruh gerakan pembaharuan Islam itu arahnya ke sana. Kita tidak usah menunggu situasi baik dulu, dan menunggu orang pintar dulu, dan lain sebagainya. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan.

Sikap Negara terhadap Aliran Sesat

2008-05-15T11:33:00.000+07:00

(Attitude of State toward Deviant Sects)

By Luthfi Assyaukanie

Source: Koran Tempo, 22 December 2007

Perilaku negara dan tokoh agama dalam menyikapi aliran dan kelompok agama yang dianggap sesat akhir-akhir ini memunculkan persoalan serius menyangkut kebebasan dan hak-hak individu di negeri kita. Setiap kali ada kelompok agama atau keyakinan baru yang muncul, reaksi yang diperlihatkan para tokoh Islam dan kaum Muslim secara umum tampak sangat berlebihan. Jika bukan dihakimi langsung, kaum Muslim ramai-ramai menuntut polisi dan aparat pemerintah untuk memberangusnya; seringkali dengan cara yang merendahkan dan mempermalukan martabat seseorang.

Setelah kasus al-Qiyadah al-Islamiyah yang masih segar dalam ingatan kita, kini muncul lagi kasus penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah peristiwa yang kesekian lusin kalinya Ahmadiyah mengalami kekerasan dan permusuhan dari umat Islam. Dengan pemberitaan yang tak adil, media massa kita juga cenderung memihak agama status-quo, sambil ikut-ikutan mencap “sesat” kelompok minoritas itu.

Kelompok agama atau keyakinan bukanlah sekumpulan preman atau gerakan makar yang harus ditumpas. Mereka memiliki kebebasan dan hak beragama dan berkeyakinan yang dilindungi undang-undang. Secara jelas konstitusi kita menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29). Aturan atau fatwa apa saja yang menegasikan semangat konstitusi yang begitu agung ini sudah semestinya ditinjau ulang.

Salah satu alasan yang kerap dikemukakan para pemeluk agama mayoritas (dalam Islam misalnya), kelompok-kelompok agama/keyakinan baru dianggap “meresahkan masyarakat” dan karenanya harus ditindak secara hukum. Kepolisian biasanya dipanggil untuk menangkap kelompok-kelompok itu atas alasan yang sangat problematis ini.

Mengapa problematis? Istilah “meresahkan masyarakat” tentu bukan milik kelompok agama saja, dan bukan hanya milik agama/keyakinan minoritas saja. Siapa saja bisa meresahkan masyarakat, dengan cara yang berbeda-beda. Para tokoh agama mayoritas paling sering melakukan tindakan “meresahkan masyarakat.” MUI berkali-kali meresahkan masyarakat dengan fatwa-fatwa mereka (fatwa menghadiri perayaan natal, misalnya).

Para polisi dan aparat keamanan sudah semestinya memikirkan ulang cara mereka menghadapi isu-isu keagamaan. Semestinya mereka bukan memberikan perlindungan kepada kelompok mayoritas, tapi sebaliknya, kepada kelompok minoritas. Kelompok-kelompok minoritaslah yang paling berpotensi ditekan dan diabaikan hak-hak dasarnya.

Agama dan keyakinan adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tugas polisi melindungi kelompok-kelompok minoritas dari tekanan orang atau lembaga yang mencoba mengancam atau menghancurkannya. Polisi dan aparat negara tidak semestinya terpengaruh, dan apalagi tunduk, kepada kelompok mayoritas untuk memberangus kelompok minoritas. Penegak hukum bekerja bukan atas dasar jumlah manusia, tapi atas dasar kebenaran.

“Sesat” adalah istilah dan katagori teologi yang diwariskan dari abad pertengahan. Polisi tidak memiliki wewenang untuk menangkap seseorang atas dasar pilihan keimanan atau keyakinan. Jika seseorang dianggap “sesat” oleh kelompok mayoritas, polisi wajib turun tangan, bukan untuk membela mayoritas, tapi untuk melindungi keyakinan minoritas yang hak-hak beragamanya ditindas.

Polisi hanya bisa ikut-campur jika sebuah kelompok terbukti melakukan perbuatan kriminal. Polisi boleh menahan pemimpin atau pengikut kelompok itu semata-mata karena alasan kejahatan—dan bukan karena alasan “sesat.” Polisi memiliki wewenang untuk memeriksa para petinggi al-Qiyadah al-Islamiyah, jika mereka dicurigai terlibat penipuan atau kekerasan, tapi bukan karena mereka memiliki keyakinan dan pemahaman agama tertentu.

Dari sudut pandang negara, tidak ada aliran yang sesat. Berdasarkan UUD 45, semua agama dan kepercayaan mendapat perlindungan. Sesat adalah katagori teologi dan bukan katagori hukum. Sanksi teologi adalah di akhirat dan bukan di dunia. Negara kita bukanlah negara agama, dan bukan pula negara yang mengadopsi praktik-praktik biadab di zaman kegelapan yang membunuh atau memenjarakan manusia semata-mata karena dianggap kafir, zindik, atau sesat.

Indonesia adalah negara netral agama, dan bukan negara yang memihak kepada satu agama tertentu. Otoritas tertinggi di negeri ini adalah UUD 45 yang menjadi konstitusi kita, bukannya fatwa MUI atau pendapat para tokoh agama.

Sudah teramat sering peringatan dari ahli-ahli sejarah bahwa konflik-konflik komunal dimulai dari ikut-campurnya agama ke wilayah politik dan pemerintahan. Setiap ada berita tentang penangkapan seseorang atau kelompok agama karena alasan “aliran sesat,” negeri ini sebenarnya sedang menyemai bibit-bibit permusuhan. Semakin sering kita mendengar berita semacam ini, semakin banyak bibit-bibit itu ditebarkan.

Satu-satunya cara untuk mengatasi potensi konflik itu adalah mengubah sikap kita yang keliru selama ini dalam melihat isu-isu kebebasan beragama. Para petinggi agama dan aparat negara harus kembali lagi kepada konstitusi negeri ini, bahwa agama dan keyakinan adalah hak manusia yang paling asasi. Melarang atau menghalangi seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya adalah pelanggaran HAM yang dikutuk oleh semua bangsa.

Luthfi Assyaukanie. Kordinator Jaringan Islam Liberal, Jakarta.

Demokrasi dan Puritanisme

2008-05-15T11:29:00.000+07:00

(Democracy and Puritanism)

By Luthfi Assyaukanie

Source: Jawa Pos, 26 April 2004

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, Democracy in America, Alexis de Tocqueville melontarkan pernyataan yang menggelitik: “Puritanisme bukanlah semata-mata doktrin keagamaan, tapi dalam banyak hal ia terkait erat dengan teori-teori demokrasi dan republik.”

Yang dimaksud puritanisme adalah sikap dan keinginan untuk selalu menghadirkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Tocqueville berpendapat bahwa demokrasi Amerika yang tumbuh pada awal abad ke-17 disemai oleh gerakan-gerakan puritanisme Protestan yang datang dari Eropa, khususnya Inggris.

Kaum Puritan Amerika abad ke-17 menyebut diri mereka sebagai kaum muhajirin (pilgrims) yang datang dari negeri tertindas Inggris. Di Inggris, mereka adalah sekte-sekte kecil yang tidak diakui oleh Gereja Anglikan, agama penguasa. Mereka disebut Puritan karena menjalankan ajaran-ajaran Kristen yang ketat dan berusaha mempraktikkannya ke dalam lingkup sosial-politik yang lebih luas. Tak tahan dengan tekanan Gereja penguasa, mereka hijrah ke Dunia Baru Amerika. Di Dunia Baru ini, mereka mencari sebuah suasana “di mana mereka dapat hidup sesuai dengan keyakinan mereka dan dapat menyembah Tuhan dalam kebebasan.”

Sejarah demokrasi di Amerika adalah sejarah perjuangan kaum agama untuk dapat layak hidup dengan iman dan keyakinan. Kebebasan agama tak bisa hidup di sebuah negara agama seperti Inggris abad ke-17, di mana hanya agama kerajaan (Gereja Anglikan) yang diakui sebagai agama yang sah. Di Amerika, para kaum Puritan itu bebas mengekspresikan ajaran-ajaran agama mereka.

Pada awalnya, kaum “muhajirin” asal Inggris itu membangun tatanan sosial-politik berbasiskan keimanan yang mereka bawa. Jangan heran kalau banyak pasal-pasal dari undang-undang, aturan hukum dan sosial, pada saat itu diambil langsung dari Alkitab. Bahkan, menurut Tocqueville, banyak aturan-aturan hukum itu dikopi secara apa adanya (verbatim) dari Kitab Exodus, Leviticus, dan Deuteronomy: pembunuh dihukum mati, pemerkosa dirajam, dan pencuri dicambuk.

Membaca sejarah demokrasi di Amerika lewat Tocqueville, saya langsung teringat dengan sejarah awal-awal kaum muhajirin Islam di Madinah 15 abad silam. Mereka juga berusaha menjalankan hukum-hukum Tuhan yang diambil langsung dari Alquran: pembunuh dibunuh, pemerkosa dirajam, dan pencuri dipotong tangannya.

Tapi, demokrasi di Amerika tidak berhenti sampai di situ. Hukum adalah refleksi dari masyarakat dan harus mencerminkan dinamika masyarakat. Tanpa itu, hukum tak akan berjalan efektif. Maka, sepanjang sejarahnya, generasi penerus kaum Puritan itu berusaha merevisi dan menyesuaikan aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik, berdasarkan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Demokrasi di Amerika kemudian menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menjadi model yang diimpikan oleh banyak orang.

Saya kira, kaum Muslim sebaiknya belajar dari sejarah demokrasi di Amerika. Jika mereka benar-benar menginginkan demokrasi, mereka harus mampu melampaui fase “hijrah” yang pernah dijalani oleh Nabi Muhammad abad ke-6 dan kaum Puritan Amerika abad ke-17. Mengharapkan demokrasi sambil membayangkan kembali ke masa “hijrah” atau menjadi “muhajirin” adalah sebuah kemunduran. Sejarah melaju cepat ke depan, bukan ke belakang.

Islam Liberal untuk Demokrasi Liberal

2008-05-15T11:26:00.000+07:00

(Liberal Islam for Liberal Democracy)

By Luthfi Assyaukanie

Source: Media Indonesia, 20 June 2006

Demokrasi telah menjadi konsep karet yang bisa ditarik ke sana ke mari. Setiap orang bisa berbicara tentang demokrasi menurut perspektifnya masing-masing. Inilah yang tergambar dari dua tulisan, Saiful Mujani dan Ismail Yusanto dalam koran ini beberapa hari lalu (Media Indonesia, 12-14/06/06). Kedua penulis ini berbicara tentang demokrasi dari dua perspektif yang sama sekali berbeda.

Siapa saja memang bisa berbicara tentang demokrasi, dari mereka yang mendukung hingga yang anti. Para pengkritik demokrasi pun kerap memberi pemahaman dan formulasi baru terhadap konsep ini, sehingga memunculkan apa yang oleh David Held, seorang ilmuwan politik ternama, disebut “model-model demokrasi” (Held, Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 1996).

Demokrasi sebagai sebuah konsep positif sebenarnya relatif baru. Di masa Yunani kuno, demokrasi merupakan konsep bet noire yang dibenci oleh kalangan ilmuwan dan elit terdidik. Bahkan pada era Pencerahan Eropa (abad ke-18), demokrasi masih merupakan istilah yang menjijikkan.

Namun, memasuki abad ke-20, setelah konsep negara-bangsa semakin matang, dan banyak negara-negara baru bermunculan, demokrasi perlahan-lahan mulai diterima. Setiap negara berlomba-lomba mengadopsi demokrasi sebagai sistem yang ideal. Bahkan negara yang jelas-jelas bersendikan otoritarianisme seperti Korea Utara, menyebut dirinya “Republik Rakyat Demokratik,” untuk menunjukkan bahwa negeri ini menganut paham demokrasi, meski kita tahu semua bahwa Korea Utara bukanlah negara yang demokratis.

Di Indonesia, Soekarno pernah mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin.” Sementara Muhammad Natsir dalam tulisan-tulisannya berbicara tentang “Demokrasi Islam.” Konsep-konsep demokrasi seperti ini, oleh David Collier dan Steven Levitsky disebut sebagai “demokrasi dengan kata sifat,” yang ujung-ujungnya hanya menekankan kata sifatnya, ketimbang demokrasinya (Collier and Levitsky, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,” World Politics 49.3, 1997).

Kaum ideologis, baik Marxist, Leninist, Talibanist, Ikhwanist, maupun Tahririst, cenderung menggunakan “demokrasi” untuk kepentingan ideologi mereka. Pada dasarnya, mereka tidak menyukai atau bahkan anti terhadap demokrasi, karena demokrasi yang berarti “kedaulatan rakyat” tidak sejalan dengan landasan ideologi mereka. Kedaulatan berada di tangan Proletar (Marxist) atau di tangan Allah (Talibanist, Ikhwanist, dan Tahririst).

Demokrasi Liberal. Lalu, dengan begitu banyaknya versi demokrasi, yang manakah demokrasi yang benar? Apakah Demokrasi Marxist? Demokrasi Ikhwanis? atau Demokrasi Tahriris?

Jawabnya, tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kata demokrasi itu. Tapi, kalau kita berbicara tentang demokrasi dalam pengertiannya yang modern, demokrasi yang berjalan sekarang ini, demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara maju, demokrasi yang menjadi ukuran lembaga-lembaga internasional dan PBB, maka demokrasi yang dimaksud adalah “Demokrasi Liberal.”

Karena itulah, C.B. Marcpherson, seorang ilmuwan politik ternama, berbicara tentang model-model demokrasi dalam kerangka “Demokrasi Liberal” (Macpherson. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1977). Di luar demokrasi liberal, menurut Macpherson, adalah bukan demokrasi, tapi model-model lain yang pada dasarnya justru ingin membunuh demokrasi.

Secara sederhana, demokrasi liberal bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem politik yang dibangun berdasarkan perwakilan, aturan hukum, dan konstitusi, serta perlindungan terhadap kebebasan individu, dan hak-hak minoritas. Demokrasi liberal tidak hanya menekankan pada pemilu dan jumlah mayoritas, tapi juga pada kebebasan individu dan hak-hak minoritas.

Kaum ideologis (yang banyak datang dari kalangan Komunis dan Agama), kerap menyangka bahwa demokrasi hanyalah pemilu dan mayoritas. Demokrasi semacam ini lebih layak disebut sebagai “demorasi elektoral” atau “demokrasi prosedural.” Demokrasi semacam ini hanya menekankan mekanisme pertarungan politik saja, dan kurang peduli pada inti yang menjadi target demokrasi, yakni kebebasan individu dan hak-hak sipil.

Islam Liberal. Kelompok-kelompok dan partai-partai Islam, sejak Masyumi hingga PKS, menolak konsep demokrasi liberal. Bagi mereka, demokrasi liberal bertentangan dengan ajaran Islam tentang “kedaulatan Allah” dan “keunikan Islam.” Muhammad Natsir mengatakan bahwa Islam tidak bisa menyerahkan segala urusan manusia kepada demokrasi, karena ada banyak hal yang secara qat’i (pasti) sudah diatur oleh syari’ah (Natsir. Persatuan Agama dengan Negara, Padang: Jajasan Pendidikan Islam, 1968).

Pandangan-pandangan semacam itu belakangan selalu diulang-ulang oleh para tokoh Islam, baik dari PKS, FPI, maupun Hizbut Tahrir. Intinya, menurut mereka, demokrasi liberal tidak sesuai dengan Islam. Para pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan tak pernah sungkan-sungkan mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi.

Benarkah demikian? Benar, jika yang dimaksud dengan Islam adalah Islam yang sempit, yang tak mau berubah; Islam yang selalu memposisikan dirinya berlawanan dengan Barat; Islam yang dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk tentang dunia modern; Islam yang kelelahan karena selalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain.

Tapi, demokrasi liberal sangat sesuai dan cocok dengan Islam yang juga mengusung nilai-nilai liberal. Inilah yang oleh para sarjana kontemporer disebut “Islam liberal.” Dalam sebuah tulisannya, Bernard Lewis, mengatakan, satu-satunya jenis Islam yang bisa menerima dan menjalankan “demokrasi liberal” adalah “Islam liberal,” yakni Islam yang meyakini bahwa kedaulatan adalah milik rakyat, dan bukan milik Tuhan, kebebasan individu harus dijamin, dan hak-hak minoritas harus ditegakkan (Lewis, “Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview,” Journal of Democracy 7.2, 1996).

Sejak tahun 1990-an, dan khususnya sejak peristiwa pengeboman WTC di Amerika Serikat, semakin tumbuh nilai-nilai liberal dalam diri kaum Muslim. Dari Maroko hingga Indonesia, perlahan-lahan bermunculan semangat liberalisme Islam. Sebagian besar mereka memilih menjadi pendukung dan penganut pasif, karena mereka sadar bahwa mengaku liberal berbahaya, karena kaum Muslim cenderung memusuhi liberalisme (seperti tercermin dalam fatwa MUI baru-baru ini).

Tapi, sebagian lainnya, mencoba bersuara, mengambil sikap, sambil terus memperkuat jaringan dengan membangun organisasi-organisasi yang menyuarakan kebebasan, persamaan, dan hak-hak minoritas. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya, saya merasakan denyut “Islam liberal” yang diam-diam terus tumbuh.

Organisasi-organisasi seperti JIL, Rahima, Lakpesdam, Puan Amal Hayati, P3M, LKAJ (Jakarta), LKiS (Yogyakarta), LKPMP (Makassar), Syarikat (Yogyakarta), MiSPI (Aceh), LK3 (Banjarmasin), dan eLSAD (Surabaya), adalah kapal-kapal yang menampung gagasan dan semangat “Islam liberal.”

Tentu saja, “Islam liberal” bukan hanya para anggota organisasi itu. Kaum Muslim siapa saja yang meyakini nilia-nilai kebebasan, menghormati hak-hak individu dan minoritas, serta berjuang untuk menegakkan demokrasi berlandaskan cita-cita kaum liberal—dan bukan cita-cita para ideolog dan demagog—adalah Muslim liberal.

Kaum Muslim yang meyakini bahwa demokrasi, dan bukan teokrasi atau apalagi khilafah, sebagai sistem terbaik adalah Muslim liberal. Kaum Muslim yang menerima dasar negara yang plural, dan bukan dasar agama atau apalagi syariat Islam, adalah Muslim liberal.

Akhirnya, demokrasi liberal hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang meyakini nilai-nilai liberal. Ia tidak bisa dijalankan oleh para demagog dan ideolog yang sesungguhnya hanya berpura-pura mengusung demokrasi, tapi sebenarnya ingin membunuh demokrasi itu sendiri.

Renesans dan Reformasi Agama

2008-05-15T11:24:00.001+07:00

(Renaissance and Religious Reformism)

By Luthfi Assyaukanie

Source: Jawa Pos, 20 December 2004

Pemikiran Barat modern punya rujukan jelas ke mana sejarah liberalisme dan kebebasan harus dialamatkan. Tak lain dan tak bukan, ke periode renesans dan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Renesans adalah masa kelahiran atau kebangkitan kembali manusia Barat setelah tertidur lama pada masa yang disebut “abad kegelapan” (dark ages). Kata ini berasal dari bahasa Itali, rinascimento, yang berarti “terlahir kembali.”

Sementara itu, “reformasi” adalah gerakan pembaharuan keagamaan Kristen. Inti dari gerakan ini adalah sikap protes terhadap Gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat terhadap perubahan zaman. Karenanya, gerakan ini kemudian disebut sebagai gerakan Protestan.

Baik renesans maupun reformasi menjadi landasan utama bagi sejarah peradaban Barat modern selanjutnya. Dua kata ini kemudian dipakai untuk menjelaskan akar sejarah berbagai konsep pemikiran yang muncul di dunia modern, seperti modernisme, humanisme, rasionalisme, pragmatisme, dan liberalisme.

Lalu, ke manakah renesans dan reformasi dalam Islam harus dialamatkan? Kita sering berbicara tentang kebangikitan dan refromasi Islam, tapi rujukan kita terhadap dua istilah ini tak pernah jelas. Sebagian merujuk kepada gerakan puritanisme agama yang muncul pada pertengahan abad ke-20, sebagian yang lain merujuk kepada gerakan kebangkitan pada awal abad ke-19.

Menurut hemat saya, kalau kita ingin menyamakan gerakan renesans dan reformasi Islam dengan gerakan serupa di Eropa, maka kita harus menyamakan sifat dan karakternya. Di Eropa, renesans adalah keinginan untuk mengulangi masa kegemilangan peradaban Greko-Romawi, yang terjadi pada lima abad terakhir dan tiga abad pertama sebelum dan sesudah masehi. Pada masa ini, kebudayaan Eropa mencapai puncaknya.

Periode kegelapan (dark ages) adalah masa yang terbentang selama “abad pertengahan” (medieval), yakni masa-masa di mana masyarakat Eropa didominiasi oleh pemerintahan dan kekuasaan agama. Para sejarawan biasanya merujuk antara abad ke-4 hingga abad ke-15 sebagai masa-masa peradaban skolastik atau peradaban yang dikuasai oleh para penguasa Gereja. Masa-masa ini adalah periode yang ingin dikubur oleh tokoh renesans.

Islam juga memiliki masa-masa kejayaan dan masa-masa kegelapan. Meski tidak setepat pengalaman Eropa, kita bisa membagi sejarah kegemilangan Islam pada masa-masa antara abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-13, atau hampir berbarengan dengan masa-masa kegelapan di Eropa. Setelah masa itu, peradaban Islam menjalani masa-masa kegelapan (dark ages). Dengan demikian, abad pertengahan dalam Islam terjadi antara abad ke-14 hingga abad ke-19.

Perbedaan paling nyata antara dua periode itu (kegemilangan dan kegelapan) adalah bahwa pada masa kegemilangan, semangat dan pencapaian budaya, seni, pemikiran, dan filsafat Islam begitu besar. Ratusan ilmuwan dilahirkan dan ribuan buku ditulis pada periode ini. Sementara itu, pada masa kegelapan, produksi intelektualisme menurun drastis dan ilmuwan besar tak lagi dilahirkan.

Dengan demikian, renesans dalam Islam, jika kita ingin menggunakan konsep ini, adalah semangat untuk kembali kepada nilai-nilai peradaban yang pernah dicapai pada masa kegemilangan Islam. Dengan demikian juga, reformasi adalah pembaruan keagamaan dan protes terhadap model dan cara beragama pada era kegelapan, era di mana ijtihad, rasionalitas, filsafat, dan pemikiran, dikecam dan dicampakkan.

Renesans dan reformasi dalam Islam, jika demikian, bukanlah merujuk kepada gerakan kebangkitan agama dalam maknanya yang puritan, bukan pula gerakan yang kembali kepada semangat ortodoksisme dan konservatisme. Tapi, gerakan renesans dan reformasi dalam Islam adalah gerakan mengembalikan nilai-nilai dan semangat rasionalisme dan liberalisme seperti pada masa-masa kegemilangan peradaban Islam.

Perlunya Mengubah Sikap Politik Kaum Muslim

2008-05-15T11:23:00.001+07:00

(The Need to Change Muslim Political Attitude)

By Luthfi Assyaukanie

Source: Media Indonesia, 19 March 2004

Khilafah adalah salah satu produk pemikiran politik Islam klasik yang semakin tidak populer. Sebab utama ketidakpopuleran konsep ini adalah bahwa ia tidak lagi visibel untuk diterapkan dalam kehidupan modern di mana konsep negara-bangsa (nation-state) telah menjadi satu konsensus semua orang modern. Khilafah yang mengandaikan adanya satu payung kekuasaan politik di mana seorang khalifah (pemimpin negara) berkuasa penuh terhadap negara-negara Muslim di dunia, adalah gagasan utopis yang absurd. Bahkan di masa silam ketika peradaban Islam mencapai kejayaannya, gagasan khilafah, sesungguhnya tak pernah berjalan secara sempurna.

Karakter khilafah yang totaliter hanya mungkin terlaksana pada wilayah geografis yang tidak terlalu luas dan masyarakat politik yang relatif homogen. Karena itu, dalam sejarah Islam, konsep khilafah dalam pengertian yang sesungguhnya, hanya pernah terjadi selama empat dasawarsa pertama, yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan pada masa Ali, institusi khilafah mulai mengalami ancaman serius yang berpuncak pada terbunuhnya sang khalifah dan naiknya Muawiyah dari klan Bani Umayyah menggantikan Ali.

Di tangan Bani Umayyah, lembaga khilafah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Para khalifah Bani Umayyah berusaha mengatasai gejolak-gejolak politik secara dingin. Dan pada tingkat tertentu mereka berhasil. Tapi, dengan semakin meluasnya wilayah Islam, dinasti Umayyah tak lagi mampu mengontrol kekuasaannya. Maka, pada pertengahan abad ketiga hijriah, dimulai dari konflik-konflik berdarah yang panjang, institusi khilafah, untuk pertama kali dalam sejarah Islam, terbelah menjadi dua: satu di bawah kekuasaan Abbasiyyah yang berkuasa di Baghdad dan lainnya berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang berkuasa di Andalusia. Sejak saat itu, konsep khilafah yang mengandaikan adanya satu kepemimpinan politik Islam hanyalah sebatas konsep teoretis yang tak punya rujukan di dunia nyata.

Khilafah dan Totalitarianisme. Adalah mengherankan kalau pada masa modern, sebagian kaum Muslim berusaha menghidupkan konsep khilafah yang sudah mati ratusan tahun silam. Mengherankan karena sistem ini telah terbukti gagal dan tak berjalan dengan sempurna. Bahkan pada masa-masa awal Islam, yakni masa khalifah yang empat (khulafa al-rasyidun), yang kerap dianggap sebagai contoh ideal, sistem khilafah tidak berjalan secara mulus. Berbagai konflik, ketegangan politik, dan peperangan, mewarnai masa-masa ini. Cukuplah bagi kita menyebutkan bahwa tiga khalifah terakhir dari khulafa al-rasyidun, semuanya mati terbunuh secara mengenaskan. Jika sistem itu memang benar-benar berjalan dengan baik dan ideal, mestinya ada sebuah mekanisme politik yang dapat menjamin keamanan pengelola negara dan ketenteraman masyarakatnya.
Para pendukung gagasan khilafah kerap memiliki gambaran yang ideal tentang sistem politik Islam ini. Mereka membayangkan bahwa di bawah satu komando Islam, kaum Muslim bakal mudah diarahkan menjalankan aktifitas kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Secara politik, lembaga khilafah juga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi kaum Muslim sesuai dengan keinginan sang penguasa atau khalifah. Akibatnya, sistem khilafah model ini sangat mirip dengan komunisme atau fasisme, di mana semua masyarakat harus tunduk kepada satu rezim totaliter.

Hampir semua sistem totaliter dibangun lewat cara-cara pemaksaan dan kekerasan. Komunisme adalah contoh paling jelas dalam sejarah totalitarianisme. Namun, karena pemaksaan dan kekerasan bertentangan dengan fitrah manusia, sistem ini gagal dan berakhir dengan kebangkrutan.

Para pendukung gagasan khilafah tentu saja akan menolak jika gagasan mereka dibandingkan dengan komunisme atau sistem totaliter lainnya. Tapi, penolakan itu sesungguhnya merefleksikan ketidakmantapan dan ketidakpercayaan diri dalam menyikapi konsep khilafah. Dalam filsafat politik Islam klasik, khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem politik totaliter (nidham al-siyasi al-syamil) di mana Islam menjadi pilar utamanya, sama seperti sosialisme dalam sistem komunisme. Khilafah yang tidak totaliter adalah bukan khilafah, tapi sistem politik lain yang diklaim sebagai khilafah.

Dari Khilafah ke Negara Islam. Para intelektual Muslim modern seperti Rasyid Ridha dan Abul A’la al-Maududi mencoba bersikap jujur dan mengakui bahwa khilafah adalah sebuah gagasan utopis yang sulit untuk diterapkan. Berpijak dari kegagalan Jamaluddin al-Afghani dengan gagasan pan-Islamismenya, para intelektual Muslim itu mencoba bersikap realistis dengan mengesampingkan ide khilafah dan menggantinya dengan konsep “negara Islam.” Di dunia modern di mana paradigma komunitas politik didominasi oleh gagasan negara-bangsa, hanya gagasan “negara Islam” yang mungkin untuk diterapkan.

Maka, sejak paruh pertama abad ke-20, banyak dari pemimpin Muslim berlomba-lomba menyuguhkan konsep negara Islam sebagai alternatif dari sistem khilafah yang tak bisa lagi diterima oleh sebagian besar kaum Muslim. Pada tahun 1902, Arab Saudi memulainya dengan mendeklarasikan diri sebagai “kerajaan Islam.” Langkah ini kemudian disusul oleh Pakistan, Sudan, dan Iran yang mengumumkan diri sebagai “republik Islam.”

Di Indonesia, gagasan “negara Islam” pernah sangat kuat didukung oleh partai-partai Islam dan hampir terrealisasi pada pertengahan tahun 1950-an, kalau saja partai-partai itu berhasil memenangkan Pemilu. Tapi, lambat-laun, orang pun semakin sadar bahwa konsep “negara Islam” pun tidak realistis dan tak bisa bekerja dengan baik. Tidak mengherankan kalau sejak tahun 1970-an, para tokoh Muslim sendiri mulai mengkritisi dan bahkan menolaknya.

Ada banyak alasan untuk menolak ide negara Islam. Di antaranya, negara-negara yang menerapkan sistem ini, seperti Arab Saudi, Pakistan, Sudan, dan Iran, baik secara sosial, politik, dan ekonomi, gagal memberikan contoh yang baik. Bahkan negara-negara itu cenderung memberikan contoh buruk dengan banyaknya pelanggaran HAM, hilangnya kebebasan, dan kondisi hidup masyarakatnya yang terbelakang. Singkat kata, negara Islam bukanlah solusi yang baik bagi kehidupan bernegara orang-orang modern.

Berbagai Pilihan Model Politik. Salah satu sebab mengapa gagasan khilafah atau negara Islam tidak lagi relevan dan karenanya ditolak oleh sebagian besar kaum Muslim adalah karena ia menyalahi logika politik yang berlaku pada masa kini. Seperti saya katakan di atas, gagasan khilafah hanya mungkin diterapkan pada wilayah geografis yang terbatas dan komunitas politik yang relatif homogen. Sekarang ini, adalah mustahil menyatukan kaum Muslim yang tersebar dalam begitu banyak negara dengan beragam karakter dan kepentingan politik. Langkah maksimal yang bisa dilakukan adalah mewujudkan organisasi internasional seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dengan tetap memberikan kebebasan pada masing-masing negara anggota untuk menentukan dan mengatur urusan politiknya.
Keterbatasan lain dari konsep khilafah (dan juga negara Islam) adalah pada karakternya yang eksklusif. Di tengah komunitas politik yang beragam di mana manusia tidak lagi dilihat berdasarkan afiliasi agamanya, tapi karena statusnya sebagai warga negara, konsep politik yang mengedepankan afiliasi keagamaan tak lagi bisa bekerja. Baik konsep khilafah maupun negara Islam memiliki persoalan serius menyangkut isu-isu agama-politik.

Dengan keterbatasan seperti itu, para pembaru Muslim sejak awal abad ke-20 telah berusaha melakukan pembacaan ulang terhadap tradisi pemikiran klasik. Mereka berpendepat bahwa konsep-konsep politik masa silam harus dilihat dan diletakkan pada semangat zamannya. Dari sini, para ulama modernis menganggap bahwa konsep khilafah sudah tak lagi relevan. Soal platform dan model politik sepenuhnya dikembalikan kepada ijtihad kaum Muslim apakah mereka akan mengambil bentuk republik, parlementer, atau kerajaan. Yang ditekankan adalah bagaimana sebuah model politik dapat berjalan dan memberikan maslahat kepada orang banyak dan bukan hanya kepada sekelompok penganut agama tertentu saja.

SKB TENTANG AHMADIYAH

2008-05-15T10:43:00.000+07:00

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Kemarin, usai acara diskusi “Konstruksi Kepemimpinan Menuju Kebangkitan Nasional” yang diselenggarakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta Media Center, saya ditanya oleh sejumlah wartawan mengenai Ahmadiyah, sehubungan dengan rencana diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, yang kini tengah menjadi berita hangat media massa di tanah air. Waktu itu saya menjawab, yang harus diterbitkan bukanlah sebuah SKB karena istilah itu sudah tidak dikenal lagi dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004. Istilah yang benar ialah Peraturan Menteri. Apakah Peraturan itu dikeluarkan sendiri-sendiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, atau secara bersama-sama, semuanya tergantung kepada kebutuhan materi yang ingin diatur. Istilah Keputusan, dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004, hanya digunakan untuk sebuah penetapan, seperti pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan, bukan sesuatu yang berisi norma yang bersifat mengatur.

Beberapa jam setelah saya menjawab pertanyaan wartawan di atas, beredar berita melalui SMS bahwa saya sama saja dengan Adnan Buyung Nasution yang menentang SKB tentang Ahmadiyah. Hal inilah yang mendorong saya untuk menulis artikel ini, melengkapi apa yang sudah diberitakan oleh beberapa media, antara lain Detik.Com kemarin, Republika, Indopos dan The Jakarta Post hari ini. Saya menegaskan bahwa saya bukannya tidak setuju dengan SKB itu, tetapi bentuk peraturan hukum yang diterbitkan ialah Peraturan Bersama, bukan Surat Keputusan Bersama. Memang istilah Keputusan Bersama dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, tetapi setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004, maka istilah Peraturan Bersama lebih sesuai untuk digunakan. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan segala kesalahpahaman akibat pemberitaan sepotong-sepotong, dapat dijernihkan.

Pendapat saya tentang Ahmadiyah sebenarnya tegas saja. Bagi saya, seseorang masih dapat dikatakan seorang Muslim, apabila dia berpegang teguh dan berkeyakinan sejalan dengan prinsip akidah Islam, yakni La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tentang Muhammadur Rasulullah itu tegas pula dianut prinsip, bahwa sesudah beliau tidak ada lagi rasul dan nabi yang lain. Kalau mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad (lihat gambar) adalah nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w, saya berpendirian bahwa keyakinan tersebut sudah menyimpang dari pokok akidah Islam. Karena itu, lebih baik jika penganut Ahmadiyah itu menyatakan diri atau dinyatakan sebagai non-Muslim saja. Dengan demikian, hak-hak konstitusional mereka di negara Republik Indonesia ini tetap sah dan diakui. Saya memberikan contoh di Pakistan, para penganut Ahmadiyah –lebih khusus disebutkan kelompok Ahmadiyah Qadian atau Qadiani — yang tegas-tegas digolongkan sebagai minoritas bukan Muslim atau “Non Muslim minority”. Sebab itu Konstitusi Pakistan menetapkan bahwa mereka mempunyai wakil di Majelis Nasional Pakistan yang diangkat untuk mewakili golongan minoritas.

Dalam agama Islam memang diakui keberadaan mazhab-mazhab, yakni berbagai aliran penafsiran baik di bidang Ilmu Kalam, Fiqih dan Tasawwuf. Namun perbedaan penafsiran itu tidaklah sampai mempertentangkan pokok-pokok ajaran Islam, melainkan detil-detilnya. Dalam Kalam misalnya, tafsiran kaum Muktazilah dengan kaum Asy’ariyyah tentang al-Qada wal-Qadar, walau berbeda namun tetap dalam batas-batas yang sejalan dengan pokok-pokok akidah. Demikian pula halnya mazhab-mazhab fiqih, adalah perbedaan dalam menafsirkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak menyimpang dari asas-asas syariah. Dalam Tasawwuf, para aliran sufi saling berbeda persepsi mengenai cara-cara berdzikir dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam hal akidah yang pokok, tak ada perbedaan yang prinsipil di antara aliran-aliran tasawwuf. Adapun meyakini bahwa masih ada seorang nabi setelah Nabi Muhammad s.a.w, jelaslah menyalahi prinsip akidah Islam. Sebab itulah, Rabithah al-Alam al-Islami dan Organisasi Konfrensi Islam (OKI) telah lama mengeluarkan pernyataan bahwa Ahmadiyah (Qadian) adalah golongan yang telah keluar dari Islam. Pemerintah Arab Saudi juga melarang penganut Ahmadiyah (Qadian) menunaikan ibadah haji. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1984 juga telah menerbitkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat yang telah keluar dari Islam.

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Sebagai sebuah perkumpulan, Ahmadiyah Indonesia telah pula mendapat status badan hukum yang disahkan Kementerian Kehakiman pada tahun 1950-an. Namun aktivitas gerakan ini sampai sekarang meresahkan bagian terbesar Umat Islam di Indonesia. Tempat ibadah mereka disebut “mesjid” juga. Sementara di samping al-Qur’an, mereka juga menggunakan Kitab Tadzkirah sebagai pegangan dalam keyakinan mereka, khususnya tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad serta ajaran-ajarannya. Sebab itu tidak mengherankan jika berbagai ormas Islam mendesak Pemerintah untuk melarang gerakan Ahmadiyah ini sejak lama. Dalam beberapa bulan terakhir ini isyu Ahmadiyah kembali mencuat dan tindak kekerasan terjadi di berbagai tempat. Dalam konteks inilah, wacana keluarnya “SKB” muncul ke permukaan.

Apakah dasar hukum yang diinginkan agar Pemerintah melarang keberadaan Gerakan Ahmadiyah itu? SKB yang menjadi bahan pembicaraan itu bersumber pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam undang-undang ini disebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1). Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan kegiatan seperti itu, diberi “perintah dan peringatan keras” untuk menghentikan kegiatannya. Perintah itu dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam bentuk “Keputusan Bersama”. Apabila kegiatan itu dilakukan oleh sebuah organisasi maka “Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Apabila orang/organisasi tersebut telah diberi peringatan atau dibubarkan dan dilarang oleh Presiden, namun tetap membandel, maka kepada mereka dapat dituntut pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 ini pula, ketentuan Pasal 156 KUHP ditambah dengan Pasal 156a yang antara lain berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia”.

Nah, kalau membaca dengan cermat isi UU Nomor 1/PNPS/1965 di atas, maka keliru kalau ada yang meminta Pemerintah — dalam hal ini Menteri Agama, mendagri dan Jaksa Agung — untuk menerbitkan “SKB “untuk melarang Ahmadiyah. “SKB” hanya dapat memberikan perintah dan peringatan keras kepada orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 1 UU tersebut. Kalau Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan/perkumpulan/organisasi, maka yang dapat membubarkan dan melarangnya bukan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, tetapi Presiden Republik Indonesia. Jadi permintaan harus disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan kepada Muhammad Maftuch Basyuni, Mardiyanto dan Hendarman Supanji.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 itu sudah ketinggalan zaman, tidak sejalan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai tafsiran dan pendapat boleh-boleh saja. Pendapat yang sebaliknya juga ada, namanya saja tafsir dan pemahaman. Namun hingga kini keberadaan undang-undang tersebut sebagai kaidah hukum postif secara formal masih berlaku, sebab belum pernah diubah atau dicabut oleh Presiden dan DPR. Mahkamah Konstitusi sampai kini juga belum pernah membatalkan undang-undang itu dan menganggapnya bertentangan dengan UUD 1945 dalam permohonan uji materil. Jadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 itu sah sebagai undang-undang yang berlaku. Bahwa sampai sekarang dua menteri dan Jaksa Agung belum juga menerbitkan “SKB” dan Presiden belum juga mengeluarkan Peraturan Presiden membubarkan dan sekaligus melarang organisasi/perkumpulan Ahmadiyah, semuanya itu tergantung kepada kemauan dan keberanian politik mereka itu. Walaupun konon, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution menentang, namun nasehat anggota Wantimpres, bahkan Wantimpres sebagai sebuah lembaga, tidaklah mengikat Presiden. Jangankan hanya Adnan Buyung Nasution, nasehat seluruh anggota Wantimpres dapat diabaikan Presiden, kalau Presiden berpendapat lain. Saya dengar rapat mengenai Ahmadiyah ini telah beberapa kali dilakukan oleh beberapa menteri yang dipimpin Presiden dan juga dihadiri anggota Wantimpres. Namun hingga kini, kita belum tahu keputusan apa yang akan diambil, baik oleh Manteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung, maupun oleh Presiden sendiri. Reaksi atau komentar Presiden atas soal Ahmadiyah ini belum terdengar. Ini beda dengan reaksi beliau yang cukup cepat terhadap isyu poligami yang dilakukan Aa Gim, walau hal itu lebih bersifat personal Aa Gim. Perbedaan tafsir mengenai poligami masuk ke dalam bidang fikih Islam. Masalahnya tidak menyangkut akidah, dibanding dengan isyu Ahmadiyah yang kini menyita banyak perhatian umat Islam, politisi dan aktivis hak asasi manusia di tanah air, bahkan gemanya jauh ke mancanegara.

Wallahu’alam bissawwab

Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — May 9th, 2008

Agama dan Pencerahan

2008-05-15T10:42:00.000+07:00

(Religion and Enlightenment)

By Luthfi Assyaukanie

Sekitar 220 tahun lalu, Immanuel Kant menulis sebuah risalah kecil berjudul “Apa Itu Pencerahan?” Risalah ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kerap dilontarkan banyak intelektual pada masa itu. Dalam bahasa Jerman, pencerahan disebut “aufklarung.”

Menurut Kant, pencerahan adalah bangkitnya manusia dari rasa ketidakmatangan. Sedangkan ketidakmatangan sendiri adalah “ketidakmampuan menggunakan penalaran pribadi” dan keinginan untuk selalu merujuk dan menggunakan pendapat orang lain. Manusia menjadi tidak matang bukan karena dia tidak mau berpikir, tapi karena dia takut menggunakan pemahamannya sendiri.

Inti dari zaman pencerahan di Eropa, di mana Kant sebagai salah satu pionirnya, adalah anjuran menggunakan pemahaman sendiri, dan membuang jauh-jauh pemahaman orang lain yang tidak relevan. Selama kita masih bergantung kepada pemahaman orang lain, selama itu pula kita tak akan pernah matang. Dan karenya, tak akan bisa tercerahkan.

Semboyan pencerahan yang sangat terkenal adalah “Sapere Aude!” yang berarti “beranilah menggunakan pemahaman Anda sendiri!” Dengan kata lain, orang yang tidak berani menggunakan pemahamannya sendiri bukanlah orang yang tercerahkan.

Yang ditekankan dalam pencerahan bukanlah “menggunakan pemahaman sendiri,” tapi “berani.” Beranikah kita, misalnya, menggunakan pemahaman kita sendiri terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang kita hadapai sekarang? Beranikah kita menggunakan hasil pemahaman kita sendiri berhadapan dengan pandangan-pandangan orang lain.

Orang lain itu bisa Sayyid Qutb, al-Banna, Qardawi, Nabhani, Rashid Ridha, Muhammad bin Abd al-Wahab, Ibn Taymiyyah, al-Ghazali, Imam Syafii, al-Bukhari, para sahabat, dan bahkan bisa juga Nabi Muhammad sendiri.

Pencerahan memerlukan kedewasaan dan kematangan. Orang yang selalu menganggap orang lain lebih besar dan lebih otoritatif dari dirinya, tak akan pernah bisa dewasa dan tak akan pernah bisa matang.

Hal-hal baru ditemukan bukan dengan mengulang-ngulang pendapat lama, tapi mencari sendiri pendapat baru secara kreatif. Pengulang-ulangan pendapat orang lain tak akan membawa seseorang ke mana-mana, kecuali ke masa silam itu sendiri, yang menjadi rujukannya.

Gerakan pembaruan keagamaan adalah gerakan pencerahan. Ia seperti gerakan aufklarung di Jerman yang dimotori oleh Kant. Para pembaru agama adalah orang-orang yang tercerahkan dan orang-orang yang telah mendapatkan kematangan dirinya.

“Keberanian” seperti juga “kebebasan” adalah suatu konsep yang paling sulit diterima manusia. Karena manusia cenderung menerima apa yang sudah ada, yang sudah jadi. Sesuatu yang “liar” dan “tanpa batas” adalah sesuatu yang menakutkan. Karenanya, buat mereka, lebih baik menerima kondisi yang ada, meskipun itu buruk dan tidak menarik.

Orang-orang yang tercerahkan selalu berpikir ke depan, dan selalu memikirkan kemungkinan yang lebih baik dari kondisi yang ada. Karena itulah mereka berani menggunakan pemahamannya sendiri dan membuang jauh-jauh pandangan-pandangan dari masa silam yang tak lagi relevan.

Banyak sekali pandangan yang datang dari masa silam diambil begitu saja oleh kaum Muslim, tanpa ada sikap kritis sedikitpun. Ide-ide seperti khilafah, syariah, dan negara Islam, adalah produk pemikiran masa silam yang sama sekali tak lagi relevan dengan konteks zaman kita.

Selama kita masih terus saja mengulang-ulang pendapat orang-orang di masa silam dan takut mengemukakan pendapat kita sendiri, selama itu pula kita tak pernah tercerahkan.

Kekerasan Atas Nama Agama

2008-05-07T19:25:00.001+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Tindakan kekerasan, brutalitas, bahkan peperangan atas nama agama bukan barang baru dalam sejarah peradaban (kebiadaban) manusia. Pelaku tindakan ini merasa paling beriman di muka bumi. Karena menganggap diri sebagai makhluk agung di antara manusia, mereka mengangkat dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan.

Karena itu, mereka berhak memonopoli kebenaran. Seakan-akan mereka telah menjadi wakil Tuhan yang sah untuk mengatur dunia ini berdasarkan tafsiran monolitik mereka terhadap teks suci. Perkara pihak lain akan mati, terancam, binasa, dan babak belur akibat perbuatan anarkis mereka, sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Inilah jenis manusia yang punya hobi "membuat kebinasaan di muka bumi", tetapi merasa telah berbuat baik.

Seorang Presiden, George W. Bush, penganut Kristen puritan fundamentalis telah memakai agama untuk menghancurkan bangsa lain yang tak berdaya dengan seribu dalih. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin banyak tentara Amerika yang bunuh diri karena diimpit suasana putus asa: perang di Afghanistan dan Irak tidak kunjung usai. Mereka memilih mati berkalang tanah daripada hidup becermin mayat. Itu belum lagi yang menjadi gila, rusak ingatan akibat perang yang dipaksakan. Bush dan para pendukungnya yang haus darah tidak hirau dengan semuanya ini.

Sementara itu, di kalangan segelintir Muslim, termasuk di Indonesia yang berkoar anti-Barat, atas nama agama telah membencanai tempat-tempat ibadah, perkantoran, bahkan rumah-rumah mereka yang berbeda agama atau mereka yang dianggap sesat dengan menggunakan fatwa MUI. Para pengrusak ini dari sudut pandang sistem nilai tidak banyak berbeda dengan Bush yang secara lahiriah ditentang oleh mereka. Di sinilah ironi itu berlaku. Dalam retorika politik, mereka seperti bermusuhan. Tetapi, dalam kelakuan, mereka bersahabat. Bedanya, Bush merusak dalam skala besar dengan persenjataan modern, sedangkan mereka dalam skala kecil, seperti dengan memakai pentungan, golok, linggis, dan lain-lain. Sementara itu, aparat seperti tidak mampu menghalangi mereka.

Dengan mengatakan demikian, anda jangan salah paham bila dikaitkan dengan paham Ahmadiyah yang jadi berita besar sekarang ini. Secara teologis, saya menolak 200 persen pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi pasca-Muhammad, sekalipun katanya tidak membawa syariat. Jika memang begitu, mengapa harus dihadirkan nabi baru? Di sinilah saya gagal memahami kehadiran aliran Ahmadiyah. Mengapa tidak kembali saja kepada ajaran Islam semula. Adapun jika Ghulam Ahmad dipercayai sebagai pembaru, mungkin masalahnya tidak menjadi ruwet, sekalipun sebagian besar umat Islam tidak mengakuinya.

Sepanjang sejarah Islam selama sekian abad, umat yang percaya kepada kemunculan pembaru bukan barang baru, tetapi hanya sebagian tokoh yang memercayainya. Dengan pernyataan ini, posisi saya tentang Ahmadiyah sudah sangat gamblang. Memang dalam beberapa hadis dikatakan tentang akan turunnya nabi Isa sebelum kiamat. Dan katanya, Ghulam Ahmadlah orangnya.

Saya sungguh berharap agar hadis-hadis serupa ini diteliti kembali, sebab implikasinya sangat dahsyat. Maksud saya, jika Isa masih harus turun kembali, berarti misi Muhammad gagal. Saya tidak percaya bahwa nabi Isa masih hidup, karena dia adalah manusia biasa yang atas dirinya berlaku sepenuhnya hukum alam: lahir, dewasa, tua, dan mati. Tetapi, Alquran membantah bahwa kematian nabi Isa karena disalib. Masalah ini biarlah tidak diperdebatkan panjang-panjang, sebab saudara-saudara Kristen kita memercayai bahwa Isa mati di kayu salib. Kita tidak perlu memasuki teologi mereka.

Kembali kepada masalah kekerasan atas nama agama. Saya akan membela sepenuhnya posisi Ahmadiyah jika mereka dizalimi, hak milik mereka dirampok, dan keluarga mereka diusir. Ini perbuatan biadab karena pengikut Ahmadiyah itu punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain menurut konstitusi Indonesia. Jika mereka dizalimi, aparat dan kita semua wajib melindungi mereka. Bahkan, seorang warga negara Indonesia penganut ateisme, tetapi patuh kepada UUD, tidak ada hak kita untuk membinasakan mereka. Kita bisa bergaul dengan mereka dalam masalah-masalah keduniaan. Mereka juga punya hak hidup dengan ateismenya.

Di sinilah pentingnya kita memahami secara jujur diktum Alquran dalam Albaqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam agama." Jika Tuhan tidak mau memaksa hambanya untuk memeluk atau tidak memeluk agama, mengapa kita manusia mau main paksa atas nama Tuhan? Sikap semacam inilah yang bikin kacau masyarakat. Oleh karena itu, Alquran jangan dibawa-bawa untuk menindas orang lain. Kekerasan atas nama agama adalah pengkhianatan yang nyata terhadap hakikat agama itu sendiri.

Islam dan Modernitas Berjalan Seiring

2008-05-06T16:22:00.000+07:00

Rabu, 30 April 2008 | 01:39 WIB

Musthafa Abdul Rahman

Selasa siang, 18 Maret 2008, di Casablanca, Maroko. Duduk di sebuah kafe sambil minum teh panas di jantung kota Casablanca, untuk sekadar melepaskan lelah dari berziarah di Masjid Hassan II. Masjid Hassan II dibangun selama tujuh tahun dengan melibatkan ribuan pekerja.

Masjid tersebut kini menjadi salah satu ikon kota Casablanca. Di seberang jalan dari kafe itu berdiri gagah Hotel Hyatt Regency yang megah dan modern. Tak jauh dari hotel itu tampak pula hotel-hotel lain berbintang lima. Hiruk-pikuk kendaraan dari berbagai merek melintasi jalan raya besar yang membelah antara Hotel Hyatt Regency dan pusat pertokoan di jantung kota Casablanca itu.

Dari kafe tersebut bisa disaksikan geliat modernitas kehidupan di Maroko dengan kota Casablanca sebagai representasinya. Casablanca merupakan kota terbesar di Maroko serta dikenal sebagai kota perdagangan dan keuangan di negara tersebut.

Kehadiran Masjid Hassan II sebagai salah satu ikon kota dan geliat kehidupan modern di kota Casablanca sesungguhnya merupakan potret dari karakteristik negara Maroko yang menganut sistem monarki itu.

Potret itu adalah keberhasilan sistem monarki di Maroko menjadikan Islam dan modernitas berjalan seiring. Maroko pun tampak tampil dengan dua wajah, yakni Islam dan kemodernan (Barat) yang berpadu harmonis dalam sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks sosial budaya, nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan yang menjadi salah satu sendi peradaban modern terpatri cukup kokoh. Salah satu kasus adalah masalah kaum Yahudi Maroko yang kini hidup sangat aman dan nyaman di Maroko.

Raja Maroko berkomitmen melindungi komunitas Yahudi di negara itu. Kini ada sekitar 7.000 warga Yahudi di Maroko. Salah seorang penasihat raja bahkan berasal dari Yahudi. Sebagian besar warga Yahudi kini berdomisili di Casablanca.

Menurut penuturan salah seorang anggota staf KBRI Rabat, warga Yahudi dari mancanegara, khususnya dari Israel, rajin berziarah ke kuburan mendiang Raja Muhammad V di Rabat. Raja Muhammad V dikenal sebagai pelindung yang gigih kaum Yahudi di Maroko.

Tidak perlu terkejut jika saat berjalan-jalan di tengah kota Casablanca, kita sering berpapasan dengan warga Yahudi dengan pakaian khasnya, yakni pakaian warna serba hitam dan topi hitam pula. Bagi warga Casablanca, tampak sudah terbiasa bertemu, berpapasan, dan berjalan dengan warga Yahudi dalam kehidupan keseharian.

Sebaliknya, warga Yahudi itu tampak tidak canggung sama sekali berjalan bersama warga Arab, seakan mereka seperti berada di Israel saja. Maroko menjadi tempat beradanya komunitas Yahudi terbesar di dunia Islam. Cikal bakal keberadaan kaum Yahudi di Maroko bermula sejak 2000 tahun silam.

Memang pernah terjadi pembantaian kaum Yahudi di Fez tahun 1033 dan di Marrakech tahun 1232, tetapi kaum Yahudi mendapatkan perlakuan yang sama sejak masa protektorat Perancis pada tahun 1912.

Dalam waktu yang sama, Maroko, kini sebagai Ketua Komite Al Quds (Jerusalem), bertugas memelihara dan melindungi kota Al Quds dari aksi Yahudinisasi. Komite Al Quds merupakan salah satu badan otonom dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Maroko sendiri adalah salah satu pendiri OKI pada tahun 1969, menyusul dibakarnya Masjid Al Aqsa oleh ekstremis Yahudi saat itu. Kapasitas Maroko dalam OKI itu tidak mengganggu sama sekali terhadap keberadaan kaum Yahudi di negara tersebut.

7,45 juta wisatawan

Di sektor ekonomi, Maroko membuka diri secara besar-besaran. Menurut laporan Bank Pembangunan Afrika, pertumbuhan ekonomi Maroko mencapai 7 persen. Pendapatan per kapita 4.600 dollar AS (sekitar Rp 42,3 juta) per tahun. Maroko dengan penduduk 33.757.175 merupakan kekuatan ekonomi kelima di Benua Afrika setelah Afrika Selatan, Mesir, Aljazair, dan Nigeria.

Maroko kini merupakan salah satu tujuan wisata terbesar di dunia. Tahun 2007, sebanyak 7,45 juta turis mengunjungi Maroko. Dalam upaya mendongkrak jumlah wisatawan, banyak negara termasuk Indonesia bebas visa masuk ke Maroko.

Pemerintah Maroko juga membangun pusat-pusat wisata secara besar-besaran selama 20 tahun terakhir ini, seperti kota pantai Algadir, kota sejarah Marrakech, dan kota spiritual Fez, selain Casablanca sebagai kota perdagangan.

Maroko telah menandatangani pula perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan Uni Eropa. Perdagangan bebas Maroko-Uni Eropa akan dilaksanakan mulai tahun 2010. Pilihan politik, ekonomi, dan budaya di Maroko bukan berarti tanpa dampak.

Maroko juga diguncang aksi-aksi teroris terakhir ini. Aksi teroris yang paling populer adalah serangan bunuh diri di Casablanca pada tahun 2003 yang menyebabkan 40 orang tewas. Namun, aparat keamanan Maroko secara umum masih mampu mengendalikan situasi keamanan negara.

Menurut pengamat politik Maroko, Mohamed Noruddin Afayeh, legitimasi sistem monarki di Maroko berpijak pada tiga fondasi. Pertama, agama (Islam). Kedua, adat istiadat. Ketiga, modernitas.

Afayeh menjelaskan, kemampuan monarki menyinergikan tiga fondasi tersebut dalam aplikasinya di lapangan adalah membuat negeri Maroko mengalami stabilitas cukup lama dan sistem monarki pun tetap mendapat dukungan kuat dari rakyat hingga hari ini, sekaligus fleksibel dalam menyerap nilai-nilai kemodernan.

Raja Maroko pun dipandang sebagai perwujudan dari tiga fondasi tersebut. Dalam konteks legitimasi agama, Raja Maroko dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan dijuluki ”Amirul Mukminin”. Karena itu, Raja Maroko menyandang simbol keagamaan yang sangat sakral.

Bertumpu pada raja

Dalam hal pelindung adat istiadat, Raja Maroko dinobatkan sebagai ”Bapak Teladan” yang mengayomi segenap rakyat Maroko dan mendengarkan pengaduan masalah keseharian dari setiap warga Maroko.

Sebagai raja negara modern yang struktur negaranya mengadopsi sistem negara bangsa di Eropa, Raja Maroko harus berkomitmen dan menghormati konstitusi negara, di mana setiap warga Maroko punya hak dan kewajiban.

Otoritas dan kekuatan dalam sistem monarki di Maroko tertumpu pada raja. Institusi kerajaan merupakan institusi sentral dan menentukan dalam sistem politik di Maroko. Sedangkan raja sebagai ”Bapak Teladan” dan ”Simbol Persatuan” serta penjamin kebebasan individu dan kolektif, berada di puncak institusi monarki tersebut.

Maka, semua lembaga politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik pemerintah maupun swasta tunduk pada otoritas raja. Posisi hegemonik Raja di Maroko diperkuat oleh posisi istimewa agama sebagai sumber hukum dan adat istiadat. Masyarakat dipandang sebagai sebuah kesatuan spiritual.

Sementara itu, sistem politik dianggap sebagai perwujudan dari simbol suci agama, dengan sang raja sebagai amirul mukminin berhubungan langsung dengan rakyat tanpa mediator dalam menyelesaikan urusan keseharian.

Tradisi monarki yang sangat kuat di Maroko itu sama sekali tidak tergoyahkan oleh interaksi negara itu dengan kolonialis Barat (Perancis dan Spanyol). Raja tidak melihat kolonialis Barat dengan budaya politiknya sebagai ancaman, dan bahkan raja dengan cerdik mengizinkan sistem politik Barat diterapkan, berjalan seiring dengan agama dan adat istiadat dalam kehidupan modern Maroko.

Karena itu, raja menerima idiom-idiom politik Barat seperti demokrasi, konstitusi, kesepakatan, partisipasi, dan pengawasan. Maka, Maroko pascameraih kemerdekaan dari Perancis tahun 1956 langsung menerapkan sistem multipartai. Hal ini berbeda dengan negara-negara Arab lain yang menerapkan sistem satu partai setelah meraih kemerdekaan dari kolonialis Barat.

Kekhasan sistem politik di Maroko adalah kekuasaan luas di tangan raja, tetapi dalam waktu yang sama terdapat banyak partai politik yang dijamin konstitusi.

Di Maroko, kini ada dua kategori partai politik. Pertama, partai politik yang didirikan pada prakemerdekaan. Partai-partai tersebut adalah Partai Kemerdekaan, Persatuan Sosialis untuk Kekuatan Rakyat, Organisasi Pekerja Rakyat Demokratik, dan Partai Sosialis Progresif.

Kedua, partai-partai yang didirikan pascakemerdekaan. Partai-partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat, Perkumpulan Nasional bagi Kemerdekaan dan Persatuan Konstitusi.

Ada tiga fase besar menyangkut hubungan institusi monarki dan partai-partai politik di Maroko. Fase pertama dimulai dari saat kemerdekaan tahun 1956 hingga tahun 1960. Dalam fase tersebut, raja dan institusi kerajaan mengontrol penuh bahkan mendikte partai-partai politik.

Fase kedua dimulai dari tahun 1960 hingga pertengahan tahun 1970-an. Pada fase ini, hubungan raja dan partai-partai politik sering kali mengalami ketegangan, khususnya setelah dibentuk parlemen sesuai dengan konstitusi tahun 1962 dan pengumuman keadaan darurat pada tahun 1965 serta beberapa upaya kudeta terhadap raja pada awal tahun 1970, di antaranya upaya kudeta oleh Jenderal Ofkir.

Fase ketiga dimulai tahun 1974. Dalam fase ini, Maroko menyaksikan keterbukaan politik dan sikap raja yang semakin fleksibel, dengan diselenggarakannya pemilu lokal dan parlemen dengan melibatkan partai-partai oposisi. Pada fase itu pula raja dan rakyat Maroko serta semua kekuatan politik bersatu sikap menghadapi isu wilayah Sahara Barat yang diperebutkan dengan kelompok Polisario (Front Pembebasan Sahara Barat). Maroko kini mengklaim memiliki wilayah Sahara Barat.

Itulah potret kekuatan Islam bersanding harmonis dengan modernitas di Maroko.

Belajar Bederma dari Negeri Kapitalis

2008-04-22T16:26:00.000+07:00

Oleh : Rinaldi Buchari
Mantan Direktur Bank, Pemerhati Masalah Keuangan-Sosial.

Tradisi bederma di Indonesia cukup marak terlebih lagi dengan banyak bermunculannya yayasan sosial serta keterlibatan media massa elektronik maupun non-elekteronik dalam memfasilitasi kegiatan bederma. Hal yang perlu dipertanyakan adalah seberapa besar kuantitas dan kualitas serta seberapa profesional program bederma yang kini ada di Indonesia.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, sangat menjunjung tinggi ibadah bederma seperti yang dinyatakan dalam Surat Ali Imran ayat 92: ''Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai''. Lebih jauh juga dapat dilihat dari Surat al-Fajr ayat 15-20: ''Ada pun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka ia berkata: 'Tuhanku telah memuliakanku'.

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka ia berkata: 'Tuhanku menghinakanku'. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya karena kamu tidak memuliakan anak yatim; dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin; dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang batil; dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan''.

Tradisi bederma yang luar biasa juga dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di antaranya adalah Usman bin Affan RA. Beliau pernah ditanya oleh sahabatnya dalam kaitannya dengan kesenangannya membantu orang melalui kekayaan yang senantiasa melimpah dari usahanya, beliau mengatakan:
''Aku ingin meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia. Karena itu aku senantiasa berupaya untuk menjadikan yang dilimpahkan oleh Allah kepadaku ini bermanfaat untuk hidup di dunia ini dan sekaligus menjadi bekal untuk kehidupan kekalku di akhirat kelak''.

Realitas bederma di Amerika

Sebagai perbandingan dan sekaligus juga sebagai bahan pelajaran, ada baiknya kita melihat tradisi bederma di negara maju, misalnya seperti Amerika.

BusinessWeek, majalah bisnis terkemuka di Amerika, dalam edisi 1 Desember 2003 mengupas tuntas perkembangan terakhir tradisi bederma yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika.

Majalah ini juga meranking para dermawan yg terdiri dari perorangan maupun perusahaan berdasarkan data-data publik, siaran pers, dokumen yayasan-yayasan, maupun wawancara. Dari hasil survei majalah tersebut didapatkan hasil bahwa dari 50 dermawan terbesar di Amerika, seperti Bill Gates, George Soros, dan lain-lainnya, total dana yang mereka sumbangkan ke yayasan-yayasan sosial berjumlah sekitar Rp 500 triliun!

Dihitung secara rata-rata, rasio perbandingan antara dana yang disumbangkan dengan kekayaan mereka saat ini adalah 67 persen, yang artinya mereka menyumbang rata-rata lebih dari 40 persen harta mereka! Islam menganjurkan untuk bederma secara diam-diam. Hal ini sesuai pernyataan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:
[i]''Jika tangan kananmu bederma sebaiknya tangan kirimu tidak mengetahui''.[i]

Ada hal yang menarik yaitu ternyata tradisi bederma secara diam-diam juga dilakukan di Amerika. BusinessWeek juga mengulas para dermawan yang menyumbang secara diam-diam tanpa publikasi. Mereka pada umumnya sulit dilacak karena menyembunyikan identitas mereka dengan bantuan ahli hukum, misalnya melalui pembentukan yayasan berbadan hukum di luar negeri.

Salah satu dermawan diam-diam yang berhasil dilacak oleh BusinessWeek adalah pendiri toko-toko duty-free yang terdapat di pelabuhan udara seluruh dunia, Charles Feeney. Dia menyumbangkan 39 persen saham perusahaan kepada yayasan sosial yang saat ini bernilai lebih dari Rp 31 triliun. Bila dibandingkan dengan kekayaanya saat ini yang tidak lebih Rp 12,7 miliar, Feeney menjalani hidup yang sederhana dan dia juga mengatakan bahwa ''otak seorang pun keluar dari dunia ini hidup-hidup''!

Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bederma belum menjadi suatu tradisi. Berbeda dengan di Amerika, perusahaan-perusahaan di sana sudah jauh lebih maju dalam tradisi bederma. BusinessWeek baru-baru ini melakukan survei di 500 perusahaan terbesar di Amerika, dari total 218 responden, sebanyak 214 (98 persen) setuju bahwa perusahaan bederma adalah baik.

Di mana sebelumnya, pada tahun 1980-1990, banyak perusahaan atas nama efisiensi dipengaruhi oleh pendapat dari ekonom terkenal, Milton Friedman, yang berpendapat bahwa ''bisnis adalah bisnis'' (Sepenuhnya tergantung dari kesediaan pemegang saham perusahaan untuk menyisihkan sebagian/seluruh dividen untuk bederma).

Perusahaan-perusahaan donatur di Amerika memberikan sumbangan dalam bentuk uang tunai (rata-rata 0,4 persen dari total pendapatan) dan dalam bentuk produk/jasa (rata-rata 0,7 persen dari total pandapatan). Total sumbangan dalam bentuk tunai maupun produk/jasa dari sekitar 30 perusahaan Amerika di tahun 2002 bernilai kurang lebih Rp 19,5 triliun.

Salah satu perusahaan besar Amerika yang aktif bederma adalah General Mills yang berkantor pusat di Mineapolis. Pada pertengahan tahun 1990, tingkat kejahatan di Mineapolis 70 persen lebih tinggi dari New York. Namun, dengan bantuan konsultan yg dibayar General Mills bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat ditambah lagi sumbangan dalam bentuk uang dan keterlibatan para pegawai, tingkat kejahatan di Mineapolis turun lebih dari 50 persen.

General Mills sejak tahun 1800-an telah mendirikan panti yatim piatu yang saat ini menjadi pusat pembinaan anak. Di zaman Rasulullah telah dimulai proses menginstitusikan tradisi bederma dengan membentuk semacam ''yayasan''. Salah satu cikal bakal yayasan dalam masa Rasulullah SAW dimulai oleh istri beliau, Zaenab binti Jahasy. Zaenab mengumpulkan anak-anak yatim dengan memberikan bantuan keterampilan dalam sulam menyulam serta dana yang ia kumpulkan dari sahabat Rasulullah yang bederma.

Di Amerika tradisi bederma melalui pembentukan yayasan yang profesional telah lama dilakukan. Tren terakhir menunjukkan bahwa, berbeda dengan para pendahulunya, para dermawan saat ini membentuk yayasan-yayasan sosial pada saat mereka masih hidup, bukan setelah mereka meninggal.

Beberapa alasan yang dikemukakan dengan bederma melalui yayasan saat masih hidup adalah agar mereka dapat memastikan dana yang mereka sumbangkan digunakan untuk program-program sosial yang mereka inginkan di mana mayoritas untuk program mengatasi kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu para dermawan juga ingin memastikan yayasan sosial mereka dikelola secara profesional seperti layaknya organisasi bisnis, di mana yayasan beroperasi atas dasar ''hasil yang terukur, efisien, dan transparan''. Hal menarik untuk disimak adalah walaupun para dermawan di Amerika bekerja keras menumpuk harta yang banyak, mereka tidak ingin mewariskan harta yang sangat banyak tersebut kepada anak-anak mereka karena khawatir akan membuat mereka menjadi manja dan malas untuk bekerja.

Sekarang ini sudah banyak riset sosial yang menunjukkan betapa bahayanya kombinasi antara kekayaan dan umur muda. Ada suatu studi yang baru-baru ini dilakukan oleh Universitas Columbia, salah satu universitas terkemuka di Amerika, menunjukkan bahwa anak-anak orang kaya lebih mudah gelisah dan tertekan dibandingkan anak-anak orang sederhana atau miskin.

Alasan lain para dermawan tidak mau mewarisi harta yang banyak kepada anak mereka adalah karena kebanyakan kekayaan yang didapat bukan dari harta warisan tetapi dari bekerja keras. Jadi mereka ingin anak-anak mereka menikmati kebahagiaan dan arti dari bekerja.

Selain itu para dermawan menganggap yayasan sosial yang mereka bentuk adalah juga salah satu ''warisan'' bagi anak-anak mereka, di mana mereka ikut melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan yayasan sosial mereka sehingga anak-anak mereka ikut menikmati kebahagiaan bederma.

Dikelola secara profesional

Satu pelajaran yang dapat diambil perkembangan tradisi berderma di Amerika adalah bahwa tradisi bederma yang baik harus ditunjang oleh pembentukan yayasan sosial yang ''profesional'' dan ''amanah''. Secara umum yayasan-yayasan sosial Islam di Indonesia belum dapat bekembang dengan baik jika dilihat dari segi besarnya dana yang dikelola, pengelolaan dana, dan program pendistribusiannya.

Masih banyak yayasan sosial yang belum dikelola secara profesional dengan menggunakan tenaga profesional yang andal. Secara umum masih dikelola secara kekeluargaan, dalam beberapa kasus bahkan anggota keluarga ikut mencari nafkah dalam kegiatan yayasan. Sedikit sekali tenaga profesional yang andal berminat secara full time bekerja di yayasan karena rendahnya kompensasi yang diterima.

Kendala utama dalam meningkatkan ''profesionalisme'' yayasan sosial di Indonesia salah satunya adalah terbatasnya dana yang dikumpulkan akibat dari sulitnya mendapatkan dermawan dengan sumbangan yang besar di dalam negeri. Hal ini mungkin akibat lemahnya kredibilitas yayasan dan masih lemahnya tradisi bederma di masyarakat terutama di kalangan yang mampu. Faktor lainnya adalah lemahnya kemampuan financial management dari yayasan untuk mengelola dan meningkatkan nilai dari dana yang ada.

Di samping itu sebagian besar yayasan-yayasan sosial yang ada juga kurang mampu mengakses dana-dana sosial di luar negeri karena ketidakmampuan secara profesional menjual program-program sosial mereka. Dalam kondisi negara yang terus dirundung krisis ini, tampaknya kita harus belajar banyak dari perkembangan tradisi bederma di Amerika di mana dalam bederma, para dermawan tersebut tidak hanya memberikan dana namun juga pemikiran mereka dalam bederma.

Para dermawan di Amerika menunjukkan pada kita bahwa harta yang terlalu banyak pada akhirnya lebih bermanfaat untuk diberikan pada yang lebih membutuhkan dan mereka merasakan kebahagiaan lebih dengan bederma bersama anak-anak mereka. Dalam situasi krisis yang berat seperti ini, kita tampaknya harus mengkampanyekan jihad harta yang lebih radikal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pemenuhan kewajiban zakat yang 2,5 persen jika dibandingkan dengan 40 persen dari harta yang disumbangkan dermawan di Amerika, tentunya sangat kurang dari cukup untuk membantu mengangkat derajat kaum muslimin yang membutuhkan saat ini. Seorang ulama besar dari Mesir setelah berkunjung ke Amerika menyatakan: ''Di Amerika saya melihat Islam tetapi jarang ada orang Islam, sebaliknya di Mesir saya melihat banyak orang Islam tetapi saya tidak melihat Islam''. Mudah-mudahan sinyalemen ini tidak berlaku di Indonesia. Kita memang tidak suka dengan arogansi pemerintah Amerika Serikat, tapi tak ada salahnya belajar dari masyarakat mereka. (RioL

Tentang Ahmadiyah, PBNU: Patuhi Konstitusi!

2008-04-19T10:46:00.001+07:00

Besar Nahdlatul Ulama mengingatkan pemerintah dan semua pihak untuk berpedoman kepada konstitusi dalam menyikapi usulan pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Usulan pembubaran Ahmadiyah itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat karena ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran pokok Islam.

Himbauan itu diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masdar F Mas'udi di Jakarta, Jumat (18/4). UUD 1945 harus dijadikan dasar dalam menentukan status JAI. Konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara untuk menyakini dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Rekomendasi Bakor Pakem itu, katanya, menunjukkan semakin menguatnya sektarianisme di kalangan umat Islam. Sikap tersebut seringkali disertai dengan kekerasan teologis dan politis, bahkan dengan kekerasan fisik.

PBNU juga mengingatkan seluruh warga NU untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip tasamuh (toleran) dalam menyikapi kasus Ahmadiyah. "Penghargaan dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain sebagaimana orang lain kita harapkan menghormati keyakinan kita merupakan khittah jam'iyah (dasar organisasi) NU yang harus dijaga," lanjut Masdar.

Masdar menambahkan, Al Quran telah mengatur bagaimana seharusnya bersikap terhadap kelompok agama yang dinilai menyimpang dari ajaran pokok. Dialog dengan cara yang elegan disertai ajakan untuk kembali ke ajaran pokok agama merupakan langkah untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah.

Jika warga Ahmadiyah tetap menolak ajakan tersebut, warga NU dan umat Islam Indonesia diminta untuk mengembalikan persoalan tersebut kepada Allah sebagai pemilik kebenaran. "Tidak seorang pun berhak mengklaim kebenaran penuh ada di tangannya dan memaksakannya kepada orang lain dengan segala cara," tegasnya.

MZW

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

dim2_se @ Sabtu, 19 April 2008 | 09:22 WIB
Hanya Alloh yang akan menghukum umat yang selalu merasa bahwa dirinya benar dan hanya kepada dirinyalah kita berlindung.Umat islam punya pegangan,kalau tidak sesuai al hadist dan al quran berarti agama mereka bukan Islam..kalau masih mengklaim dirinya islam,ya berarti mereka sesat!! gitu aja kok repot..Bersatulah Islamku,kita pasti kuat kalau tidak saling menyalahkan dan selalu merasa paling benar..

chicha @ Sabtu, 19 April 2008 | 09:01 WIB
Islam adalah Rahmat alam semesta, bukan bencana bagi golongan lain. salut dengan pernyataan PBNU, yang melihat persatuan diatas segalanya. educasi seperti ini yang diharapkan bagi kemajuan Indonesia! Negara ini ada bukan hanya utk satu golongan tapi utk semua,mengingat apa yg dilakukan Ahmadiyah masa perjuangan kemerdekaan, apa yg terjadi saat ini justru pengkhianatan terhadap konstitusi Republik Indonesia.

Arif @ Sabtu, 19 April 2008 | 08:54 WIB
Tujuan agama adalah salah satu cara mencapai keimanan kepada Alloh Sang Pencipta jagad raya dan seisinya, dengan cara kita memeluk agama yang diyakininya akan membentuk pribadi KUSU ( SABAR dan KASIH ), dengan pengetahuan seperti ini diharapkan kita bisa hidup damai dan mencapai Surga yang dijanjikan.

armanbagio @ Sabtu, 19 April 2008 | 08:47 WIB
semoga kita semua terbuka hatinya karena Allah Yang Maha Benar dan Allah yang Terpuji,mari umat islam jangan risaukan masalah Akhmadiyah,sebab kita belum tahu apa yang diinginkan ,,lebih baik kita benahi diri kita,masih banyak umat yang miskin dan bodoh,ini garapan kita Subhanallah,Maha Suci Allah

amri husni @ Sabtu, 19 April 2008 | 07:57 WIB
Ini baru ulama besar, berani berkata yg benar menurut hukum indonesia dan Allah. Harus dipahami yg paling benar itu hanya Allah SWT. bukan FPI.

Pemikiran Hukum Islam Indonesia

2008-04-17T17:12:00.001+07:00

Oleh : Azyumardi Azra

Bahwa hukum Islam (syariah dan fikih) di Indonesia kian mendapat perhatian banyak kalangan tidaklah diragukan lagi. Sejumlah karya penting dalam subjek ini kian banyak diterbitkan akhir-akhir ini pada tingkat internasional. Yang paling akhir adalah karya Michael R Feener, Muslim Thought in Modern Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Membaca buku ini, jelas pengarang tampaknya ingin menulis lebih daripada sekadar sejarah perkembangan syariah atau fikih di Indonesia, khususnya di masa modern. Lebih dari itu, Feener berusaha mengungkapkan dinamika pemikiran Islam modern di Indonesia dengan penekanan khusus pada pemikiran hukum. Feener memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran Islam secara keseluruhan, setidaknya pada dua level: pertama, Dunia Muslim dan kedua, konteks agama, sosial-budaya, dan politik Indonesia.

Pertama, pemikiran Islam Indonesia, sejak masa awal penyebaran Islam di nusantara, khususnya sejak abad ke-13 tidak bisa lepas dari dinamika pemikiran Islam di tempat lain, khususnya Arabia. Saya, dalam sejumlah karya, telah menunjukkan hubungan intens pemikiran Islam Indonesia dengan pemikiran Islam di Arabia, khususnya melalui 'jaringan ulama' yang berpusat di Makkah dan Madinah sejak abad ke-17 sampai masa-masa lebih akhir.

Melalui jaringan ulama kosmopolitan ini, para ulama Jawi (Dunia Melayu-Indonesia) yang belajar di Haramayn dan kembali ke Tanah Air memberikan kontribusi sangat penting bagi perkembangan pemikiran dan kehidupan Islam; tidak hanya dalam bidang syariah atau fikih, tetapi juga tafsir, tasawuf, hadis, dan seterusnya. Sebagai misal, pada abad ke-17-18 tiga karya terpenting dalam bahasa Melayu dihasilkan tiga ulama terkemuka yang terlibat dalam jaringan ulama: al-Sirat al-Mustaqim karya Nur al-Din al-Raniri (W 1658), Mir'at al-Tullab karya `Abd al-Ra'uf al-Sinkili (W 1693), dan Sabil al-Muhtadin karya Muhammad Arshad al-Banjari (W 1812).

Karya para ulama ini bukanlah karbon copy buku-buku yang mereka pelajari di Haramayn; mereka juga melakukan kontekstualisasi dan vernakularisasi agar tulisan tetap relevan dengan konteks nusantara. Dinamika intelektual ini menjadi lebih luas dan intens di masa modern. Seperti dikemukakan Feener, "selama abad terakhir ini, para pemikir Muslim di Indonesia telah menumbuhkan kapasitas luar biasa untuk menghasilkan karya-karya inovatif dengan mengintegrasikan berbagai aliran dan corak pemikiran Muslim modern dari seluruh penjuru bumi; dan mengomunikasikannya dengan gagasan yang dikembangkan para pemikir non-Muslim di Eropa, Amerika Utara dan sebagainya" (h xvii).

Integrasi berbagai aliran pemikiran Islam merupakan salah satu distingsi utama Islam Indonesia. Khususnya dalam pemikiran hukum Islam, para ulama dan pemikir Islam Indonesia, seperti Hasbi ash-Shiddieqi, Hazairin, sejak 1960-an telah melakukan usaha-usaha serius untuk membentuk sebuah 'mazhab fikih Indonesia'.

Dalam pengembangan mazhab fikih nasional, jelas terlihat kaitannya dengan konteks keagamaan, sosial-budaya, dan politik Indonesia. Salah satu realitas terpenting adalah bahwa meski mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim, tetapi Indonesia bukan negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama mendapatkan tempat sangat penting dalam kehidupan Indonesia.

Tentu saja sejak dulu sampai sekarang ada kalangan Muslim yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan/atau memberlakukan syariah. Setelah tidak berhasil pada tingkat nasional, mereka mengusahakannya pada tingkat lokal, misalnya, melalui perda-perda tertentu. Tetapi, jelas pula bahwa mayoritas terbesar kaum Muslim tidak menginginkan hal tersebut; dan menerima pengaturan politik sebagaimana adanya sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahkan, dari waktu ke waktu, NU, misalnya, menegaskan komitmennya pada finalitas negara-bangsa Indonesia dan Pancasila.

Gejala masih adanya kalangan Muslim yang menginginkan penerapan syariah sering mencemaskan kalangan luar khususnya. Tetapi, kecemasan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti dikemukakan Feener, Islam Indonesia terus melahirkan generasi demi generasi ulama dan pemikir yang sangat aktif dalam pengembangan pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukum. Mereka menghasilkan diskusi dan perdebatan yang intens dan hangat dalam pemikiran Islam.

Dalam bidang pemikiran hukum Islam, berbagai 'bentuk baru' fikih pun mulai muncul, seperti 'fikih sosial', dan 'fikih antar-agama'. Orang boleh tidak setuju dengan aspek-aspek tertentu pemikiran fikih seperti ini; dan ini bisa mendorong dinamika pemikiran lebih lanjut, jika disikapi secara cerdas dan bermartabat.

Kebebasan Beragama Kita (Our Record of Freedom of Religion)

2008-04-17T13:00:00.001+07:00

Penulis:
Luthfi Assyaukanie
Bidang Kajian: Filsafat Politik dan Isu-Isu Keagamaan

Pertengahan September silam, Kementrian Negara Amerika Serikat merilis laporan terbarunya tentang kebebasan beragama di Indonesia. Secara rutin, lembaga ini menerbitkan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama di berbagai negara di dunia dengan mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan isu agama selama setahun terakhir. Secara umum tidak ada yang mengejutkan dari isi laporan itu. Kondisi kebebasan beragama kita masih memprihatinkan dan belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih kerap terjadi dan aksi kekerasan atas nama agama belum berhenti. Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan untuk mengubah situasi ini. Dalam beberapa kasus, pemerintah malah dinilai mendiamkan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Kalaupun ada tindakan, para pelakunya biasanya bebas dari jerat hukum. Beberapa aturan juga ditengarai sebagai faktor pemicu diskriminasi dan pengekangan terhadap kebebasan. Otonomi daerah memungkinkan provinsi dan kabupaten memiliki peraturan sendiri (Perda). Sebagian Perda sangat positif bagi kemajuan daerah, tapi beberapa yang lainnya, sayangnya, sangat negatif bagi kebebasan dan hak-hak warga. Berdasarkan standar internasional, konstitusi kita juga sebetulnya bermasalah, atau paling tidak berpotensi memicu masalah. Deklarasi HAM tentang kebebasan beragama menjamin manusia untuk beragama dan tidak beragama, tapi konstitusi kita secara jelas menegaskan pentingnya ketuhanan. Meskipun sila pertama dari Pancasila bisa dimaknai secara fleksibel, tapi ia terlanjur dipahami sebagai dasar untuk menolak keyakinan ateisme. Orang yang tak beragama akan mengalami kesulitan hidup di republik ini. Aturan tentang jumlah agama juga merupakan faktor lain pemicu munculnya diskriminasi dan pengekangan terhadap kebebasan. Dengan hanya mengakui enam agama, negara kita secara implisit menganulir banyak agama penting lainnya, termasuk agama Yahudi yang sebetulnya masih serumpun dengan Islam dan Kristen. Yang lebih mengenaskan adalah bahwa aturan ini digunakan untuk menggerus keyakinan-keyakinan lokal yang banyak sekali jumlahnya. Tidak Tegas. Ada beberapa kasus pelanggaran yang terjadi selama tahun 2006 dan awal 2007 di mana faktor utamanya adalah akibat ketidaktegasan pemerintah. Salah satunya adalah kasus pembakaran dan pengrusakan terhadap gedung dan aset Ahmadiyah serta penganiayaan terhadap anggota kelompok ini. Penderitaan yang dialami anggota Ahmadiyah jelas disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam melindungi mereka. Pemerintah cenderung mendiamkan sebab utama pemicu kebencian terhadap kelompok ini, yakni fatwa MUI yang dikeluarkan pada Juni 1980 dan diperbaharui pada Juli 2005. Tidak pernah ada anjuran atau apalagi teguran kepada MUI karena mengeluarkan fatwa berbahaya itu. Padahal, jelas-jelas temuan Komnas HAM (September 2006) menegaskan keterkaitan yang erat antara fatwa MUI dan penciptaan rasa benci dan permusuhan terhadap Ahmadiyah. Kasus Ahmadiyah selalu menjadi langganan monitor dunia internasional. Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus ini akan terus menjadi sorotan lembaga-lembaga HAM dunia. Masalah Ahmadiyah memang menjadi isu dilematis bagi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah berkewajiban melindungi setiap keyakinan warganya, namun pada sisi lain, pemerintah merasa harus mengakomodasi MUI, lembaga yang notabene didirikan oleh pemerintah. Hanya jika pemerintah mau memikirkan kembali fungsi MUI masalah ini bisa diatasi. MUI didirikan untuk membantu pemerintah mengatasi urusan kaum Muslim. Lembaga ini bukan didirikan untuk mengatur atau apalagi mendikte negara, tapi sebaliknya, ia didirikan untuk membantu negara menjalankan program-programnya. Artinya, jika ada pandangan atau sikap MUI yang bertentangan dengan kebijakan negara, maka dengan sendirinya ia harus ditolak. Dalam banyak perkara, isu-isu menyangkut penodaan atas kebebasan beragama terkait dengan fatwa dan pandangan yang dikeluarkan MUI. Mestinya negara bisa ikut campur atas apa yang dikeluarkan MUI, karena ia bertanggungjawab terhadap setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan lembaga ini. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menganggap lembaga ini istimewa atau apalagi maksum dari kesalahan, sehingga tak bisa ditegur. Perda dan Konstitusi. Masalah lain yang menjadi faktor pendorong pelanggaran terhadap kebebasan beragama adalah munculnya Perda yang secara substansial bertentangan dengan semangat konstitusi. Perda-perda yang terinspirasikan dari Syariat cenderung memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pengekangan terhadap kebebasan masyarakat secara umum. Di Aceh, misalnya, pelaksanaan Syariat menutup kemungkinan berkembangnya agama atau aliran lain yang berbeda dari keyakinan mayoritas. Di tempat-tempat lain, Perda bernuansa Syariat mengekang kebebasan sipil dan cenderung merugikan kaum perempuan. Perda tentang larangan membuka bar dan klab malam selama bulan Ramadhan, misalnya, jelas-jelas melanggar kebebasan warga untuk mencari nafkah dan kebebasan orang banyak untuk menikmati hiburan. Dari perspektif keadilan, aturan semacam ini jelas diskriminatif dan bertentangan dengan semangat kebebasan yang dilindungi konstitusi. Sejauh ini kita belum melihat inisiatif dari pemerintah untuk mempertanyakan Perda-Perda semacam itu. Saya tidak tahu apakah karena pemerintah kita sungkan untuk mengangkatnya mengingat isu ini cukup sensitif atau karena pemerintah memang tidak merasa ada masalah dengan aturan-aturan seperti itu. Masalah ini menjadi semakin penting karena semakin banyak daerah yang menyusupi aturan-aturan diskriminatif dalam Perda yang sedang mereka rancang. Laporan kondisi kebebasan beragama yang dikeluarkan kementrian negara AS secara rutin bisa dijadikan cermin untuk kita memperbaiki kondisi kebebasan kita selama ini. Jangan pernah anggap sepele laporan-laporan semacam ini, karena ia terkait erat dengan citra dan status kita di mata internasional. Jika kita masih menganggap investasi asing itu penting dan berkerjasama dengan dunia luar itu penting maka memperbaiki citra adalah prasyarat untuk menuju ke arah itu.

ALLAHU AKBAR (Minal 'Teks')

2008-04-17T12:55:00.000+07:00

Ulil Abshar-Abdalla

AMINAH Wadud, seorang pemikir feminis muslim, bukan nama asing di negeri ini. Sebagian bukunya telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di antaranya Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Bersama pemikir lain seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Nawal El Saadawi, Ziba Mir Husseini, dan Leila Ahmed, dia mengilhami para pemikir hak-hak perempuan di sini.

Sore itu, 22 Juli lalu, bersama beberapa teman dari Jakarta, saya mengikuti diskusi yang diadakan Sisters in Islam, kelompok feminis Islam, di Kuala Lumpur. Temanya Women, Faith and Text. Aminah memberikan pengantar yang memikat, dengan bertolak dari pengalaman pribadi dia sebagai seorang muslim dan, jangan lupa, perempuan. Dia seorang Afro-Amerika yang masuk Islam. Aminah menjabat sebagai associate professor di Department of Philosophy and Religious Studies, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat. Dia kemudian menjadi salah seorang "mufasir" perempuan yang cukup hebat, dan berani melakukan pembacaan kembali Quran dalam perspektif perempuan.

Hubungan antara keimanan dan teks keagamaan, dalam pandangan Aminah, kerap ditandai oleh semacam ketegangan ketimbang hubungan yang lurus-lurus saja. "Terkadang aku merasa imanku kepada Allah membikin diriku bertanya-tanya kenapa ada satu-dua ayat terdapat dalam Quran," kata Aminah. Dan, "Kalaulah aku disuruh memilih, pastilah aku lebih senang bahwa satu-dua ayat itu sebaiknya tak tercantum dalam Quran."

Sudah tentu pilihan itu tidak ada pada dia. Tapi pengandaian ini bukan sesuatu yang superfisial. Lamunan semacam ini tak mustahil juga menghinggapi benak sejumlah orang beriman. Hanya, kegentaran kita pada kesucian teks agama membuat kita menutup rapat-rapat mulut kita untuk mengucapkannya. Saya lihat, sore itu, Aminah agak sedikit waswas juga: jangan-jangan peserta kelas itu menangkap kalimatnya dengan salah, lalu meringkusnya ke dalam golongan orang yang melakukan penghinaan atas agama Tuhan. Na'uzu billah min zalik!

Di papan tulis, Aminah menuliskan ayat yang dimaksudkannya itu, dalam huruf Arab. Sebagai seorang mualaf, batin saya, tulisannya lumayan. Ayat itu ada dalam surah An Nisa' (4:34), "Arrijaalu qawwamuuna 'alannisaa…." Di ujung ayat itu terdapat penggalan yang bunyinya, "Wallaati takhafuna nusyuzahunna…." Arti keseluruhan ayat itu: laki-laki adalah qawwam atau pemimpin bagi perempuan karena keunggulan-keunggulan yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain; jika kalian khawatir akan adanya nusyuz atau sikap membangkang dari istri, ajarlah istri-istri kalian dengan cara yang berjenjang; pertama, nasihatilah mereka, lalu (kalau masih tetap nusyuz) janganlah tidur seranjang dengan mereka untuk beberapa hari, lalu (kalau masih tetap sama sikapnya) pukullah mereka (wadlribuhunna).

Ayat ini masuk kategori yang turun di Madinah atau ayat-ayat madaniyyah. Sudah pasti turunnya ayat ini terkait dengan konteks sosial saat itu. Idealnya: setiap konteks sosial berubah, ada ayat baru turun membawa preskripsi yang sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau keadaan berubah, ayat yang lama "diamandemen" oleh ayat yang baru. Tapi itu tak mungkin terjadi sekarang.

Dalam Quran memang ada sejumlah ayat yang di-naskh atau dihapuskan oleh ayat yang turun belakangan (dikenal dengan konsep nasikh-mansukh) karena pertimbangan lingkungan sosial yang sudah berubah. Tapi itu dulu, ketika pewahyuan masih berlangsung. Sekarang tidak bisa karena zaman kenabian sudah telanjur lewat. Contoh lain adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan. Hingga periode pewahyuan usai, ayat-ayat ini tidak di-naskh baik oleh Quran sendiri maupun oleh hadis (ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Quran bisa di-naskh oleh hadis).

Dari surah An Nisa', yang kurang srek bagi Aminah adalah soal suami dibolehkan memukul istrinya. Apakah dengan demikian Quran membolehkan terjadinya "kekerasan dalam rumah tangga"? Rasanya, "Imanku kepada Allah," kata Aminah, tak membolehkan adanya kekerasan semacam itu. Sebab, Islam adalah agama keadilan dan properdamaian, sekaligus antidiskriminasi dan antikekerasan. "Kerap kali aku merasa bahwa imanku kepada Allah lebih besar dari teks-teks yang diturunkan oleh Allah itu sendiri," katanya.

Saya terperangah mendengar kata-kata Aminah. Ia menuturkannya dengan sedikit bimbang. Sebab, dia sendiri, pada tahap berikutnya, tidak bisa mengatasi dilema yang timbul. Kalau iman kita lebih besar dari teks agama, apakah teks agama bisa diabaikan? Apakah tidak ada cara lain untuk berhadapan dengan sejumlah teks agama yang kita

anggap "janggal"? Aminah tidak memberikan jawaban yang meyakinkan. Tapi ucapan dia meninggalkan kesan yang dalam pada diri saya, bahkan terbayang sampai di Jakarta. Tiba-tiba saya ingin menerjemahkan kalimat Aminah itu dalam versi Arab: Allahu Akbar minal "teks". Allah lebih besar daripada teks agama itu sendiri.

Sebagaimana Aminah, saya pun masih bimbang mencari jawabannya. Tapi kebimbangan terkadang menjadi benih bagi sesuatu yang "baru".

'Fitna', Melawan Jihad Demografik

2008-04-16T11:29:00.000+07:00

Ditulis oleh : Misnati Nayla Puteri, Bergiat di Center for Islam and Women Studies

Akhir-akhir ini, umat Islam di dunia termasuk di Indonesia diresahkan oleh film Fitna besutan politikus ultrakanan Belanda, Geert Wilders. Film berdurasi 16 menit 48 detik itu menuai banyak protes, mulai dari yang menyesalkan saja hingga yang ingin membredelnya, bahkan ada yang hendak memboikot produk-produk Belanda yang beredar di dalam negeri.

Sesungguhnya, respons berlebihan tidak perlu dilakukan. Karena jika kita menonton film itu secara saksama, hampir semua isi film mengandung cacat mendasar.

Kelemahan epistemologis

Secara epistemologis, Fitna tidak punya dasar yang kuat. Bila dilihat dari pembuatannya, Wilders memang seorang yang rajin mencermati dan mengoleksi berbagai kekerasan yang terjadi di dunia Islam. Dari koleksinya itu, ia mengambil adegan-adegan yang dianggap penting dan kemudian disambung sana-sini sehingga menjadi satu alur cerita yang seakan-akan utuh. Namun, ia mendapat protes dari masyarakat Denmark karena kutipan 'kartun nabi' yang dipasang di awal film tidak mendapat izin dari si pembuat kartun. Dari protes ini, kita bisa berkesimpulan bahwa Wilders bukanlah sineas bertanggung jawab yang berkarya di atas prinsip hak dan kewajiban.

Dilihat dari isinya, hampir seluruh ayat Alquran yang dikutip hanya diambil sepotong-sepotong dengan mengabaikan ayat lain dan konteks historis (asbabun nuzul) di mana ayat tersebut diturunkan. Akibatnya, isinya menjadi bias dan ayatnya kehilangan konteks. Dari penempatan gambar, Wilders terkesan memaksakan. Misalnya ia mengutip satu adegan kekerasan yang dilakukan kaum muslim untuk berkesimpulan, Islam agama kekerasan. Padahal, tanpa agama sekalipun kekerasan terjadi di mana-mana. Tetapi, kenapa kekerasan harus dijustifikasi sebagai dari agama? Dalam konteks ini, Wilders salah kaprah.

Di akhir film, Wilders menggambarkan masa depan Belanda yang sungguh mengerikan, kaum muslim Belanda menebar kebencian dan permusuhan, bahkan anak kecilpun siap memotong leher orang-orang Belanda yang homoseksual. Pada level ini, Wilders terlalu berlebihan karena di Timur Tengah sekalipun, yang notabene menjadi sentrum Islam, kaum muslim tidak demikian. Meski masih banyak detail-detail lain yang bisa dikritik, namun secara umum film ini tidak mempunyai dasar epistemologis yang kuat.

Jihad demografik

Film ini tak lebih merupakan 'kekhawatiran' masyarakat Barat terhadap dampak dari percepatan teknologi komunikasi, transportasi, dan globalisasi yaitu gelombang migrant society (masyarakat pendatang) dari masyarakat luar yang secara serempak datang ke Barat. Ilmuwan politik terkemuka AS, Samuel Hunting, misalnya, melukiskan kekhawatirannya dalam buku berjudul Who Are We? The Challenges to America's National Identity (2004). Buku ini secara eksplisit menggambarkan masyarakat AS ketakutan dengan gelombang imigrasi besar-besaran suku Hispanik (Meksiko) dan masyarakat Latin lainnya.

Gelombang besar imigrasi ini mengancam nilai-nilai atau warisan Anglo-Protestant yang menjadi inti 'budaya dan identitas AS'. Itu dianggap mengancam karena nilai-nilai atau budaya suku Hispanik/Latin menurut Huntington tidak kompatibel dengan ide-ide yang ada dalam Anglo-Protestant. Bagi Huntington, there is no Americano dream. There is only the American dream created by an Anglo-Protestant society. Mexican-Americans will share in that dream and in that society only if they dream in English (hlm 256).

Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Di Prancis, misalnya, imigran kulit hitam di sana selalu menyita perhatian dan tak jarang menjadi persoalan yang cukup rumit terutama menjelang pemilihan umum. Hal itu mungkin karena politisi Prancis sengaja menggunakan isu (sensitif) tersebut untuk mendongkrak suara mereka. Akibatnya, persoalan imigran di Prancis 'timbul-tenggelam' dan belum terselesaikan dengan baik.

Dalam konteks Fitna, yang menjadi ketakutan Wilders adalah gelombang imigrasi besar-besaran masyarakat muslim ke Eropa, lebih khusus lagi ke Belanda. Sebab, anggapan bahwa Islam sebagai ancaman hingga kini memang masih ada di kalangan Barat. Tetapi, di mana letak ancamannya? Ancaman itu terletak pada perkembangan masyarakat muslim yang luar biasa dahsyat. Dari data yang ada, dalam dua dekade terakhir menunjukkan Islam sebagai the world's fastest-growing faith (agama yang berkembang paling pesat di dunia). Inilah ancaman sesungguhnya.

Sebagian ahli memprediksikan pada 2025 kaum muslim akan melebihi jumlah umat kristiani mencapai 30% penduduk dunia, sedangkan Kristen hanya 25%. Hal itu bisa terjadi karena umat Islam bisa melakukan apa yang disebut jihad demografik yakni pengislaman dunia dilakukan dengan melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Para ahli terpana melihat umat Islam yang bisa mempunyai anak-cucu-cicit sampai 240 orang dari satu keturunan, sedangkan di dunia Barat dibutuhkan lima generasi untuk melahirkan keturunan sebanyak 30 orang saja (Spencer, 2003). Ledakan penduduk seperti itu kemudian akan melakukan jihad demografik ke negara-negara Barat.

Oleh karena itu, gelombang imigran itulah yang sesungguhnya menjadi persoalan bagi masyarakat Barat. Namun, perlu ditegaskan ini tidak hanya tertuju pada komunitas muslim an sich, tetapi juga komunitas lain seperti suku Hispanik/Latin di AS, kulit hitam di Prancis, dan mungkin komunitas Asia Timur di belahan dunia lain.

Kepentingan politik

Ketakutan itulah yang kemudian dikemas oleh Wilders untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Belanda yang antiimigran. Hemat saya, sesungguhnya Wilders menyadari filmnya kurang solid dan banyak yang ahistoris. Tidak hanya itu, ia juga tahu bahwa semua agama tidak mengajarkan kekerasan, termasuk Islam. Bahkan ia tahu persis hasil survei yang menunjukkan umat Islam yang melakukan tindak kekerasan berkisar 0,9%-1% dari populasi kaum muslim dunia. Wilders bukanlah politikus 'bodoh' yang tidak tahu apa-apa. Bahkan, ia menyadari betul akan kenyataan di atas.

Namun, karena ini untuk kepentingan politik, membuat Fitna bukanlah sesuatu yang tabu apalagi dilarang. Bahkan bisa jadi film ini menjadi kampanye yang paling efektif dan mungkin 'termurah' dari kampanye-kampanye Wilders lainnya. Jika dilihat dari perspektif ini, Wilders cukup jeli dan jenius menggunakan momentum tersebut untuk mengangkat dirinya dalam konstelasi politik di Belanda.

Respons

Atas dasar itulah, respons terhadap Fitna harus hati-hati, perlu tahu konteks, dan tidak usah berlebihan. Jika umat Islam merasa tersinggung dengan film tersebut, silakan protes, namun jangan terjebak pada cara kekerasan yang malah kontraproduktif, apalagi membuat film tandingan dengan menunjukkan kekerasan umat Kristen ataupun Yahudi misalnya.

Sebagai penutup, alih-alih bertujuan menghina Islam dan umat Islam dalam arti yang sesungguhnya, film ini sebenarnya lebih mengekspresikan kekhawatiran terhadap jihad demografik umat Islam. Jika ini benar, maka umat Islam patut bersimpati pada Wilders, karena ia telah mengingatkan umat Islam agar tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Untuk itu, kaum muslim perlu memperbaiki diri menjadi lebih sejuk dan damai karena memang itulah semangat Islam yang sesungguhnya.

Agama dan Prinsip Teodisia

2008-04-16T11:28:00.000+07:00

Ditulis oleh : Miming Ismail, Pegiat Sastra dan Filsafat Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Paramadina Jakarta

Agama pada mulanya dimulai dengan hening, sunyi, dan senyap demikian kata esais Goenawan Mohammad. Metafora itu dalam beberapa hal mungkin benar, tapi sekaligus keliru. Ia mungkin benar, sejauh metafora hening, sunyi, dan senyap secara intrinsik melekat dalam semangat teodisia (ketertujuan). Karena itu, spirit dasarnya merujuk pada situasi batin maupun pikiran yang penuh dengan nuansa ketenangan tanpa konflik dan ketegangan. Ia keliru bila seakan agama lepas dari realitas dunia aktual yang meniscayakan kontaminasi, kontradiksi, dan alienasi di dalamnya. Karena itu, spirit dasar agama juga riuh dengan semangat pembebasan demi ketertujuan itu sendiri.

Namun menurut filsuf idealis Hegel, agama atau iman pada mulanya adalah semesta roh atau spirit yang terbelah, penuh tegangan, oposisi, dan negasi. Bila bertolak dari pengandaian dialektis macam itu barangkali metafora yang identik dengan agama adalah riuh dan mungkin situasi batin yang gaduh, bukan hening, senyap, dan sunyi tadi.

Sejak awal, agama atau iman selalu sudah hadir berhadapan dengan pikiran murni (pure insight), keduanya muncul dari kesadaran murni yang terbelah, meniscayakan kontradiksi dan oposisi (konflik dan ketegangan) baik batiniah maupun di luar yang batiniah. Dalam situasi macam itulah agama yang melekat pada iman sebenarnya memiliki keriuhan sekaligus pergulatan penuh liku dalam realitas dunia aktual.

Bukan hening, melainkan riuh

Bila menengok dalam sejarah atau mitos mengenai munculnya agama-agama di dunia--sejak mitos turunnya Adam ke bumi--pada mulanya agama merupakan suatu realitas dunia aktual yang semula gelisah dengan segala riuh hasrat, perasaan, prasangka, dan habitus lainnya yang saling silang dalam konteks dialektika kebudayaan. Karena itu momen negatifitas adalah titik tolak pergulatan nilai dalam agama dan kebudayaan itu sendiri. Hingga dalam batas tertentu mengalami perkembangan dirinya ke arah yang lebih rasional.

Karena itu, kondisi-kondisi ketegangan alamiah merupakan hal yang niscaya dalam proses pembentukan sejarah kultur dan agama. Proses determinasi berlangsung dalam proses penemuan diri subjek dalam sejarah. Sebab itu, iman merupakan bentuk dari realitas yang selalu terbelah saling beroposisi dengan kesadaran atau pikiran murni yang melekat pada subjek bernama manusia.

Dari situlah titik keterasingan bermula, yang dalam definisi sosiolog Berger, dilihat sebagai momen objektifikasi manusia dari realitas subjektifnya ke dalam realitas objektif, yaitu ke dalam iman atau agama sebagai bagian dari entitas dunia aktual. Dalam tahap atau momen objektifikasi itu manusia terasing dari dunia kesadarannya.

Tahap-tahap objektifikasi dan subjektifikasi itu kemudian saling bermediasi ke dalam momen rekonsiliasi dengan agama mengalami rasionalisasi dirinya dengan unsur-unsur subjektif dalam diri manusia sehingga secara dialektis kebudayaan menghasilkan produk-produk hukum baru dalam setiap tahapnya. Meski tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap inci dan tahapan momennya selalu ada ketegangan sekaligus kontradiksi di dalamnya.

Keriuhan atau kegaduhan agama juga tecermin ketika ia berdiri dan berelasi dengan realitas dunia aktual yaitu ketika agama atau ajaran keagamaan berhadapan langsung degan dunia material, seperti problem ketidakadilan, kesetaraan, dan problematika lainnya yang bersifat sekuler (duniawi). Sebagaimana muncul dalam 'yang politis' yang problem utamanya selalu berkutat pada persoalan injustice, seperti ketidakbebasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya persahabatan, padahal pada mulanya yang politis itu bertolak dari semangat dasar liberty, equality, and fraternity.

Agama dan Teodisia

Tiga problematika itulah yang selalu mengisi keresahan teologis di tengah keheningan agama yang dibayangkan di atas. Karena itu, agama dalam arti tertentu juga memiliki semangat yang utopis yaitu semangat teodisia atau semangat ke-ter-tujuan akan penyelenggaraan yang ilahiah, sebagaimana pernah dimaklumatkan Ernest Bloch, dalam The Prinsiple of Hope.

Semangat ke-ter-tujuan dalam agama itu muncul ketika problem krusial dalam konteks yang politis atau tatanan sosial politik tadi tidak selalu berjalan sempurna sebagaimana dibayangkan pikiran. Karena itu agama memiliki karakter dasar semangat pengharapan akan ke-ter-tujuan manusia pada masa depan dunia kehidupan yang penuh keadilan dan kesetaraan yang bertolak dari keadilan ilahiah. Sebab watak dasar dari realitas atau konsep yang politis di atas itu selalu terbatas.

Dalam konteks ini, agama setidaknya menyelipkan janji kesempurnaan tentang ideal dunia sana yang penuh keadilan, kebebasan, dan semangat persahabatan abadi. Karena bertolak dari keyakinan dasar bahwa problem paling purba, seperti kesenjangan, ketidakbebasan dan masalah injustice lainnya itu akan selalu menjadi problem abadi di dunia ini. Karena itu, agama memberi ruang pengharapan baru dengan menawarkan segala sesuatu yang tidak akan terwujud dan tak terselesaikan di dunia ini, sebagaimana muncul dalam doktrin penebusan dan pembalasan.

Orang miskin, penderita busung lapar, dan manusia lainnya yang tak beruntung di dunia ini, entah karena problem struktural maupun kultural, boleh jadi masih bisa berharap dalam utopianisme angin surga agama yang ditiupkan sebagai pengharapan akan datangnya hari mendatang.

Anggapan itu boleh jadi naif karena menganggap seluruh tatanan kosmisnya memiliki garis atau suratan takdir yang dengan itu seakan masalah di dunia ini mungkin terselesaikan di suatu masa ketika hari penebusan itu datang. Tapi, realitas menunjukkan doktrin pengharapan akan menjadi relevan ketika justru deru kemajuan yang dicapai oleh teknologi kini memperlihatkan problem ketimpangan, manipulasi, dan semakin kontrasnya batas rasionalitas manusia. Dengan seluruh problem eksploitasi, kesenjangan, dan problem injustice lainnya yang hingga kini masih abadi menjadi persoalan dunia pada umumnya. Meski tentu saja dalam arti tertentu agama tidak mengajarkan sikap fatalis pada setiap individu dalam konteks ini.

Doktrin pengharapan itu menjadi satu-satunya tempat berlindung ketika manusia mengalami dan mengenal batas, multiplisitas yang hadir dalam realitas, dan dari ketiadaan harapan akan terpenuhinya janji keadilan di dunia itulah, prinsip pengharapan menjadi semacam keyakinan akan teodisia.

Bayangkan saja bila di dunia ini sekitar 80 juta jiwa dengan seluruh kerja keras dan usahanya masih saja jatuh dalam kemiskinan akut, bahkan sebagian lainnya jatuh dalam kemiskinan yang ekstrem, sebagaimana ditegaskan Jeffrey Sach. Sementara itu, di tempat lainnya, ada sebagian orang yang tidak perlu bekerja keras, namun masih dapat memenuhi kebutuhan bahkan menghamburkannya dalam gelimang kemewahan.

Di mana letak keadilan di sini? Bukankah tatanan sosial politik yang demokratis semula diniatkan untuk merealisasikan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan persahabatan. Tapi mengapa keadilan tak kunjung datang bagi mereka yang lemah?

Lalu, mengapa problem ketidakbebasan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan muncul dalam semangat kawan dan lawan, bukan sebaliknya mendasarkan pada semangat fraternity?

Dalam konteks inilah yang politis sebagai tatanan dunia memiliki batas realisasi dirinya. Barang kali dalam konteks inilah agama hadir mengisi kekosongan itu. Meski kadang batas antara yang telos dan yang politis tak pernah tegas karena keduanya tak pernah berdiri di ruang senyap.

Tapi dalam situasi keterbatasan itulah, agama sesungguhnya hadir menjadi semacam katalog dari problematika dunia yang tak terselesaikan sepenuhnya. Karena itu, dalam arti tertentu, semangat pengharapan dalam agama juga menyiratkan semangat pembebasan dalam tradisi agama-agama yang mulanya memang riuh dengan segala gaduh yang diciptakan dunia.

Stiglitz Tentang Biaya Perang Irak

2008-04-15T17:33:00.001+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Adalah Joseph E Stiglitz (kelahiran Gary, Indiana, 1943) bersama Linda J Bilmes dalam buku terbarunya, The Three Trillion Dollar War (London: Allen Lane, Maret 2008) yang telah menghitung secara rinci-statistik, biaya yang harus dikeluarkan Amerika untuk Perang Irak. Buku ini saya peroleh melalui kebaikan Dr Rizal Sukma yang menghadiahi saya buku-buku terbitan mutakhir.

Saya sudah sejak dini menamakan petualangan Amerika ini sebagai perang neoimperialisme terhadap bangsa lain, kali ini Afghanistan dan Irak, dua negeri yang tak berdaya. Dengan begitu, pelakunya jelas adalah penjahat perang yang telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional. Semua tuduhan terhadap Saddam Hussein yang menyimpan senjata pemusnah massal dan mempunyai kaitan dengan Alqaidah adalah palsu belaka. Kini Irak sudah babak belur, sementara tentara Amerika telah ribuan pula yang mati, invalid, gila, dan senewen. Mereka yang mengikuti perkembangan terakhir di Irak sangat paham dengan apa yang saya tulis ini. Tetapi, berapa biaya yang telah dan akan menguras pundi-pundi Amerika, maka buku Stiglitz di atas membeberkannya dalam analisis berdasarkan angka-angka. Stiglitz, di samping penulis-penulis lain, seperti Noam Chomsky, telah sejak awal menentang keras invasi terhadap Irak. Tetapi, Bush dan lingkaran neokons Amerika menutup mata dan menulikan telinga terhadap segala kritik rakyatnya sendiri. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, penderitaan dan eksodus rakyat Irak jangan ditanya lagi. Di bawah Saddam mereka menderita, sekarang mereka menderita berlipat ganda. Sebuah negeri yang dulunya punya peradaban tinggi telah dua kali sepanjang sejarahnya harus mengalami pukulan sejarah yang teramat kejam dan berat: pertama, pada 1258 kota Baghdad diluluhlantakkan pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan; kedua, perang neoimperialisme yang sudah memasuki tahun keenam sampai detik ini.

Stiglitz mencatat bahwa biaya perang dan rentetan akibatnya yang harus dipikul Amerika, belum Inggris, Itali, dan lain-lain, tidak kurang dari tiga triliun dolar, sebuah angka yang teramat dahsyat dan tidak diperkirakan semula akan setinggi itu. Dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi dunia, menurut Stiglitz, akan menelan biaya dua kali lipat: enam triliun dolar. Bahkan, sampai tahun 2017, pengeluaran pemerintah federal Amerika akan bergerak antara 3,5 triliun dolar AS dan 4,5 triliun dolar AS. Coba konversikan ke rupiah, alangkah ngerinya! Satu triliun sama dengan 1.000 miliar; satu dolar Amerika sama dengan Rp 9.200. Dengan uang sebesar ini, jika dipakai untuk menghalau kemiskinan, tentu seluruh benua Afrika akan tertolong, sekalipun sebagiannya pasti dikorup pula oleh penguasa lokalnya.

Dalam Los Angeles Times (16 Maret), Bilmes dan Stiglitz menulis: "Akhir 2008, pemerintah federal sudah akan mengeluarkan lebih dari 800 miliar dolar AS untuk biaya operasi tempur di Irak dan Afghanistan. Sampai detik ini, sudah lebih dari 1,6 juta tentara [Amerika] yang dikerahkan, juga telah mengganti perangkat keras militer yang sedang digunakan dan yang telah lusuh di Irak, dan sejumlah besar uang untuk pembayaran bunga atas pinjaman luar negeri, untuk membiayai perang."

Kini sudah ada sekitar satu triliun dolar utang luar negeri Amerika pada Arab, Cina, dan negara lainnya. Kata Stiglitz, sebagai negara kaya, bagi Amerika tidak ada masalah dengan utang luar negeri, sebab pasti bisa dibayar. Yang menjadi pertanyaan Stiglitz adalah: "Apa yang telah dapat kita perbuat dengan satu, dua, atau tiga triliun dolar itu? Apa yang harus kita korbankan? Apakah, untuk menggunakan jargon para ekonom, biaya oportunitasnya?" Pemerintah Bush, menurut buku ini, telah memberikan jawaban yang tidak dikemas dengan baik dan tidak realistis. Perkiraan Gedung Putih semula biaya invasi itu hanyalah sekitar 50 miliar sampai 60 miliar dolar AS dan tidak akan menahun begini. Berbeda dengan ekonom yang lain, Stiglitz, pemenang Hadial Nobel ekonomi tahun 2002, kata orang, telah lama meninggalkan menara gadingnya karena langsung terjun ke lapangan untuk memberi pencerahan kepada penguasa dan pendukungnya agar tidak terus bertualang dalam kebiadaban.

Akhirnya, saya berharap agar kelompok-kelompok garis keras mau juga membaca buku ini, karena memang sangat kaya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam bersikap. Janganlah orang memusuhi semua rakyat Amerika, apalagi membunuhnya. Jika saja yang terbunuh itu seorang Stiglitz yang senang juga tinggal di Bali, misalnya, dunia kemanusiaan tidak saja rugi, tetapi pasti akan meratapinya. Stiglitz telah melawan dengan argumen statistik hegemoni Pemerintah Amerika yang dikuasai kaum neokons selama hampir satu dasawarsa.

Benazir Bhutto tentang Dunia Islam

2008-04-15T17:31:00.000+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Nama lengkapnya, Mohtarma Benazir Bhutto (21 Juni 1953-27 Desember 2007). Dia mati secara tragis pada 27 Desember 2007 saat berkampanye untuk Pakistan People's Party (PPP), partai warisan ayahnya Zulfikar Ali Bhutto, yang digantung Jenderal Zia Ul Haq pada 1979 dengan bermacam tuduhan. Sekiranya ayahnya tidak dibunuh, besar kemungkinan Benazir tidak akan pernah memasuki dunia politik yang sarat dengan ketegangan dan kekejaman itu. Kematian sang ayahlah yang memaksa Benazir untuk tampil, semula dikenal di lingkungan negaranya sendiri, kemudian merangkak menjadi politikus kelas dunia.

Dalam the New Guinness Book Record 1996, Benazir dinobatkan sebagai ''The world most popular politician'' (politikus paling populer dunia). Kepopulerannya melebihi ayahnya. Benazir adalah seorang pembicara yang memukau. Bandingannya untuk Asia Tenggara adalah Anwar Ibrahim, kader dan kemudian menjadi musuh Mahathir.

Kelemahan PPP terletak pada kenyataan bahwa partai ini seperti milik keluarga. Dari Zulfikar Ali Bhutto ke Benazir Bhutto, dan sekarang kepada Bilawal yang masih berusia 19 tahun dan lebih banyak menetap di luar negeri. Yang agak di luar perkiraan saya adalah bahwa Benazir ternyata turut memikirkan masa depan dunia Islam secara serius.

Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga dunia bergengsi telah dipasangkan di pundaknya, termasuk beberapa doctor HC. Sebagai figur yang berasal dari keluarga elite Karachi, tidak sulit bagi Benazir untuk belajar di Universitas Harvard dan Oxford, sekalipun tidak sampai ke tingkat PhD.

Benazir adalah perdana menteri perempuan pertama di dunia Islam era modern, sekalipun mayoritas ulama Pakistan masih mengharamkan kepemimpinan perempuan. Siapa pembunuh perempuan yang sebenarnya berbakat ini, belum ada kesimpulan final. Tetapi, sebagai bagian dari filosofi politik kaum fundamentalis yang memandang enteng kematian orang lain dan kematian diri sendiri, tidak mustahil bahwa yang menyudahi nyawa Benazir adalah dari kelompok ini, sebutlah neo-Khawarij, di era kita.

Sebenarnya, kepulangan Benazir ke Pakistan Oktober 2007 adalah atas dorongan Gedung Putih agar mau berunding dengan Presiden Pervez Musharraf, tangan kanan Amerika dalam upaya memerangi terorisme. Saya tidak tahu mengapa Amerika berinisiatif untuk itu, tetapi jelas untuk kepentingan politik global negara adikuasa ini. Belum ada kesepakatan apa-apa dengan Musharraf, Benazir telah bersimbah darah, sebuah fakta yang sebenarnya tidak asing dalam perpolitikan Pakistan. Selama Benazir menjabat perdana menteri dalam dua periode, tantangan yang dihadapinya sungguh dahsyat. Pakistan, sekalipun punya bom nuklir, dikenal sebagai sebuah bangsa yang terpecah secara politik dan rentan secara etnik. Itulah sebabnya dalam Resonansi beberapa bulan yang lalu, saya katakan bahwa Islam di sana belum dijadikan acuan utama dalam cara berbangsa dan bernegara, sebagaimana juga terlihat di seluruh negeri Muslim.

Terlepas dari itu semua, Benazir adalah seorang penulis prolifik. Karya barunya, Islam, Democracy, and the West, New York: HarperCollins, 2008, terbit setelah penulisnya wafat. Saya belum baca buku ini, tetapi baru mengikutinya dari resensi Fareed Zakaria dalam harian The New York Times, 6 April 2008. Inilah catatan Fareed:

Ditulis saat ia sedang bersiap-siap untuk kembali ke kehidupan politik. Ini adalah sebuah buku tentang kecerdasan yang hebat, keberanian, dan kejernihan. Ia mengandung tulisan terbaik dan interpretasi modern yang sangat persuasif tentang Islam yang telah saya baca. Tentu saja, bagian yang membuat buku ini dihormati adalah identitas pengarangnya.

Tentang situasi kontemporer dunia Islam yang ringkih ini, Benazir menulis: ''Lebih mudah menyalahkan pihak lain daripada kita sendiri yang menerima tanggung jawab. Satu miliar umat Islam di seluruh dunia tampak bersatu dalam kemarahan mereka terhadap perang di Irak, tetapi ada suasana diam yang mematikan manakala dihadapkan kepada kekerasan Muslim terhadap Muslim. Bahkan mengenai Darfur, di mana berlaku pemusnahan terhadap sebuah populasi Muslim, justru tidak ada protes yang menarik perhatian.''

Kritiknya terhadap Amerika terutama karena negara inilah yang bertanggung jawab bagi munculnya kediktatoran di Pakistan sambil menghancurkan demokrasi di sana. Padahal menurut Benazir, sistem demokrasilah yang bisa menyelamatkan Pakistan dari keadaan yang penuh bahaya. Sebagai anak Timur dan Barat, Fareed menyimpulkan tentang Benazir: ''She is imbued with rationalism, tolerance, and progressivism'' (Ia diilhami oleh rasionalisme, toleransi, dan progresivisme).

Akhirnya, di mata seorang fundamentalis, Benazir adalah sekuler dan pro-Barat. Oleh sebab itu, darahnya menjadi halal. Bagi saya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, kemunculan Benazir dan PPP di panggung politik Pakistan adalah bukti bahwa fatwa ulama mengenai haramnya kepemimpinan perempuan telah semakin kehilangan otoritas. Oleh sebab itu, perlu diadakan kajian mendalam tentang masalah gender ini, agar perempuan tidak lagi diperlakukan sebagai konco wingking. Dunia telah berubah!

Lorong Gelap Dunia Wilders

2008-04-15T17:30:00.000+07:00

Oleh : Haedar Nashir

Geert Wilders bukan hanya pongah dan naif. Politikus ultrakanan Belanda itu sungguh telah menyemburkan atmosfir kebencian terhadap 1,3 miliar umat Islam sedunia. Ini terkait film Fitna yang diproduksinya telah memfitnah Alquran sebagai kitab fasis sebanding Mein Kampt-nya Hitler, seraya menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai barbar.

Banyak pihak yang juga dibuat tidak nyaman dengan karya provokatif Wilders yang bombastis itu. Siapa yang sebenarnya fasis dan barbar? Boleh jadi, Wilders-lah sang fasis dan barbar itu. Karena, sedemikian vulgar mengekspresikan kebencian terhadap Islam, nyaris tanpa keadaban.

Bagaimana mungkin di sebuah zaman modern ketika nilai-nilai penghormatan terhadap keyakinan siapa pun sangat dijunjung tinggi, malah lahir pikiran naif penuh kebencian sebagaimana diperagakan Wilders? Dengan jaminan kebebasan yang liar, tidak mengherankan jika pemerintah di negeri-negeri yang mengaku berperadaban modern itu selalu berkelit ketika dituntut untuk bertindak tegas. Sikap Pemerintah Belanda adalah salah satu contohnya.

Negeri Kincir Angin itu mengkritik dan tidak setuju dengan perbuatan Wilders, tetapi tidak dapat menindak karena dijamin oleh undang-undang. Demi dan atas nama kebebasan setiap pernyataan dan ekspresi warga negara diperbolehkan dan dijamin konstitusi.

Itulah hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh direnggut siapa pun, termasuk oleh negara. Itulah alam pikiran liberalisme Barat yang naif, yang telah mendarah daging menjadi world view atau pandangan hidup yang kokoh. Suatu paham yang mendewakan kebebasan absolut tanpa batas.

Namun, liberalisme absolut itu dalam praktiknya memiliki banyak ironi. Menjamin orang untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, tetapi tidak pernah mau menjamin, apalagi menindak kesewenang-wenangan atas nama kebebasan yang sesungguhnya merugikan pihak lain. Jika penghinaan, pelecehan, dan penistaan terhadap agama apa pun dan umat beragama mana pun dibiarkan atas nama kebebasan, lantas di mana perlindungan terhadap kebebasan orang lain. Jika umat Islam, misalnya, ingin agama dan kegiatan keagamaannya dijamin hak-haknya oleh prinsip kebebasan tanpa cercaan, hinaan, dan penistaan, di mana letak perlindungan oleh prinsip liberalisme?

Jadi dogma
Liberalisme naif lantas menjadi dogma, bahkan doktrin yang membiarkan anarkisme. John Stuart Mill lewat karya monumentalnya On Liberty memang mengakui kebebasan yang bertanggung jawab. Tapi, filsuf positivisme ini pun tak menghendaki negara membatasi kebebasan warganya, lebih-lebih merenggut kebahagiaan individu.

Orang lantas berhak sewenang-wenang atas nama kebebasan, sedangkan negara tak mampu menghukumnya karena akan bertentangan dengan asas kebebasan itu sendiri. Di sinilah blundernya liberalisme naif, hingga terseret ke lorong gelap dan buntu.

Hingga di sini, liberalisme juga menjelma menjadi dogma baru yang tak kalah doktrinalnya ketimbang agama zaman pertengahan di negeri Barat. Paham ini sangat sensitif terhadap pembelengguan, tetapi membiarkan orang menista.

Paham ini sangat alergi terhadap setiap pikiran dan keyakinan yang absolut, tetapi menjadikan dirinya memiliki hukum besi absolutisme. Paham yang naif ini sangat menjunjung tinggi kenisbian, tetapi memfosilkan dirinya menjadi sebuah sistem yang serba pasti dan tidak mau menjadi nisbi.

Anehnya, kaum liberalis naif sering kali sensitif terhadap dogma dan doktrin agama, seraya melupakan dirinya telah memfosil menjadi super-dogma. Liberalisme naif takut terhadap dogma dan doktrin agama yang bersifat absolut, tetapi dirinya menjelma menjadi dogma dan doktrin baru yang tidak kalah absolutnya.

Anti dan takut terhadap agama, tetapi menjadikan dirinya melampaui dogma agama. Takut dan anti terhadap Tuhan yang dibawa oleh misi setiap agama, tetapi menjadikan liberalisme sebagai paham absolut yang menjelma menjadi tuhan buatan mereka sendiri. Berontak terhadap setiap bentuk kebenaran absolut, tetapi menjadikan dirinya sangkar besi kebenaran absolut yang sangat pongah.

Standar ganda
Kenyinyiran liberalisme naif juga terjadi dalam menyikapi kebebasan. Gemar tebang pilih. Ketika kaum muslimah di negeri-negeri Eropa, seperti di Inggris dan Prancis, ingin mengekspresikan kebebasan beragama dengan memakai jilbab, justru dilarang dan tidak memperoleh ruang publik.

Padahal, kaum muslim itu tidak memaksakan agamanya untuk orang lain, sebatas untuk dirinya sesuai ajaran agama yang semestinya diberi hak hidup, sebagaimana layaknya di negeri-negeri liberal dan berperadaban mulia. Kebebasan tidak berlaku untuk semua orang. Para tokoh Islam menunjuk sebagai standar ganda liberalisme Barat. Kebebasan hanya berlaku bagi kaumnya, tidak berlaku bagi yang lain.

Kita tidak tahu persis kapan lorong gelap liberalisme naif itu akan berakhir. Ketika liberalisme seharusnya memberi kebebasan pada setiap individu, dalam praktiknya banyak individu yang dimatikan haknya. Mana kala liberalisme seharusnya menjunjung tinggi kebenaran yang terentang panjang dan serba melampaui, dikerangkengnya hanya berlaku untuk alam pikiran produk peradabannya sendiri, seolah memelihara benteng chauvinisme sejarah dan budaya lapuk. Di saat penghormatan akan pluralisme beragama dan menganut ajaran agama seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia yang menganut paham kebebasan, justru yang terjadi membiarkan pelecehan, penistaan, dan fitnah terhadap mereka yang ingin beragama sesuai pilihannya.

Liberalisme naif (radikal) bahkan melahirkan nihilisme. Ludwig Feuerbach menihilkan tuhan sekadar konstruksi manusia yang bingung dan ilusionis. Sedangkan, Friedrich Nietzsche dengan pongahnya meneriakkan, "tuhan telah mati."

Jangan-jangan, para pengusung liberalisme naif itu juga memproduksi nihilisme baru atas nama kebebasan yang dilindungi negara. Seraya menuhankan kebebasan yang diyakininya, mereka juga menistakan kebebasan umat beragama. Persis ketika kaum Jahiliyah mereaksi dan menolak risalah Nabi Muhammad yang membawa agama monoteisme (Islam) sebagaimana Ibrahim. Karena, mereka harus melindungi 'arbab' atau tuhan-tuhan bikinan mereka sendiri, yakni Latta dan Uzza.

Alternatif
Karena itu, liberalisme naif ala Wilders harus dijawab dengan tegas, tetapi cerdas. Sikap fasis dan barbar tak perlu direspon dengan tindakan serupa. Jangan mengikuti arus trauma Barat ke hulu dan hilir yang sebaliknya. Bahwa liberalisme naif yang membawa gelombang absolutisme yang mendewakan humanisme antroposentrisme sekuler dijawab dengan antitesis teosentrisme Islam yang serba absolut dan monolitik, baik di dunia pemikiran keagamaan hingga ke tawaran-tawaran ideologi politik Islam yang sama bercorak teosentris dan monolitik. Kebencian dilawan amarah. Liberalisme naif dijawab dengan agama monolitik. Nanti, Islam menjadi sama kerdil dan ekstremnya.

Islam di abad modern dan sarat pertaruhan yang keras sekarang ini tidak boleh kehilangan jangkar keseimbangannya, yang terbukti mampu menghadirkan peradaban alternatif sejak Nabi Muhammad hingga era kejayaan Islam di abad yang lampau. Berikan jawaban alternatif dengan format Islam dan peradaban umat Islam yang puncak menaranya lurus menjulang ke langit dalam ikatan hablu min Allah (teosentrisme tauhid) kokoh, sementara akarnya menancap ke bumi yang nyata dalam rajutan hablu min al-nas (humanisme antroposentrisme profetik) yang mencerahkan dan menyebarkan rahmatan lil-'alamin.

Ghirah keberagamaan boleh membara, tetapi orang Islam jangan sampai mengikuti lorong gelap dunia Wilders dan kaum liberalis naif di negeri Barat, dengan lari ke jurusan lain yang sama gelapnya dan kemudian memfosil.

Stiglitz Tentang Biaya Perang Irak

2008-04-12T15:32:00.000+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Talibanisasi Asia Tenggara

2008-04-12T15:31:00.001+07:00

Oleh : Azyumardi Azra

Ini adalah judul buku paling baru Bilveer Singh, guru besar madya ilmu politik di Universitas Nasional, yang pernah menulis karya tentang Presiden BJ Habibie. Judul lengkapnya, The Talibanization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists (Westport, Conn & London: Praeger, 2007).

Judul buku ini dan substansinya bisa menyesatkan; karena pengarangnya menggunakan kacamata kuda dan bahkan kaca pembesar, yang membuat hal kecil menjadi sangat besar. Dengan kacamata kuda, Singh melihat gejala ekstremisme secara satu arah, tanpa mengkaji dan memperhitungkan berbagai faktor, yang memengaruhi meningkatnya gejala ekstremisme keagamaan dan yang mencegahnya.

Ketika ada orang lain mengingatkan bahaya simplifikasi, Singh menolak. Dia menulis: While leading Indonesian scholars such as Professor Azyumardi Azra remained in denial, arguing that 'there is very limited room for radical discourses and movements in Southeast Asia in general. It is therefore simply wrong to assert that Muslim radicalism in the Middle East will find a fertile ground in Southeast Asia', unfortunately, the reality is just reverse.

Lebih jauh Singh menulis: Pockets of radicalism are already deeply entrenched in the region, especially in Indonesia. Even Professor Azyumardi Azra has observed that 'there can be little doubt that the September 11, 2001 tragedy did radicalise certain individuals and groups in among Muslims in Southeast Asia, particularly in Indonesia (halaman 147).

Tidak ada penolakan (denial), bahwa radikalisme di kalangan individual dan kelompok Muslim meningkat berikutan Peristiwa 11 September 2001. Kaum Muslimin di Indonesia mengutuk peristiwa itu. Tetapi, ketika Presiden George W Bush menggempur Afghanistan, maka kemarahan dan radikalisasi meletup di segelintir Muslim, yang memang memendam kemarahan terhadap kebijakan AS yang tidak adil di Palestina, misalnya. Apalagi kemudian Bush menyatakan war on terror, yang pada dasarnya tertuju kepada individu dan kelompok Muslim yang dicurigai terlibat 'jaringan teror'.

Tanpa harus melakukan riset serius, dapat terlihat radikalisasi bukanlah gejala umum dalam masyarakat Muslim Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Bahkan, mengatakan kantong radikalisme 'tertanam begitu dalam' (deeply entrenched) di kawasan [Asia Tenggara], khususnya di Indonesia, jelas merupakan simplifikasi yang menghasilkan distorsi dan mispersepsi menyesatkan.

Simak kembali kutipan Singh; As the Muslims have historically been weakened in the last few centuries, many have sought to regain strength by reinvigorating Islam from within, a process referred to as tajdid and islah, meaning renewal and reform, respectively. This can be undertaken both peacefully and by force. One of the most important renewal movements in Islam is the Salafi movement, closely identified with Wahhabi Islam. Professor Azyumardi distinguishes two types of salafi movements. "Classical Salafiyyah" is seen as peaceful, while "neo-Salafiyyah" is viewed as being radical in nature. Increasingly, in Indonesia, the neo-salafiyyah have gained ground, and this largely explains the trend toward Talibanization in the country (halaman 147-148).

Meski kategorisasi tersebut berasal dari saya, tetapi jelas pernyataan bahwa Salafiyyah klasik umumnya damai dan sebaliknya neo-Salafiyyah adalah radikal. merupakan interpretasi Singh sendiri. Karena, gerakan Wahabiyah di Arab Saudi pada akhir abad ke-18 atau Gerakan Padri di Minangkabau pada abad ke-19 yang termasuk ke dalam Salafiyyah klasik, jelas radikal. Sebaliknya, juga terdapat gerakan neo-Salafiyyah yang bersifat damai, atau tepatnya pemurnian keagamaan. Sekali lagi, pemikiran dan gerakan Salafiyyah sangat kompleks dan karena itu orang tidak dapat secara gegabah menyederhanakannya.

Singh jelas bukan seorang ahli tentang Islam, baik Islam di Indonesia maupun dalam konteks perbandingan dengan Islam di Timur Tengah atau tempat lain di muka bumi. Karena itu, tidak mengherankan, dia tidak memahami sejarah, dinamika dan kompleksitas Islam dan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Walhasil, buku ini, merupakan karya tipikal dalam security studies, yang cenderung menyodorkan apa yang saya sebut sebagai exaggerated fear, ketakutan yang berlebihan dan dibesar-besarkan. Menyebut adanya 'Talibanisasi' di Asia Tenggara, jelas termasuk ke dalam bentuk exaggerated fear tersebut. Islam di Asia Tenggara, dengan karakter keagamaan, akar historis, lingkungan sosio-kultural dan politiknya yang khas, bukanlah lahan subur bagi Talibanisasi. Karena itu, apa yang disebut 'Talibanisasi' tak lebih dari distorsi dan mispersepsi belaka.

ASAl USUL::Asal Mula Kemunculan Aliran-Aliran dalam Islam (3)

2008-04-12T15:22:00.000+07:00

Bagian 3

Halaman sebelumnya Nah sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin Ash untuk mengadakan arbitrase inilah yang memunculkan polemik pro kontra berkepanjangan di barisan pendukung Ali sendiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa hal seperti itu tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Mereka berargumen La hukma illa lillah (tidak ada hukum selain dari hukum Allah). Bahkan mereka memandang bahwa Ali telah melakukan kesalahan fatal, oleh karenanya mereka meninggalkan barisannya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau seceders dari Ali.

Karena memandang Ali bersalah dan berbuat dosa, mereka melawan Ali. Ia pun menghadapi dua musuh: Muawiyah dan Khawarij. Mulanya Ali berkonsentrasi untuk menghancurkan Khawarij, tetapi setelah mereka kalah, tentara Ali kelabakan meneruskan pertempuran dengan Muawiyah. Muawiyah tetap berkuasa di Damaskus. Setelah Ali Ibn Abi Thalib wafat Muawiyah dengan mudah memperoleh pengakuan sebagai Khalifah pada tahun 661M dan mendirikan Dinasti Umayah.

Dari persoalan-persoalan politik di atas akhirnya beranjak membawa kepada muculnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir dalam arti siapa yang tetap dalam Islam dan siapa yang sudah keluar dari Islam.

Pada aras selanjutnya Khawarij pun pecah menjadi beberapa sekte. Konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan al-Qur’an, tetapi yang berbuat dosa besar, yaitu murtakib al-kaba’ir atau capital sinners, juga dipandang kafir.

Persoalan berbuat dosa inilah yang kemudian turut andil besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya. Paling tidak ada tiga aliran teologi dalam Islam. Pertama aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau murtad, oleh karenanya wajib dibunuh.

Kedua, aliran Murji’ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin, bukan kafir. Soal dosa yang dilakukannya, diserahkan pada Allah untuk mengampuni atau tidak.

Ketiga, aliran Mu’tazilah yang menolak pandangan-pandangan kedua aliran di atas. Bagi Mu’tazilah orang yang berdosa besar tidaklah kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka menyebut orang demikian dengan istilah al-manzilah bain al-manzilatain (posisi di antara dua posisi). Aliran ini lebih bersifat rasional bahkan liberal dalam beragama.

Aliran Mu’tazilah yang bercorak rasional dan cenderung liberal ini mendapat tantangan keras dari kelompok tradisonal Islam, terutama golongan Hambali, pengikut mazhab Ibn Hambal. Sepeninggal al-Ma’mun pada masa Dinasti Abbasiyah tahun 833 M., syi’ar Mu’tazilah berkurang, bahkan berujung pada dibatalkannya sebagai mazhab resmi negara oleh Khalifah al-Mutawwakil pada tahun 856 M.

Perlawanan terhadap Mu’tazilah pun tetap berlangsung. Mereka (yang menentang) kemudian membentuk aliran teologi tradisional yang digagas oleh Abu al-Hasan al-Asy’ari (935 M) yang semula seorang Mu’tazilah. Aliran ini lebih dikenal dengan al-Asy’ariah.

Di Samarkand muncul pula penentang Mu’tazilah yang dimotori oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (w.944 M). aliran ini dikenal dengan teologi al-Maturidiah. Aliran ini tidak setradisional al-Asy’ariah tetapi juga tidak seliberal Mu’tazilah.

Dalam perkembangannya aliran Asy’ariah dan Maturidiah inilah yang kemudian menjelma menjadi paham Ahl Sunnah wa al-Jama’ah sebagaimana banyak dianut muslim Nusantara.

ASAl USUL::Asal Mula Kemunculan Aliran-Aliran dalam Islam (2)

2008-04-12T15:21:00.000+07:00

Bagian 2

Halaman sebelumnya Berbeda dengan Muhammad, Usman termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya. Keluarganya banyak dari orang aristokrat Mekkah yang karena pengalaman bisnis mereka, mempunyai pengetahuan administrasi kepemimpinan. Pengalaman mereka inilah yang dimanfaatkan dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar Semenanjung Arabia masuk ke dalam kekuasaan Islam.

Pakar sejarah menggambarkan Usman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Usman pun mengangkat mereka menjadi gubernur-gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Bahkan gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar Ibn al-Khattab, dilengserkan oleh Usman.

Sepak terjang politik yang syarat nepotisme inilah memicu reaksi yang tak menguntungkan bagi Usman sendiri. Sahabat-sahabat Nabi yang semula mendukungnya, mulai meninggalkan Khalifah ketiga ini. Orang-orang yang semula ingin menjadi Khalifah mulai memanfaatkan momentum. Perasaan tak senang pun muncul di daerah-daerah, termasuk dari Mesir yang meletup pada pembunuhan Usman oleh pemuka-pemuka pemberontakan dari Mesir ini.

Usman pun wafat. Ali, sebagai calon terkuat, menjadi Khalifah keempat. Sebagai pengganti baru, jalan Ali sebagai Khalifah tak selempang yang diduga. Segera ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi Khalifah, terutama Thalhah dan Zubair dari Mekkah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Tantangan dari ketiga orang ini dapat dipatahkan Ali dalam pertempuran di Irak tahun 656 M. Thalhah dan Zubair mati terbunuh, Aisyah dikirim kembali ke Mekkah.

Tantangan ke dua datang dari Muawiyah, Gubernur Damaskus, keluarga dekat Usman. Muawiyah pun tak mau mengakui Ali sebagai Khalifah. Ia menuntut Ali agar menghukum pembunuh-pembunuh Usman, bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu.

Pada rentang berikutnya kedua kelompok ini terlibat pertempuran di Siffin, tentara Ali dapat mendesak Muawiyah. Tetapi tangan kanan Mu’awiyah, Amr Ibn Ash yang terkenal licik, minta berdamai dengan mengangkat al-Qur’an ke atas kepala. Qurra’ (para sahabat penghapal al-Qur’an yang ada di pihak Ali mendesak Ali agar menerima tawaran itu.Selanjutnya dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase yaitu dengan hakim.

Sebagai penengah diangkat dua orang: Amr Ibn Ash dari pihak Mu’awiyah dan Abu Musa al-‘Asy’ari untuk Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amr mengalahkan keimanan Abu Musa. Keduanya bermufakat untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, Ali dan Muawiyah.

Peristiwa ini merugikan Ali sekaligus menguntungkan Mu’awiyah. Dengan adanya arbitrase itu Muawiyah, yang tadinya Gubernur Daerah, naik menjadi Khalifah tak resmi. Jelas keputusan ini ditolak Ali dan tak mau meletakkan jabatannya, hingga akhirnta ia mati terbunuh pada tahun 661 M.

Khawarij, Murji’ah dan Mu’tazilah

ASAl USUL::Asal Mula Kemunculan Aliran-Aliran dalam Islam (1)

2008-04-12T15:20:00.000+07:00

Bagian 1

Oleh Ahmad Nurcholish

Sebagian besar umat Islam mafhum bahwa munculnya aliran-aliran dalam Islam bermula dari perselisihan masalah politik kepemimpinan pasca sepeninggal Nabi Muhammad. Tetapi tidak sedikit yang belum mengetahui secara terperinci kronologis timbulnya berbagai aliran tersebut hingga dewasa ini. Dari persoalan politik itulah kemudian bermuara menjadi persoalan teologi yang kemudian berkembang menjadi banyak aliran dalam Islam.

Ketika Nabi Muhammad mulai menyiarkan ajaran Islam di Mekkah, kota ini memiliki sistim kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Kota ini juga menjadi kawasan perdagangan sekaligus daerah transit bisnis dari seluruh semenanjung Arabia.

Mekkah pun menjadi kaya. Perdagangan di kota ini dipegang oleh suku Quraisy yang terkenal kaya sekaligus berpengaruh dalam lingkaran pemerintahan Mekkah. Pemerintahan dijalankan melalui Majelis suku-bangsa yang anggotanya terdiri dari kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

Nabi Muhammad, karena bukan termasuk golongan orang-orang berada, mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Muhammad pun bersama pengikut-pengikutnya terpaksa meninggalkan Mekkah dan pergi (hijrah) ke Yatsrib pada tahun 622 M. kota Yatsrib inilah kemudian oleh Muhammad diganti nama menjadi Madinah al-Nabi, atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah yang mempunyai makna “kota yang berperadaban.”

Berbeda ketika masih di Mekkah, Nabi Muhammad hanya menjadi kepala agama. Setelah di Madinah beliau memegang fungsi ganda: sebagai kepala agama, pemimpin spiritual, sekaligus kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota ini. Sebelumnya Madinah tak ada kekuasaan politik.

Sepuluh tahun setelah Nabi Muhammad tinggal di Madinah beliau pun wafat. Tepatnya pada tahun 632 M. ketika itu daerah kekuasaan Madinah tak sebatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Negara Islam pada waktu itu, sebagaimana digambarkan oleh W.M. Watt (1961:222/3), sudah merupakan komunitas berkumpulnya suku-suku bangsa Arab. Mereka menjalin persekutuan dengan Muhammad dalam berbagai bentuk, dengan masyarakat Madinah, juga Mekkah sebagai intinya.

Kekhalifahan Sepeninggal Nabi Muhammad

Sepeninggal Nabi Muhammad inilah timbul persoalan di Madinah. Siapa pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu. Dari sinilah kemudian timbul soal khalifah, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Sebagai Nabi atau Rasul, tentu beliau tak dapat digantikan. Sebab keyakinan umum umat Islam Nabi Muhammad adalah khatam al-anbiya’, nabi penutup/ terakhir.

Sejarah sebagaimana dicatat oleh Harun Nasution (1986:3) meriwayatkan bahwa Abu Bakr-lah yang disetujui oleh umat Islam ketika itu menjadi pengganti (khalifah) Nabi dalam mengepalai negara Madinah. Selanjutnya Abu Bakr digantikan oleh Umar Ibn al-Khattab dan Umat digantikan oleh Usman Ibn Affan.

PENGHINAAN AGAMA

2008-04-08T15:57:00.000+07:00

Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Belanda

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO / Kompas Images
Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam (kiri) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (tengah) dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berdialog soal film Fitna dengan ormas-ormas Islam dan duta besar dari negara-negara Islam untuk Indonesia di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (7/4).

Selasa, 8 April 2008 | 00:48 WIB

Jakarta, Kompas - Ormas Islam di Indonesia masih menanti langkah konkret Pemerintah Belanda terhadap pembuat film anti-Islam, Fitna, Geert Wilders. Apalagi, langkah yang dilakukan Wilders sudah merugikan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat Belanda serta membahayakan bagi perdamaian dunia Islam dan Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam yang hadir dalam dialog dengan pimpinan ormas Islam dan duta besar negara-negara Islam di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah di Jakarta, Senin (7/4). Dubes yang hadir antara lain Sayed Taha Assyayed (Mesir), Aydin Evirgan (Turki), dan Mohammad Abdurrahman Alkhayath (Arab Saudi).

”Pemerintah Belanda tidak cukup mengeluarkan rasa penyesalan dan ketidaksetujuan. Harus ada langkah konkret,” ujar Din.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, Belanda sudah menanggung kerugian akibat langkah Wilders yang tidak bertanggung jawab. ”Demi kemaslahatan pemerintah dan masyarakat Belanda sendiri, sebaiknya Pemerintah Belanda bisa membuktikan secara hukum bahwa Wilders sudah bersalah karena menghina Islam dan merugikan negara Belanda,” ujarnya.

Sebelumnya, Nikolaos mengatakan, pandangan Wilders tentang Islam melalui film Fitna itu tidak mencerminkan pandangan dan kebijakan Pemerintah Belanda. Bahkan, Pemerintah Belanda dengan tegas menolak film itu karena sifatnya yang menggeneralisasikan dengan cara yang menyakitkan serta menimbulkan dampak memecah belah.

”Kita sebenarnya berada pada pihak yang sama dalam menyikapi film itu. Islam tidak boleh diidentikkan dengan tindakan kekejaman dan kekerasan. Kami menyesal bahwa Wilders telah meluncurkan film ini,” ujarnya.

Menurut Nikolaos, film Fitna itu tidak ada manfaatnya kecuali untuk menyinggung perasaan.

”Pemerintah Belanda merasa terdukung dengan reaksi awal yang begitu terkendali, baik dari organisasi Islam di Belanda maupun mayoritas organisasi Islam di Indonesia,” ujarnya. (MAM)

Politik Pangan NABI Yusuf

2008-04-08T15:43:00.000+07:00

Politik Pangan Yusuf

Yonky Karman

Alkisah, firaun bermimpi. Ia sedang berdiri di tepi Sungai Nil, sungai terpanjang kedua di dunia. Tiba-tiba muncul tujuh sapi gemuk dari dalam sungai dan memakan rumput di tepinya. Lalu, muncul tujuh sapi kurus dan memakan sapi-sapi gemuk itu.

Kemudian, ia bermimpi lagi. Tujuh bulir gandum yang kering menelan tujuh bulir gandum yang berisi. Ketika terjaga, raja Mesir itu gelisah. Bukan mimpi biasa. Semua orang pintar dipanggil untuk memberi tafsir mimpi. Namun, tak satu pun mampu.

Jika pengetahuan adalah kekuasaan, kegagalan orang pintar di istana pertanda melemahnya pamor penguasa. Ketika statistik dan institusi resmi tidak mampu mengantisipasi datangnya krisis pangan, mimpi menerobos birokrasi istana. Ketika bawahan selalu datang membawa laporan asal raja senang, mimpi adalah peringatan dari atas. Penguasa segala penguasa mengingatkan datangnya bencana.

Politik antisipasi

Ketika istana tak berdaya, seorang pegawai teringat pengalamannya saat di penjara. Seorang pemuda, sesama tahanan, mampu menafsir mimpinya. Namanya direkomendasikan. firaun setuju. Dan, Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ia menjelaskan, Allah sedang memberi isyarat untuk sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Tujuh sapi gemuk dan tujuh bulir gandum yang berisi melambangkan tujuh tahun kemakmuran di seluruh Mesir. Tujuh sapi kurus dan tujuh bulir gandum yang kurus melambangkan tujuh tahun paceklik setelah masa kemakmuran. Tafsir mimpi itu melawan alam Mesir. Sungai Nil tiap tahun membanjiri tepinya sehingga tanah di sekitarnya berlumpur dan subur untuk ditanami. Nil adalah simbol kesuburan Mesir.

Tidak hanya tafsir, Yusuf juga memberi solusi. Untuk mengantisipasi krisis pangan, harus segera dipilih seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia diberi wewenang luas untuk menjamin ketersediaan pangan. Juga harus ada pegawai-pegawai untuk mengumpulkan seperlima dari kelebihan panen gandum selama tujuh tahun kemakmuran untuk memperkuat stok pangan nasional.

Ternyata firaun berkenan dengan tafsir mimpi itu. Ia langsung menunjuk Yusuf sebagai orang kedua di negeri adidaya itu dengan tugas khusus mengamankan stok pangan nasional. Usianya baru 30 tahun, tetapi sosoknya dipandang cerdas dan bijaksana. Segera Yusuf mengelilingi negeri. Ladang-ladang didorong meningkatkan produksinya selama tujuh tahun kemakmuran.

Negara membeli surplus gandum untuk meningkatkan stok nasional guna mengantisipasi tujuh tahun paceklik. Surplus produksi di daerah sekitar kota dikumpulkan dan disimpan di kota itu. Maka, banyak (kota) sentra stok pangan tersebar di seluruh negeri guna memperpendek jalur distribusi. Orang lapar akan segera mati jika tidak segera mendapat bantuan makanan. Sentra-sentra stok pangan dijaga ketat agar tidak dicuri atau dijarah. Akhirnya, Mesir selamat dari kelaparan, bahkan mampu menolong negeri lain.

Batu uji politik

Politik pangan adalah batu uji keberhasilan penguasa. Jaminan ketersediaan murah erat hubungannya dengan stabilitas politik. Penguasa bijak menjadikan masalah pangan sebagai prioritas. Maka, negara maju memberi subsidi kepada petani dan menjamin pembelian hasil tani dengan harga pantas.

Dunia tengah memasuki krisis pangan global. Tidak perlu isyarat mimpi lagi. Masa-masa kemakmuran hampir berakhir. Ketika negara-negara berkembang dan miskin berkonsentrasi menangani kemiskinan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) untuk tahun 2015, kelaparan dan malnutrisi yang terlupakan dari MDGs kini menyergap.

Secara keseluruhan harga-harga komoditas pangan naik 75 persen, kian tak terjangkau rakyat miskin. Menurut laporan yang dipublikasikan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Februari lalu, Indonesia merupakan salah satu dari 36 negara yang mengalami krisis pangan. Korban krisis pangan berjatuhan di Indonesia. Kualitas makanan untuk rakyat kecil menurun.

Negara-negara produsen utama beras mulai menghentikan ekspor. Surplus untuk meningkatkan stok nasional masing-masing dan menekan laju inflasi di dalam negeri.

Daripada untuk mengimpor beras, cadangan devisa yang ada sebaiknya digunakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian rakyat, memberantas penyelundupan pupuk bersubsidi, mencegah lahan pertanian beralih fungsi, meningkatkan harga gabah di tingkat petani, menyejahterakan petani, dan meningkatkan kualitas beras untuk orang miskin.

India yang jumlah penduduknya melebih Indonesia selama 10 tahun terakhir bisa untuk tidak mengimpor beras. Negara yang produk domestik brutonya di bawah Indonesia dan penduduknya empat kali lebih banyak ini tidak termasuk sembilan negara di Asia yang mengalami krisis pangan. India sempat mengenakan bea masuk beras hingga 70 persen dan baru kini menurunkan bea masuk beras menjadi nol persen.

Sebagai salah satu negara yang populasinya besar dengan beras sebagai bahan makanan pokok, daulat pangan tidak boleh ditawar-tawar. Krisis pangan global bisa menjadi momentum pemerintah untuk mengubah posisi Indonesia dari salah satu importir beras terbesar menjadi swasembada. Stop kebijakan pangan yang lebih memakmurkan petani di negeri orang.

Untuk itu, politik pangan harus all out. Singkirkan pejabat yang mengurusi pangan dengan mental pedagang. Percuma peningkatan cadangan devisa nasional jika sebagian besar rakyat tidak mampu membeli beras dan terpaksa makan nasi aking. Indonesia membutuhkan Yusuf-yusuf di tingkat pusat hingga daerah.

Menghadapi perubahan iklim global dan potensi gagal panen, pemerintah tidak boleh santai. Lebih mendesak kehadiran seorang menteri pangan dengan wewenang dan kapasitas seperti Yusuf daripada wakil menlu. Atau, fungsi Bulog dievaluasi, difokuskan, dan diperluas sebagai yang juga bertanggung jawab atas kedaulatan pangan di dalam negeri.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Bantahan Terhadap Artikel Dr Syafii Maarif

2008-04-07T11:01:00.000+07:00

Ali Ghufron Nurhasyim

Saya membaca artikel Dr Syafii Maarif di rubrik Resonansi berjudul "Nasir Abbas tentang Ali Ghufron" dalam Republika edisi 4 Maret 2008 yang menyatakan antara lain: 1. Nasir gagal menyadarkan adik iparnya agar kembali ke jalan yang benar, tidak larut dalam terorisme. 2. Sekarang hubungan Nasir dengan Ali Ghufron memburuk bahkan ucapan salam Nasir ketika membesuk di tahanan tidak dijawab. 3. Setelah Nasir ditangkap, lalu sadar, polisi menjadikannya "teman" untuk membongkar jaringan teror, di samping disuruh menyadarkan bekas anak buahnya dalam dunia hitam itu, Nasir menyatakan bahwa misinya setelah siuman adalah menghentikan kejahatan, kekerasan, dan para penyimpang. 4. Kejahatan semacam ini jelas harus ditumpas. 5. Melakukan teror di Indonesia adalah perbuatan biadab.

Bantahan, tanggapan, dan komentar saya sebagai berikut: 1. Sebenarnya saya tidak begitu berminat menanggapi, pertama karena berkenaan dengan Nasir Abbas, abang ipar alias keluarga dekat saya. Aib dia akan dinilai sebagai aib saya juga. Kedua menurut saya Dr Syafii kurang hati-hati dalam menulis dan berbicara ikut selera goyang lidah asal bunyi (asbun), termasuk dalam masalah-masalah prinsip yang menentukan nasib manusia di dunia maupun akhirat.

Masalah yang demikian urgen dan kritisnya pun dianggap sepele saja, seperti ejekan dan pelecehannya terhadap Allah, Rasul-Nya, Alquran, dan syariat Islam dengan berbagai macam ucapan kufur akbar, misalnya syariat Islam tidak selaras dengan kondisi masyarakat, Alquran tidak mampu mencegah perpecahan dan carut-marut umat Islam di Pakistan, dan sebagainya. (Baca komentar-komentarnya termasuk kata pengantarnya terhadap buku Islam Syariat tulisan Dr Haedar Nashir).

2. Pernyataan Dr Syafii bahwa Nasir pernah membesuk saya di dalam tahanan dan menyampaikan salam kepada saya dan saya tidak menjawab, ini benar-benar dusta. Selama saya ditahan sejak Desember 2002 sampai Maret 2008, mulai di Klaten hingga sekarang di LP Nusakambangan, belum pernah Nasir membesuk saya, dan belum pernah menyampaikan salam baik langsung maupun tidak langsung dan saya tidak menjawabnya. Sewaktu saya di LP Kerobokan Bali, ada seorang yang menyampaikan bahwa dia akan besuk, tapi ternyata tidak jadi, dan pernah juga Achmad Michdan (pengacara dari TPM) menyampaikan kira-kira enam bulan lalu bahwa ada seorang yang tidak dikenal mengaku dari keluarga saya menelepon atau mengirim SMS mau mendaftar untuk membesuk saya. Dugaan saya dia adalah Nasir. Saya tunggu tapi tidak datang juga.

3. Dr Syafii menyatakan Nasir telah gagal menyadarkan adik iparnya (maksudnya saya) agar kembali ke jalan yang benar. Saya tidak mengerti maksud sejati ungkapan ini. Jika maksudnya Nasir punya angan-angan ingin memengaruhi saya tapi tidak mampu melahirkannya melalui lisan maupun surat, ini mungkin ada benarnya. Tapi, jika yang dimaksud adalah menasihati saya atau menyampaikan hujjah-hujjahnya bahwa amalan jihad saya salah, sungguh dia telah berbuat dusta dan memutarbalikkan fakta, karena yang berusaha dengan sungguh-sungguh "menyadarkan" itu saya, yang saya tempuh dengan mendoakan dan menyampaikan nasihat dan peringatan dengan lisan maupun tulisan.

Sesuatu yang paling utama yang saya berusaha untuk menyadarkannya adalah tindakan pindahnya dari menjadi penumpang bus yang sopirnya orang beriman, para penumpangnya juga orang-orang yang beriman meskipun tidak luput dari kesalahan, dan aktivitasnya juga jelas antara lain berjuang fii sabilillah, ke sebuah bus yang disetir Bush atau anteknya yang mayoritas penumpangnya terdiri dari orang-orang kafir, musyrik, munafiq dan zindiq, dan fasiq dan aktivitasnya berjuang fii sabilith thaghut. Dia bukan sekadar penumpang biasa, bahkan melatih dan menunjukkan bagaimana cara menghancurkan bus yang dikendarai orang beriman sekaligus membinasakan para penumpangnya.

Dalam syariat, perbuatan ini disebut khianat terhadap Allah, Rasul-Nya, dan amanat-Nya (QS Al-Anfal 18: 27) dan jika sudah sampai membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum mukminin, maka termasuk kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam apabila pada dirinya tidak ada penghalang takfir (pengkafiran) misalnya karena bodoh atau terpaksa yang diakui syariat. Inilah pegangan Ahlus Sunnal wal Jamaah, golongan yang bersikap i'tidal dan wasth (seimbang dan pertengahan) yang tidak melampaui batas seperti Khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa, dan tidak mengurang-ngurangkan, cuek, dan sembrono seperti golongan murjiah khususnya ghulatnya (ekstremnya) yang tidak mengkafirkan manusia dengan perbuatan dan ucapan yang kufur akbar meskipun tidak ada penghalang pengkafiran pada dirinya.

Tentang pemahaman bahwa Bom Bali dan sebagainya bukan termasuk jihad, pendapat ini saya hargai, ini masalah khilafiyah. Perbedaan dalam masalah ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bermusuhan sesama Muslim apalagi sesama mujahid. Banyak kaum mukminin yang tidak setuju jihad dengan cara seperti Bom Kuningan tapi mereka istiqomah berada di gerbongnya, tidak melompat ke gerbong kaum mujrimin (para pendosa).

Itulah gambaran sekilas upaya saya menyadarkan Nasir yang saya lakukan semata-mata menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla (QS Attahrim (66): 6) yaitu menyelamatkan keluarga dari api neraka. Atas semua nasihat, Nasir mengambil sikap diam sampai hari ini. Diamnya bukan karena setuju sepenuhnya, dan bukan pula karena menolak seluruhnya, dan tidak juga karena tidak mampu mengomentarinya. Dia diam mengikut dugaan saya itulah menurutnya sikap yang paling baik dan bijak, dan sikap seperti ini dia tunjukkan sejak awal mengenal saya. Dia sangat menghormati saya, dan saya pun sewaktu bergaul dengannya menghormatinya dan mencintainya.

Selama ditahan, saya baru berjumpa Nasir dua kali. Sekali ketika dia menjadi saksi kasus saya di ruang pengadilan, ini pun tidak mendapat kesempatan berjabat tangan. Kedua kalinya di Polda Metro Jaya sewaktu saya direncanakan menjadi saksi kasus Al Ustadz Abu Rusydan.

Dalam pertemuan yang kedua ini alhamdulillah kami bisa bertemu agak lama, kira-kira tiga jam lebih, karena pada saat itu dengan izin Allah tanpa saya duga sebelumnya istri saya (adik Nasir) di Jakarta untuk mengurus visa, lalu dia pun datang ke Polda bersama Zaid (anak saya), maka bertemulah kami antarkeluarga di sana (saya beserta istri dan anak, Nasir dan Syamsul Bahri biras saya atau adik ipar Nasir. Dalam perjumpaan ini tidak ada kesan masalah salam, apakah saya menjawab salam Nasir atau tidak. Pertemuan biasa-biasa saja antarkeluarga saling melepaskan rasa rindu, hanya saya sisipkan nasihat agar sabar dan istiqamah, dan ini merupakan kebiasaan saya yang sudah tidak asing lagi bagi setiap orang yang mengenali saya.

Kalau tidak salah tahun 2004, diadakan juga pertemuan yang digagas Brigjen Polisi Surya Darma. Hadir saya, Syamsul Bahri, Nasir, dan Surya Darma. Surya membuka majelis dan mengatakan ingin berdiskusi dengan saya. Saya katakan tentang apa? Dijawab tentang agama. Dengan siapa? Dijawab antara kita. Lalu saya katakan: Kalau diskusi, saya tidak bersedia, tetapi kalau Anda bertanya, insya Allah saya jawab satu per satu sesuai dengan pemahaman saya. Nasir mengikuti dari awal hingga akhir dan tidak komentar sama sekali dan tidak menunjukkan sikap tidak setuju atau menentang keterangan saya, diam seribu bahasa.

Pernah dia mengirim surat sewaktu saya disidik di Polda Bali. Isinya, antara lain, agar saya tidak terperanjat karena dia sudah berubah pikiran, bertobat, dan mengajak saya sama-sama bertobat. Perlu dicatat surat ini sebelum pertemuan dua kali yang tersebut di atas.

Surat tersebut menurut penilaian saya bukan tulus dari kemauan dan pikiran Nasir, tapi rekayasa polisi untuk memengaruhi saya dan menurunkan mental saya, sebab pembawanya adalah polisi. Setelah saya baca, diminta lagi, dan isinya persis dengan surat sebelumnya dari saudara yang lain lewat polisi yang sama. Jika Dr Syafii menjadikan surat ini sebagai pijakan kesimpulannya, maka inilah yang disebut asbun.

4. Menurut Dr Syafii, saya orang yang tidak sadar diri alias sesat dan berada di atas jalan yang batil, tidak mau kembali ke jalan yang benar, berada dalam dunia hitam, orang yang menyimpang, pelaku kejahatan dan perbuatan biadab, orang yang tidak siuman, orang yang harus ditumpas, orang yang melakukan teror karena kemiskinan, dan sebagainya.

Terima kasih atas markah (nilai, bahasa Melayu) yang Anda berikan. Saya berdoa kepada Allah Jalla Sya'nuhu Dzat Yang Maha Menghitung dan Menilai, semoga semua sikap terhadap saya itu, dijadikan-Nya perantara untuk menghapuskan dosa-dosa dan menambah pahala-pahala saya.

Risalah ini terpaksa tidak menanggapi celaan, tuduhan, dan penilaian Dr Syafii terhadap jihad dan mujahidin khususnya di Nusantara mengingat ruangannya terbatas. Saya sarankan para pembaca termasuk Dr Syafii, agar tidak asal bunyi dalam menilai, membaca Menebar Jihad Menuai Teror karya Asysyaikh Al-Ustadz Sulaiman Ibnu Walid Damanhuri. Buku ini mencoba menjawab komentar dan pertanyaan seputar ''terorisme'' dalam empat kasus pengeboman (Kuta, Marriott, Kuningan, dan Jimbaran).

5. Saya juga berkewajiban dan berhak untuk menegur dan menasihati Dr Syafii Maarif, meskipun menurut dugaan kuat saya, perasaannya tidak menerima saya sebagai penasihatnya, sebab dia manusia yang hebat sedang saya hanyalah seorang teroris yang berkubang dalam dunia hitam. Nasihat saya, sebaiknya mulai sekarang menumpukan perhatian untuk mengoreksi diri, dan mengurangkan kesibukan mengoreksi orang lain, serta menghentikan sama sekali kegemaran mengoreksi ayat-ayat Allah dan syariat-Nya.

Membela Rakyat

2008-04-06T18:54:00.001+07:00

Oleh : KH Didin Hafidhuddin

Fenomena gizi buruk dan penyakit busung lapar semakin hari semakin memprihatinkan. Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan negeri ini, yaitu meninggalnya seorang ibu hamil bersama puterinya yang berusia lima tahun akibat tidak makan (kelaparan) selama tiga hari di sebuah kota di wilayah timur Indonesia. Sedangkan puteranya yang lain, dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit di kota tersebut, dan beruntung dapat diselamatkan.

Demikian pula dengan kasus gizi buruk yang melanda wilayah-wilayah lain di Tanah Air. Bahaya yang mengancam masa depan bangsa sangat jelas terlihat akibat gizi buruk yang menimpa anak-anak bangsa. Bagaimanapun, mereka adalah harapan kita di masa depan. Begitu pula dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang dirasakan semakin hari semakin berat. Daya beli masyarakat sebagai contoh, semakin lama semakin mengalami penurunan.

Berdasarkan kajian Tim Indonesia Bangkit, upah riil petani pada 2007 mengalami penurunan sekitar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan upah riil buruh bangunan, pembantu rumah tangga, dan tukang potong rambut, mengalami penurunan masing-masing sebesar dua persen, 0,5 persen, dan 2,5 persen.

Masih dalam periode yang sama, upah riil buruh industri mengalami penurunan sebesar 1,2 persen. Menurunnya upah riil kelompok rakyat kecil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun lalu sesungguhnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas (Beik dan Hakiem, 2008).

Sementara itu, harga minyak goreng juga terus melambung. Di kota-kota besar nampak terlihat dengan jelas masyarakat antre untuk mendapatkan minyak goreng curah. Sebuah kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah negeri yang subur, tempat berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik, namun ternyata mengalami fenomena banyaknya orang yang kelaparan, kurang gizi, harga-harga barang kebutuhan pokok yang terus merambat naik, dan angka pengangguran serta kemiskinan yang juga tinggi.

Kita khawatir negeri ini seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam QS 16 : 112, Allah berfirman : "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."

Sesungguhnya pemerintah telah berusaha untuk keluar dari situasi ini. Sejumlah kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, bantuan tunai bersyarat hingga program raskin (beras untuk orang miskin). Termasuk pula kebijakan untuk mengembangkan UKM. Namun demikian, seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak efektif di lapangan karena tidak amanahnya sebagian pejabat dan aparat yang bertanggung jawab dalam proses eksekusinya.

Akibatnya seringkali terjadi, rakyat yang seharusnya menerima bantuan namun ternyata tidak menerima karena kesalahan dalam pendataan. Untuk itu diperlukan adanya proses perbaikan yang kontinyu ke depan. Tiga Pilar Solusi Di tengah beratnya situasi yang dihadapi, optimisme harus senantiasa tumbuh dalam diri setiap warga negara. Kembali pada Alquran dan sunnah merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan.

Ada tiga langkah solusi yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang dinyatakan dalam QS 106 : 3-4. Allah SWT berfirman : "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah) (3). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, dan mengamankan mereka dari ketakutan (4)."

Pertama, pemerintah dan rakyat harus lebih meningkatkan kualitas keimanan, keyakinan dan ibadah kepada Allah SWT. Hal tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk mendatangkan pertolongan Allah. Agar negeri ini mampu menghasilkan kualitas manusia yang demikian, maka pengembangan sektor pendidikan menjadi sebuah keniscayaan.

Ia merupakan pilar yang sangat penting di dalam menumbuhkan karakter bangsa yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud juga bukan sekadar transfer of knowledge. Melainkan lebih pada perubahan sikap dan karakter, dari sifat malas menjadi memiliki etos kerja yang kuat, dari pesimis menghadapi masa depan menjadi optimis, dan lain-lain.

Untuk itu, dibutuhkan adanya contoh dan teladan dari para pemimpin, termasuk para ulama dan pendidik. Salah satu sebab keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah pada saat itu, karena beliau memimpin dengan memberikan contoh. Sehingga masyarakat melihat apa yang dilakukannya. Dan bukan semata-mata apa yang dikatakannya.

Bukti perbuatan nyata lebih memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan retorika semata. Hal lain yang juga sangat penting dalam konteks ini adalah alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBN yang secara konsisten harus memenuhi 20 persen dari total anggaran. Kedua, membebaskan masyarakat dari kelaparan, melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam lokal yang tersedia secara optimal (local-based resources).

Keberpihakan terhadap petani dan nelayan perlu menjadi agenda nasional, karena merekalah ujung tombak yang sangat mempengaruhi produksi pangan nasional. Peran BULOG dalam membela petani harus dioptimalkan. Demikian pula dengan penyediaan modal kerja bagi petani dan nelayan harus menjadi skala prioritas utama. Dalam hal ini, pemerintah dapat pula memanfaatkan instrumen sukuk sebagai gerbang investasi yang kini juga dimanfaatkan oleh negara-negara lain.

Ketiga, memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara fisik maupun mental, melalui optimalisasi peran aparat di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kita berharap peran aparat sebagai pelayan masyarakat dapat terus menerus ditingkatkan. Misalnya, melihat secara langsung kondisi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Ada baiknya pernyataan Umar bin Kaththab ketika menjadi khalifah dijadikan sebagai renungan. Beliau menyatakan "Pada masa pemerintahanku, jangankan manusia, binatang pun tidak boleh ada yang mati kelaparan". Wallahu'alam bi ash-shawab.

Ludah Wilders Melumuri Wajah Umat Islam

2008-04-06T18:53:00.001+07:00

Oleh : KH A Hasyim Muzadi

Anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, secara congkak merilis sebuah tayangan berdurasi minimalis bertajuk Fitna. Saya tidak paham, apakah tayangan sepersekian menit itu layak disebut sebuah 'film'. Satu yang pasti dirasakan umat Islam di seluruh dunia adalah bahwa ketika Geert Wilders, pemimpin partai ultrakanan PVV, meludah ke angkasa kota Den Haag nun jauh di negeri sejuta tulip itu, tetapi percikannya menghantam keras ke wajah kita semua, umat Islam.

Tahukah Geert Wilders apa maknanya ini? Saya memang sengaja meminjam istilah yang digunakan sastrawan Taufik Ismail, ketika menyikapi terbitnya novel The Satanic Verses karya penulis Inggris kelahiran Pakistan, Salman Rushdie, beberapa belasan tahun lalu. Salman Rushdie melepaskan ludah ke angkasa Kota London, tetapi percikannya melumuri muka-muka kita semua. Semua umat Islam. Wajah generasi yang telah mendahului kita dan wajah generasi yang akan tiba kamudian. Bahkan, ia meludahi wajah-wajah peradaban yang menghargai tingginya kesucian nilai agama.

Kalau di The Satanic Verses, Salman Rushdie, menistakan Nabi Muhammad SAW, karya Geerts Wilders lebih lengkap lagi karena secara telak melancarkan propaganda sadis dengan menghina Islam sebagai sebuah agama. Bagi umat Islam, perbuatan tersebut tak bisa ditoleransi dan bagi proyeksi kehidupan kemanusiaan ke depan, tindakan amat berani itu nyata-nyata telah membuat hati siapa saja merasa terluka. Luka di hati akan terus menganga dan sulit disembuhkan, seperti pecahan kaca yang teramat mustahil untuk utuh kembali.

Tragisnya, penistaan oleh Geert Wilders dilakukan pada bulan Rabi'ul Awwal, bulan yang dipilih Allah SWT untuk kelahiran Sang Nabi. Masih lekat dalam kekentalan rohani kita yang sublim, bagaimana kita berikhtiar dengan segenap kemampuan untuk menghadirkan sosok Baginda Rasul pada momentum penting tersebut, tetapi mendadak seperti disayat-sayat karena kecerobohan seorang provokator bernama Geert Wilders.

Tentu, ia sukses membuat nuansa kebatinan kita diharu-biru, seperti domba yang dikuliti hidup-hidup. Tentu, ia baru akan tahu kemudian bahwa tindakannya telah membuat kita semua berlomba untuk berdiri di saf terdepan dalam membela Islam dan Gusti Kanjeng Nabi.

Memang, akibatnya seperti sebilah pisau dengan tingkat ketajaman luar biasa mengaduk-aduk ulu hati, tingkat kesakitan dan nyerinya terasa, bahkan hingga ke pori-pori kulit. Rasanya tak ada dari bagian diri ini yang merasa tidak terkoyak. Sungguh, Geert Wilders tidak memiliki kehalusan budi dan kepekaan rohani untuk disebut seorang yang beradab. Pembuat serta pihak yang sampai hati merilis tayangan tersebut, benar-benar sukses mengobarkan rindu dendam secara bersamaan dalam diri umat Islam.

Sadarkah Wilders, siapa sebenarnya sosok yang dengan lancang dia gambarkan sebagai manusia monster dengan gamis berselendangkan bom ini? Kita, para pecintanya, yang sudah ditinggalkan kurang lebih 1.428 tahun yang lalu, sungguh tak dapat menerima perlakuan kasar semacam itu. Bahkan, kita yang mencintainya, tak kuasa meraba-raba, seperti siapa sebenarnya sosok Baginda Rasul. Tetapi, namanya sungguh menjadi hiasan di bibir miliaran umat Islam. Michel Hart bahkan menempatkan nama Muhammad SAW di peringkat teratas sebagai anak manusia yang paling berpengaruh di bentangan bumi ini.

Tetapi, mengapa mereka yang dengan nyata-nyata tak mencintainya, bahkan mungkin membencinya, justru berani benar melakukan penistaan dengan penggambaran penuh sinisme? Untuk apa sebenarnya dia melakukan ini semua? Alat perekam yang mereka gunakan untuk membuat tayangan telah menyebabkan hati kita umat Islam di Indonesia dan di belahan dunia Islam lainnya, tampak teriris mengucurkan darah segar kecintaan kepada Baginda Rasul.

Kita, umat Islam, sudah seharusnya berdiri di garda terdepan menjadi pembela beliau. Belumlah seseorang disebut Muslim sejati bila hatinya tidak merasa terhina menyaksikan tindak kesewenang-wenangan terhadap Nabi kita. Bahkan, belumlah seseorang disebut beriman kalau kecintaannya kepada Baginda Rasul menempati ruang terluar dari jiwanya. Beliau adalah kekasih kita yang sesungguhnya. Nama beliau telah tertanam jauh di lubuk hati kita sejak kekuatan memori kita baru mulai berfungsi. Perintah menyebut-nyebut nama Baginda Rasul, bahkan merupakan ajaran langsung dari Gusti Allah SWT karena beliau merupakan kekasih-Nya.

Melalui beberapa hadisnya, kita memang telah ditakdirkan untuk menempati posisi sebagai pembela Islam dan Nabi Muhammad SAW. Pernah sekali waktu, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya. Beliau mengaku sangat merindukan saat-saat pertemuan dengan para kekasihnya. Para sahabat bertanya, siapa gerangan mereka, para kekasihnya? Bukankah beliau-beliau adalah para sahabat terdekat Rasulullah?

Baginda Rasul dengan senyum mengembang menjawab, ''Kekasihku adalah orang-orang Islam yang datang setelahku, yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka mengikuti jejakku dan mencintaiku. Sedangkan kalian adalah para sahabatku.'' Hal ini terbukti benar dengan syariat yang dibawanya. Tak ada satu pun dari sunah Rasul yang menjauhkan umat Islam dari dekapan cinta kasih Nabi Muhammad. Hak prerogatifnya dalam memberikan syafaat setelah diizinkan Allah SWT, beliau peruntukkan bagi umatnya, bahkan bagi mereka yang melakukan dosa-dosa kaba-ir sekalipun.

Hingga kini, sejak pertama risalah dan nubuah-nya turun ke alam semesta, tak terbilang berapa kali kita menyebut-nyebut namanya sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Baginda Rasul. Kalau jumlah umat Islam saat ini, minimal, satu miliar saja, maka dalam sehari semalam nama Muhammad SAW akan berkumandang tak kurang dari 50.000.000.000 alias lima puluh miliar kali. Ini baru dalam lima kali salat fardhu.

Sungguh! Kalau ditambah dengan shalat-shalat sunah dan rawatib lainnya? Kalau ditambah pula dengan bacaan salawat kepadanya? Lalu, siapakah yang mampu menyamai Baginda Rasul, hanya dalam persoalan penyebutan nama saja? Tak akan ada seorang pun di kolong langit ini yang namanya paling banyak disebut, kecuali Baginda Rasul Muhammad SAW. Nama Geert Wilders? Salman Rushdie? Tentu, tak akan pernah memenuhi kualifikasi tersebut. Keduanya memang disebut-sebut, tetapi dalam sekam kemarahan.

Penistaan yang dilakukan Geert Wilders dan pernah pula dilakukan Salman Rushdie, telah mempertebal rasa cinta kasih kita kepadanya. Tindak penghinaan Wilders telah membuat hati bergetar keras, setelah sekian lama membeku. Skandal ini benar-benar telah menyadarkan semua umat Islam, bahwa nun jauh di sana, Nabi Muhammad selalu tersenyum menunggu kehadiran kita. Menyaksikan siapa sebenarnya umatnya yang hirau kepadanya dan siapa yang tidak.

Baginda Rasul, sejatinya, tidaklah benar-benar telah meninggalkan kita. Meski secara fisik klinis telah lama tiada, tetapi secara rohani kita setiap saat tetap berhubungan dengan beliau. Terbukti, pada setiap tahiyyat dalam shalat, kita tak lupa menyampaikan salam kepadanya dengan sapaan, Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu [Keselamatan dan rahmat serta berkah Allah untukmu bukan untuknya wahai Baginda Nabi.

Salah satu bukti paling kasat mata dari kecintaan seseorang kepada kekasihnya adalah dengan sesering mungkin menyebut namanya. Bila seseorang mendengar nama kekasihnya disebut-sebut, hatinya akan bergetar. Begitu pula seharusnya kita. Begitu nama Muhammad SAW disebut-sebut, maka hati kita bergetar, lalu menyampaikan salam dan shalawat. Kalau dinistakan, kita pun akan menjadi pembela sejatinya sampai langit ini digulung dan bumi dilipat. Wallaahu a'lam bish shawaab.

Membela Rakyat

2008-04-04T22:11:00.001+07:00

Oleh : KH Didin Hafidhuddin

Mendaur Ulang Misi Ulama

2008-04-04T22:09:00.000+07:00

Oleh :Yusuf Burhanudin

Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir.

Saat ini peran dan eksistensi ulama tengah dipertaruhkan. Buruk rupa cermin dibelah. Begitu ilustrasi sementara kalangan menyoroti kiprah ulama dewasa ini terutama seiring dengan maraknya aliran sesat yang menyempal dari pakem keyakinan mainstream umat beberapa waktu lalu.

Para ulama seolah lebih asyik menyesatkan dan memberikan cap murtad bagi kelompok tertentu, tetapi mengabaikan penyebab kenapa mereka tersesat. Mesti disadari bahwa yang menjadi korban tak lain adalah internal umat Islam sendiri, orang awam yang seharusnya menjadi garapan utama ulama.

Maraknya aliran sesat di Tanah Air belakangan ini merupakan fakta memprihatinkan. Hal tersebut semestinya menjadi isyarat evaluatif rapuhnya dakwah yang digencarkan para ulama sehingga menelantarkan umat awam.

Fakta kesesatan selain karena kedangkalan keilmuan, terbukti sesesat-sesatnya aliran selalu saja menyedot banyak pengikut yang sejatinya menjadi misi ulama. Itu juga menampar muka ulama karena lengah dan gagal dalam membimbing (to guidance), mengarahkan, membina, dan memberdayakan umat menuju cita-cita luhur (al-ahdaf al-ummah al-islamiyyah).

Lantas, apa misi ulama dan bagaimana pula karakteristik mereka yang notabene pewaris misi para nabi (waratsatul anbiya')? Bagaimana tanggung jawab ulama dan juga lembaga ulama dalam masyarakat kontemporer? Tulisan berikut akan mencoba mengulasnya.

Identifikasi ulama
Menjadi ulama tak sekadar menarik berpidato dan beretorika di atas podium. Seorang ulama tak hanya khatib atau muballigh. Lebih dari itu, mereka dituntut mampu memijarkan keteladanan dalam pencerahan masyarakat menuju kemajuan peradaban.

Ulama adalah isim fa'il dari 'ilm yang berarti orang berilmu, berpengetahuan, dan memiliki wawasan luas. Tak bisa disangkal, yang membedakan ulama ('alim) dengan awam kebanyakan ('abid) adalah ilmu pengetahuan. Keutamaan para ulama dengan orang kebanyakan dilukiskan oleh Nabi SAW, fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadhlil qamar laylatal badri 'ala sa-iril kawakib (keutamaan orang berilmu dari orang biasa laiknya sinar rembulan purnama di antara seluruh bintang-gemintang).

Ulama adalah sosok manusia yang dimuliakan Allah. Derajat mereka lebih unggul dari manusia kebanyakan karena keilmuan mereka (QS Al-Mujadilah [58]: 11). Abu Al-Aswad Ad-Duwaly melukiskan, "Jika para raja penguasa sekalian manusia, para ulama justru penguasa yang mengatur raja-raja."

Ulama adalah manusia pilihan Allah (selecta persona) karena tersandang pada pundak mereka misi istimewa meneruskan tugas para nabi memberdayakan umat manusia dari kebodohan, kejumudan, keterbelakangan, dan kemiskinan (QS. Fathir [35]: 32). Mereka dituntut memainkan peran tengah (wasit) guna menjembatani keadilan antara yang zalim dan mazlum, kaya dan miskin, kaum penindas dan tertindas.

Dalam al-Islam bayna jahli abna-ihi wa a'juzi ulama-ihi (Islam, Antara Kebodohan Umatnya dan Ketakberdayaan Ulamanya), Abdul Kadir Audah menegaskan pelabelan Rasulullah SAW bagi para ulama sebagai pewaris para nabi, mengisyaratkan tingginya penghargaan Nabi terhadap kedudukan ulama. Sebagai pewaris, ulama berkewajiban mewarisi sekaligus melanjutkan misi, jejak, peran, dan tanggung jawab (mas'uliyyah) kenabian di tengah-tengah umat (IIFSO: 1998, h. 142).

Meninggalkan dakwah berarti mengkhianati ilmu. Mereka kelak terancam kekangan api neraka (Siapa ditanya ilmu lalu dia menyembunyikannya, niscaya dikekang kekangan api neraka, HR. Ahmad dari Abu Hurairah). Menyembunyikan ilmu tentu bukan sebatas tidak menjawab pertanyaan saat berfatwa, tapi melepaskan tanggung jawab keilmuan demi kepentingan duniawi, individualistik, dan egois. Misalnya, memiliki keilmuan agama tetapi tidak diamalkan karena lebih mementingkan kehidupan pribadi, keluarga, klan, dan kelompok.

Menimbang misi ulama
Ada enam misi utama ulama yang dijelaskan Alquran dan Sunah Rasul. Pertama, transformasi keilmuan. Tugas utama ulama adalah mencerdaskan umat melalui transformasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan meliputi seluruh perangkat ilmu bagi tegaknya peradaban, mulai dari ilmu agama sampai ilmu umum. Ilmu ibarat cahaya penerang bagi perjalanan umat dalam menempuh peradaban gemilang sehingga mampu membebaskan mereka dari kegelapan, kebodohan, dan kesesatan. Mustahil rasanya bila kita bercita-cita besar, tetapi tidak dibarengi ketinggian ilmu.

Dakwah tanpa ilmu berarti mendakwahkan kebodohan. Dakwah atas nama kebodohan lebih banyak madharat-nya bagi umat. Munculnya sosok ulama maupun dai karbitan yang mengedepankan popularitas dan retorika hanya melahirkan umat yang menjadikan dakwah sebagai tontonan, bukan tuntunan dan gerakan.

Sebab itu, para penganjur dakwah dan penebar ilmu wajib berilmu. Bagaimana mereka hendak menebar ilmu jika dirinya terperangkap dalam kebodohan? Bagaimana menerangi umat bila dirinya sendiri dalam kegelapan?

Tanpa ilmu, mereka bukan memberi cahaya dan pencerahan, tetapi merusak dan menghancurkan peradaban umat. Mereka memahami ajaran seenaknya tanpa disertai metodologi ilmu yang benar sehingga melahirkan ajaran sesat.

Kedua, amal dan teladan. Selain berilmu, ulama dituntut memiliki kekuatan teladan. Keilmuan tanpa amal perbuatan, sia-sia. Seorang ulama mesti menjadi teladan yang baik bagi umat, dirinya, dan ilmunya sendiri.

Tanpa teladan, alih-alih seruan akan didengar justru menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Teladan lebih ampuh dari 1001 petuah.

Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun dibentuk di atas kapasitas qudwah (teladan). Beliau tak sekadar transformator ilmu, tapi juga sosok yang mengampanyekan kebenaran dari pelosok ke pelosok. Bukan tipologi cendekiawan menara gading yang berbicara ini dan itu, seolah ilmu cukup berhenti sebatas pesan verbal (tabligh). Padahal, ilmu sejatinya meliputi misi pencerdasan, pencerahan, partisipasi, dan pemberdayaan umat.

Falsafah ummi Rasulullah bukan berarti buta ilmu, tapi buta dari ilmu-ilmu yang tidak mengandung daya gerak dan semangat perubahan. Misalnya, cukup berceramah di televisi atau menulis di media kemudian tidak melakukan apa-apa.

Ilmu mestinya memancarkan nuansa egaliter, transformatif (mengangkat harkat dan martabat umat), emansipatif (memberdayakan potensi umat), dan revolusioner (memiliki kekuatan perubahan/taghyir dan perbaikan/tanshif). Bukankah ilmu bertujuan menyelamatkan umat dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan (tahwil al-jahalah ila al-ma'rifah), dari ilmu ke gerakan (min al-ma'rifah ila al-harakah), dari gerakan ke peradaban (min al-harakah ila al-hadlarah)?

Ketiga, tahu skala prioritas. Para nabi memulai dakwah dengan tauhid. Mereka memulai dengan hal mendasar. Membangun atap sebelum fondasi, alih-alih atap bisa tegak justru akan runtuh.

Orang-orang yang sibuk dengan perkara cabang (furu') sebelum tauhid (ushul) ibarat dokter yang ingin mengobati orang mati. Keempat, para ulama mesti berkarakter. Karakter adalah kepribadian yang melekat pada diri seseorang.

Karakter bukan tabiat pembawaan pasif dan pemberian, tapi syakhshiyyah yang mengalami proses (tasykhish/being to be). Karakter adalah pencitraan akhlak. Betapa syakhshiyyah Rasulullah sebagai Al-Amin dahsyat pengaruhnya di kemudian hari saat beliau harus menyampaikan kebenaran wahyu dengan risiko munculnya resistensi pendustaan.

Kelima, menyadari risiko dakwah. Ketika para ulama diterjunkan, jangan berharap mendapat sambutan istimewa dari masyarakat setempat. Di mana pun, selalu ada lima kelompok orang dalam menyikapi dakwah.

Dalam Fiqh Al-Harakah fi Al-Mujtama, Gamal Mazhi menyebut lima konsekuensi dakwah, yaitu apatis (mendukung tetapi tidak mengikuti (ashabun), mengikuti (hawariyyun), menolak (mad'u), dan bukan saja menolak bahkan menghalangi (mu'aridh).

Keenam, mengikhtiarkan persatuan. Persatuan merupakan kekuatan umat. Persatuan dan kesatuan umat tidak datang sendiri, tapi mesti direncanakan, direkayasa, dan diikhtiarkan. Umat masih bercerai-berai sehingga mereka mudah terjebak oleh gesekan horizontal yang tidak perlu dan pada gilirannya mengabaikan agenda besar ke depan.

Perlu cita-cita mengubah jam'iyyah (komunitas kecil terbatas) menuju jamaah (komunitas besar dan universal). Menurut M Natsir (1983), hendaknya umat menjadikan iman sebagai pilar persatuan. Timbulnya tafarruq dan tanazu' di kalangan umat bukan karena banyaknya organisasi, tapi karena di tengah-tengah perjalanan wijhah organisasi samar dan kabur. Jika perbedaan didasarkan kejujuran, niscaya memiliki titik temu.

Sosok ulama idaman umat saat ini berarti ulama berwawasan luas, memiliki integritas keumatan, paham masalah umat, berbudi pekerti luhur, memancarkan nilai keteladanan, menjadi perekat, dan pemersatu umat. Adakah sosok itu saat ini?

Ikhtisar:
- Ulama mengemban misi mulia sebagai penerus para nabi dan rasul.
- Yang ideal agar umat selamat, ulama harus berilmu dan mampu memberi teladan.

Fitna Merobek Pita Toleransi

2008-04-04T22:06:00.000+07:00

Oleh :Muhammad Najib

Mantan Pengurus PP Muhammadiyah, Anggota DPR Fraksi PAN

Film Fitna berdurasi hampir 17 menit buatan anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, telah merobek pita toleransi yang sudah mulai terbangun relatif sangat baik antara dunia Islam dan negara-negara non-Islam, terutama dengan negara-negara Barat pada umumnya. Film ini jelas-jelas mendeskripsikan Islam sebagai agama yang sarat dengan kekerasan.

Fitna tak sekadar merobek pita toleransi antarumat beragama, tetapi secara politik juga berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antarnegara. Oleh karena itu, layak kalau umat Islam di berbagai penjuru dunia memprotes beredarnya film itu.

Bukan hanya umat Islam, masyarakat non-Muslim pun dan para pemimpin bangsa di negara-negara Barat, termasuk Pemerintah Belanda, mengecam pembuatan dan beredarnya film Fitna itu. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap politik yang mencekal Geert Wilders untuk berkunjung ke negeri ini.

Bahkan, melalui Kejaksaan Agung pemerintah akan mengenakan pasal penodaan terhadap agama bagi masyarakat yang menyebarkan film Fitna itu di Indonesia. Yang sangat menarik adalah kritik keras yang dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang menyerukan untuk memboikot produk-produk Belanda di pasaran.

Harus diakui, dari sisi etika kemanusiaan pembuatan dan beredarnya film Fitna itu sangat tidak berperadaban, kecuali menebar virus kebencian antara umat Islam dan non-Islam khususnya dan relasi sosial sesama umat manusia pada umumnya di berbagai belahan dunia. Apa kalau bukan upaya untuk menebar virus kebencian?

Faktanya dalam film itu Geert Wilders mengawali skenarionya dengan kartun Nabi Muhammad yang pernah beredar di media massa Denmark dan ditentang oleh seluruh umat Islam di dunia. Ini jelas skenario pengulangan sejarah untuk memperkuat narasi sentimen kebencian.

Pidato oleh seorang ulama yang diselingi dengan visualisasi perilaku kekerasan oleh sebagian umat Islam di berbagai penjuru dunia hanyalah instrumen untuk menggambarkan bahwa Islam sarat dengan kekerasan dan antitoleransi. Dalam konteks ini, jelas Geert Wilders telah melakukan pelecehan dan atau penghinaan terhadap agama Islam dan Kitab Suci Alquran.

Ini upaya untuk memutarbalikkan fakta teologis dalam Islam sebagai agama yang sarat dengan kekerasan. Padahal, Islam secara doktrinal tidak pernah mengajarkan kekerasan.

Dalam relasi sosial kemasyarakatan, doktrin teologis Islam sangat menghormati hak asasi manusia (HAM). Dalam arti kata, Alquran secara substansial tidak melarang umat Islam membangun hubungan sosial dengan masyarakat non-Islam, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Bahkan, dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya kehidupan bersama meski dalam perbedaan keyakinan/agama, membangun pola hidup gotong-royong dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Ini menegaskan pentingnya sikap keterbukaan dan memberi kebebasan bagi setiap anggota masyarakat untuk menganut suatu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian, bukankah Islam adalah agama yang sangat akomodatif dengan ruang terbuka demi bersemainya sikap toleransi antarumat beragama?

Mengacu pada kerangka pemikiran ini, Geert Wilders dapat dinilai sama sekali tidak mengetahui tentang doktrin teologis Islam. Sikapnya yang merasa tidak bersalah dan tidak pula berkenan meminta maaf terhadap umat Islam di seluruh penjuru dunia atas pembuatan film yang merusak citra Islam itu adalah fakta sosial bahwa penebar kebencian yang bisa melahirkan kekerasan dan juga terorisme di era modern kini bisa jadi bergeser.

Jangan terpancing Untuk itu, adalah benar jika berbagai tokoh/pemimpin Islam menyerukan agar umat Islam tidak terpancing dengan membalas protes yang disertai dengan kekerasan atau anarkisme. Biarkan Geert Wilders terus bernyanyi meniupkan peluit kebencian. Yang akan membela Islam kini tidak hanya umat Islam itu sendiri.

Oleh sebab itu, sekali lagi, sebaiknya kita tidak terpancing. Protes harus dilakukan secara santun dengan etika kemanusiaan yang adil dan beradab, ramah, dan mencerahkan.

Hemat saya, kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa Islam itu agama kemanusiaan yang membawa rahmat bagi semesta alam. Dalam konsep Islam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.

Jelas kini bahwa yang dilakukan Geert Wilders itu menunjukkan adanya gerakan sempalan dalam agama non-Islam dengan metode naratif yang dapat memicu lahirnya radikalisme, kekerasan, anti-toleransi antarumat beragama, dan juga terorisme. Inilah terorisme sejati dan perilaku sosial yang tidak berperadaban di era modern.

Peluit kebencian itu kini muncul dari Barat yang selalu memandang masyarakatnya lebih beradab daripada dunia Timur, masyarakat Islam khususnya. Mirip fenomena kekerasan dan terorisme yang belakangan ini marak di kawasan Timur Tengah, seperti di Irak , Afghanistan , dan Palestina. Semua ini terjadi karena peluit kebencian itu ditiup oleh masyarakat Barat sendiri.

Dalam kasus perang di Irak yang sudah menelan korban nyawa umat manusia amat besar tidak lain pemicunya adalah sebuah sentimen kebencian. Faktanya, tuduhan Amerika Serikat atas kepemilikan senjata nuklir ternyata setelah diteliti oleh Badan Atom Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa sama sekali tidak terbukti. Ironisnya, Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya hingga saat ini tidak pernah menyesal telah berdosa.

Alih-alih akan meminta maaf dan mengganti seluruh kerugian akibat perang, justru negara adikuasa itu tetap bersikukuh untuk melanjutkan perangnya di bumi Irak dengan dalih untuk membangun perdamaian dan demokratisasi di kawasan Timur Tengah. Padahal, kalau mau jujur, masyarakat di seluruh dunia mengetahui siapa sesungguhnya yang memiliki senjata nuklir itu, tetapi mengapa Irak dan juga Afghanistan yang justru dibumihanguskan.

Dialog antarperadaban
Menyikapi problematika kehidupan yang kian rumit ini, baik beredarnya film Fitna Geert Wilders yang menyulut emosi dan kebencian umat manusia maupun kian mengkristalnya aksi kekerasan akibat invasi Amerika Serikat dan sekutunya di Irak, perlu dibangun dialog antarperadaban, antara Islam dan non-Islam atau negara-negara Barat pada umumnya. Sangatlah disayangkan memang, betapapun secara resmi Pemerintah Belanda telah meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia dan mengecam beredarnya film Fitna, tetapi secara institusional ternyata Pemerintah Belanda tidak bersedia untuk mengadili Geert Wilders sebagai aktor intelektual di balik merebaknya virus kebencian itu. Padahal, secara politik sangatlah merugikan Pemerintahan Belanda.

Memang dalam hal ini kita dapat memahami sikap politik Pemerintah Belanda karena terbentur dengan aturan dalam konstitusi negara. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar yang bisa ditempuh.

Salah satunya, Pemerintah Belanda dapat memfasilitasi ruang untuk membangun dialog agar kesalahpahaman yang dapat berakibat fatal tidak terulang di kemudian hari. Dialog harus dibangun, bukan saja dalam konteks beredarnya film Fitna Geert Wilders, tetapi juga harus dilakukan antarperadaban di dunia.

Ikhtisar:
- Tak ada sikap formal Pemerintah Belanda terhadap beredarnya film itu. - Umat Islam tak perlu merespons fitnah tersebut dengan tindakan anarkis.

Fitna Bukti Krisis Dialog Peradaban

2008-04-04T22:05:00.000+07:00

Muhammad Ismail Yusanto
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Akhirnya film yang menghina Islam itu jadi dirilis. Di antaranya di situs internet leavleak.com. Sebelumnya banyak pihak meminta agar film itu tidak diedarkan. Tapi, atas nama kebebasan berpendapat Geert Wilders, anggota parlemen Belanda yang membuat film itu, tetap mengotot mengedarkan film berdurasi 15 menit itu.

Film berjudul Fitna itu pun menuai kecaman dari berbagai pihak. Negara-negara Muslim, seperti Iran, Bangladesh, Pakistan, dan Yordania langsung bereaksi keras mengecam film ini. Kecaman yang sama muncul dari Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon. Menurutnya, film Wilders merupakan film jahat. Tapi, Pemerintah Belanda mengaku tidak bisa berbuat banyak melarang film itu.

Perdana Menteri Belanda Dr Jan Peter Balkanende, seperti yang tertulis dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, mengatakan Wilders tidak mewakili Belanda. Masih menurut PM Jan Peter, hukum Belanda tidak bisa menindak tegas pemutar film, apabila aspek yang ditimbulkan dari film itu belum terlihat.

Aparat baru bisa melakukan investigasi apabila sudah berdampak pada aspek kriminal di tengah masyarakat. Belanda memang dikenal sebagai negara yang paling liberal di Eropa. Penghinaan terhadap Islam bukan kali pertama.

Wilder pernah mengatakan Alquran adalah buku fasistis yang menyebarkan kebencian dan kekerasan. Dia juga menyerukan agar Alquran dilarang, sebagaimana dilarangnya Mein Kampf, buku Hitler. ‘’Muslim yang tinggal di Belanda harus menyobek setengah dari Alquran. Jika Muhammad tinggal di sini (Belanda) sekarang, aku akan menyuruhnya keluar dari Belanda dengan belenggu,’’ ujar Wilders.

Beberapa tahun sebelumnya, Ayaan Hirsi Ali mencari popularitas dan jabatan politik dengan menghina Islam. Politisi Belanda kelahiran Somalia ini mengecam Islam sebagai agama terbelakang dan merendahkan wanita.

Dia juga menuduh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang sesat karena menikahi Aisyah ra yang masih kanak-kanak. Dengan sangat keji, dia menuduh Rasulullah SAW itu pervers (mempunyai kelainan seksual).

Hirsi juga membantu Theo Van Gogh membuat film yang berjudul Submission. Dalam film itu dia menuduh Alquran mendorong kekacauan dan pemerkosaan terhadap seluruh anggota keluarga.

Dalam film itu terdapat adegan seorang Muslimah yang shalat, tapi berpakaian tembus mata dan di tubuhnya tertulis ayat-ayat Alquran. Gara-gara film ini, sutradara Theo Van Gogh dibunuh oleh Muhammad Buyeri, seorang Muslim yang tidak rela agamanya dihina.

Standar ganda
Sikap Pemerintah Belanda dan negara Eropa yang tidak melarang penghinaan terhadap Islam atas nama kebebasan berpendapat patut dipertanyakan. Di sebagian besar negara Eropa siapa pun yang meragukan atau mengkritik kebenaran Hollocaust (pembantaian massal) yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang Yahudi di Eropa akan diseret ke pengadilan sebagai tindakan kriminal. Bukankah mengkritik Hollocaust juga bagian dari kebebasan berpendapat?

Mengapa untuk kritikan terhadap Hollocaust dilarang, sementara penghinaan terhadap Islam dibiarkan?

Wilders pernah mengusulkan agar Alquran dilarang di Belanda. Di Perancis, pemakaian kerudung dilarang di sekolah umum.

Pelarangan ini bertentangan dengan kebebasan beragama. Artinya, negara Barat mengakui tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas tanpa ada pembatasan.

Mereka sebenarnya bisa bertindak melarang seperti dalam kasus Hollocaust. Sikap Pemerintah Belanda menunjukkan mereka membiarkan kejahatan.

Standar ganda seperti ini sering terjadi, terutama pada perkara yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam. Hamas yang berjuang membebaskan negerinya dari penjajahan Israel disebut teroris. Tindakan Israel yang membunuh banyak rakyat sipil disebut aksi membela diri.

Konsistensi Barat terhadap apa yang mereka katakan sebagai nilai-nilai HAM dan demokrasi patut dipertanyakan. Wapres AS, Dick Cheney, saat di Baghdad untuk memperingati lima tahun pendudukan AS, mengatakan yang dilakukan negaranya untuk kebebasan dan demokrasi. Pertanyaannya, apakah sebuah tindakan demokratis dan sesuai dengan HAM memaksakan sistem demokrasi pada sebuah negara seperti Irak dengan menggunakan kekuatan militer? Faktanya, setelah lima tahun invasi AS, Irak hancur berantakan.

Penyiksaan terhadap Muslim yang dituduh teroris juga menunjukkan inkonsistensi Barat. Barat sering menguliahi negara dunia ketiga untuk menjadi negara hukum. Semua teori tidak berlaku bila berkaitan dengan Muslim yang dituduh teroris.

Ada juga penjara rahasia di Thailand, Afghanistan, dan beberapa negara Timur Tengah. Human Right Watch mensinyalir terdapat penjara rahasia AS, tempat tawanan diinterogasi dan disiksa di Polandia dan Rumania. The Guardian juga pernah membocorkan dokumen tentang adanya 300 penerbangan rahasia ilegal yang dilakukan CIA membawa tawanan perang melintasi Eropa.

Barat cenderung diam menyaksikan AS melakukan waterboarding, yakni tindakan interogasi terhadap terdakwa dengan cara menenggelamkannya ke dalam air yang sesungguhnya bertentangan dengan Konvensi Jenewa. Banyak pihak makin meragukan nilai-nilai kapitalisme Barat.

Dialog antarperadaban
Sikap Barat terhadap umat Islam membuat slogan dialog antarperadaban dan saling menghargai yang sering dikampanyekan layak dipertanyakan. Dialog ini semakin kurang relevansinya.

Di satu sisi Barat menyerukan dialog peradaban, tapi pada saat yang sama mereka membiarkan penghinaan terhadap peradaban lain, seperti penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan Alquran.

Barat memaksakan peradabannya di negeri-negeri Islam, bahkan dengan kekuatan militer. Tentu saja dialog peradaban semacam ini dan dalam kondisi seperti ini akan sulit diterima. Antara peradaban Barat dan Islam tidak sama posisinya.

Patut dipertanyakan kampanye yang menolak radikalisme dan mendorong umat Islam menjadi Muslim moderat dan toleran terhadap nilai-nilai Barat. Pemerintah Barat membiarkan pemikiran ekstrem dan radikal atas nama kebebasan, menghina Islam, dan kaum Muslim.

Tindakan radikal juga dilakukan AS dan Israel terhadap negeri Islam yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Walhasil, dialog peradaban dan dorongan agar menjadi Muslim moderat terkesan sekadar untuk membungkam perlawanan umat Islam terhadap Barat yang menindas umat Islam dan mendorong umat Islam agar mau diperlakukan secara semena-mena oleh mereka.

Geliat Islam di Senegal

2008-04-04T21:00:00.001+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 01:21 WIB

Sebuah menara masjid berwarna putih dengan bentuk khas Maghrib Arab (Maroko) terlihat cukup mencolok dari semua arah di kota Dakar, ibu kota Senegal. Itulah masjid terbesar di kota Dakar dan bahkan Senegal. Masjid itu bernama Masjid Besar Dakar.

Modelnya persis seperti masjid-masjid di Maroko. Di bagian tengah terdapat ruangan terbuka, tak ubahnya seperti masjid-masjid di Maroko dan Afrika Utara. Masjid Besar Dakar didominasi warna putih dan memiliki halaman sangat luas, yang membuat tampak cukup megah.

”Masjid ini memang bantuan dari Pemerintah Maroko. Jadi, masjid ini mengambil model seperti masjid di Maroko,” ungkap Mustafa, seorang pekerja asal Maroko di masjid tersebut. Mustafa didapati sedang merapikan karpet-karpet yang menjadi lantai masjid besar itu. Para pekerja lain dari warga Senegal juga tampak sibuk memperbaiki bagian-bagian dalam masjid, seperti atap dan lampu masjid.

Menurut Mustafa, Masjid Besar Dakar sedang direnovasi. ”Para pejabat tinggi Senegal, bahkan Presiden Senegal Abdoulaye Wade, biasa shalat di mesjid ini pada hari Jumat atau hari-hari penting lainnya,” ungkap Mustafa lagi dengan bahasa Arab. Mustafa kemudian mempersilakan Kompas melihat-lihat seluruh bagian di masjid itu.

Selain Masjid Besar Dakar, terdapat ribuan masjid kecil lain di ibu kota Senegal itu. Mencari mesjid atau tempat mushala di kota Dakar sangatlah mudah. Di berbagai sudut kota terdapat masjid atau mushala. Saat waktu shalat tiba suara azan terdengar di mana-mana di kota Dakar.

Berjemaah

Kota Dakar memang tampak sangat Islami. Jangan heran jika di tengah jalan, kita mendapati penduduk Senegal shalat berjemaah di tepi jalan.

Kompas sempat melihat di pasar penjualan suku cadang kendaraan di kota Dakar para pedagangnya langsung shalat berjemaah ketika waktu shalat tiba.

Sejauh pemantauan Kompas, penduduk Senegal cukup taat menjalankan ajaran agamanya.

Di luar kota Dakar, nuansa religius tampak semakin kuat. Sering kali terlihat penduduk Senegal mengenakan peci putih haji. Suasana desa di luar kota Dakar tak ubahnya seperti desa-desa di Jawa dan Madura. Di setiap desa pasti minimal ada satu masjid.

Agama Islam kini dianut oleh 95 persen dari sekitar 11 juta penduduk Senegal. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Senegal terhadap Islam adalah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam sebanyak dua kali, yakni pertama tahun 1991 dan kedua pada tahun 2008.

Peran tarekat sufi

Aliran tarekat sufi dianggap membantu tersebarnya agama Islam dengan mudah dan cepat di Senegal dan negara-negara di Afrika Barat lain. Ada dua aliran tarekat yang banyak dianut di Senegal, yaitu Tarekat Muridiyah dan Tijaniyah.

Pada saat Senegal meraih kemerdekaan dari Perancis tahun 1960 jumlah penduduk negara tersebut hanya sekitar lima juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Penganut Tarekat Tijaniyah saat itu diperkirakan berjumlah dua juta pengikut. Adapun penganut Tarekat Muridiyah sekitar satu setengah juta pengikut.

Penganut animisme diperkirakan hanya tiga perempat juta jiwa. Kaum Muslim di Senegal pascakemerdekaan dikenal segera berhasil memegang sendi-sendi pemerintahan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, kaum Muslim di Senegal memegang hegemoni negara.

Mereka pun dikenal sangat antusias menunaikan ibadah haji. Kucuran dana dari negara-negara Arab Teluk pada Senegal dikenal banyak dinikmati kaum Muslim di negara itu yang membuat mereka lebih maju di semua bidang, yakni politik, ekonomi, dan budaya.

Tarekat Muridiyah merupakan salah satu tarekat yang banyak memikat penduduk Senegal dan Afrika Barat. Tarekat Muridiyah didirikan oleh Sheikh Ahmed Bamba tahun 1886. Semula Tarekat Muridiyah hanya cabang dari Tarekat Qadiriyah.

Penduduk Afrika Barat, khususnya Senegal, memilih Tarekat Muridiyah sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial Perancis di Senegal. Selain itu, penduduk Afrika Barat menjadikan Tarekat Muridiyah sebagai tempat bersandar ketika mereka kehilangan peran dan pekerjaan atau mendapat musibah lainnya.

Pendiri Tarekat Muridiyah, Sheikh Ahmed Bamba, selalu menyerukan para pengikutnya untuk bekerja keras dan disiplin. Ia senantiasa memberi dorongan moral para pengikutnya untuk bekerja keras. Ia menyebutkan, bekerja keras nilainya setara dengan menjalankan ibadah shalat. Ia menginginkan kehidupan para pengikut Tarekat Muridiyah sangat produktif dan bermanfaat.

Pada tahun 1912 kolonial Perancis semakin memperkuat posisinya di Senegal. Sheikh Ahmed Bamba pun mencoba menjalin hubungan baik dengan kolonial Perancis itu. Kolonial Perancis mengizinkan Sheikh Bamba tinggal dan menjalankan aktivitasnya di wilayah Peuls di Senegal.

Dari wilayah tersebut, Tarekat Muridiyah semakin menyebar luas dan populer. Kolonial Perancis disebut ikut membantu Sheikh Bamba dan Tarekat Muridiyah. Pascawafatnya Sheikh Bamba pada tahun 1927, Tarekat Muridiyah semakin meluas.

Pada saat Senegal meraih kemerdekaan pada tahun 1960 jumlah pengikut Tarekat Muridiyah mencapai satu setengah juta pengikut. Salah seorang ulama yang juga berjasa menyebarkan Islam di Senegal dan Afrika Barat adalah Sheikh Hamiyallah. Ia adalah pendiri dan pemimpin gerakan pembaru ”Hamiliyah” yang lahir dari kandungan Tarekat Tijaniyah. Ia pernah diasingkan kolonial Perancis beberapa kali.

Tarekat Tijaniyah juga merupakan salah satu tarekat yang berjasa menyebarkan Islam di Senegal dan negara tetangganya.

Ulama besar

Adalah Sheikh Abdou Lah merupakan ulama besar dan pemimpin penting dari Tarekat Tijaniyah. Ia mengenal Tarekat Tijaniyah di kota Fez, Maroko. Ia sempat tinggal di Gambia dan Fez, lalu menetap di Kaolack, Senegal, tahun 1910.

Pascawafatnya pada tahun 1922, putranya bernama Muhammad menggantikan ayahnya memimpin Tarekat Tijaniyah. Namun, putra kedua Sheikh Abdou Lah bernama Ibrahim memilih memisahkan diri dari kakaknya (Muhammad) dan mendirikan cabang Tarekat Tijaniyah sendiri.

Pada tahun 1930 Ibrahim mengklaim dirinya sebagai penyelamat zaman. Sepulang dari menunaikan ibadah haji tahun 1937, ia mampir di kota Fez, Maroko, (tempat berdirinya Tarekat Tijaniyah).

Sesampai di Senegal dari kota Fez, ia menobatkan diri sebagai pemimpin tertinggi Tarekat Tijaniyah di Afrika Barat, menggantikan pemimpin tertinggi sebelumnya, Al Hajj Umar Tall.

Para pemimpin Tarekat Tijaniyah di negara-negara Afrika Barat, seperti Nigeria, Gambia, Togo, Ghana, Guinea Bissau, Guinea, Mali, dan Mauritania, segera menobatkan Ibrahim sebagai pemimpin tertinggi mereka. Ibrahim pun lalu sering berkeliling di wilayah Afrika Barat.

Salah satu ajarannya yang dianggap pembaruan pada saat itu adalah mengizinkan menggunakan semua alat media komunikasi, seperti radio, untuk menyebarkan dakwah Islam. Ia juga mewajibkan kaum wanita dan anak kecil terlibat dalam aktivitas keagamaan. (MTH)

Budaya Berjilbab dalam Kurungan Neo-Liberalisme

2008-04-01T18:22:00.000+07:00

Syamsul Kurniawan MR

Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiupan angin neo-liberalisme berhembus sangat kencang seiring dengan gelombang globalisasi yang melanda dunia saat ini. Neoliberalisme juga sungguh menakutkan. Paham ini terus bermetamorfosis dalam berbagai bentuk karena manusia ingin merasakan kebebasan dalam kehidupan mereka.

Akibat dari menguatnya paham neo-liberal tersebut, muncullah gerakan-gerakan pembebasan yang mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), emansipasi kaum perempuan, dan sebagainya. Budaya populer yang terus-menerus diembuskan oleh penganut paham neo-liberal juga berdampak pada perubahan perilaku sosial dan keagamaan di masyarakat.

Jilbab gaul
Fenomena jilbab gaul yang sedang marak sebagai satu model pakaian Muslimah, yang mencoba mengawinkan perkembangan dalam dunia mode dengan pakaian Muslimah, menurut penulis, juga merupakan dampak lain dari menguatnya paham neo-liberal di tengah-tengah kita. Jilbab yang berhadapan dengan industri fesyen, dilihat sebagai komoditas dan tunduk kepada hukum pasar (supply and demand).

Melalui model ini, industri fesyen tampaknya menginginkan model pakaian sesuai tren terbaru yang tidak kehilangan identitas keislamannya. Tapi, dalam perkembangannya, jilbab gaul ini mengundang pro dan kontra karena jilbab semacam ini memperkenalkan bentuk pakaian yang kurang lazim dipakai seorang Muslimah, yaitu jilbab yang dililitkan ke leher, selanjutnya dipadukan dengan blus ketat, celana jins ketat sehingga diharapkan menampilkan lekuk-lekuk tubuh yang indah.

Padahal, mengutip Ibn Mandzur dalam Lisan al-‘Arab (tth.), pengertian jilbab yang lazim adalah berupa selendang atau pakaian lebar yang dipakai kaum wanita untuk menutupi kepala, punggung, dan dada. Imam Raghib dalam al-Mufradat fii Gharib al-Qur‘an mengartikan jilbab sebagai pakaian longgar yang terdiri dari baju panjang dan kerudung yang menutupi badan, kecuali wajah dan telapak tangan.

Marak di kampus Islam
Celakanya fenomena jilbab gaul ini juga melanda lembaga-lembaga perguruan tinggi agama Islam, seperti yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN), terutama pascakonversinya dari IAIN ke UIN. Fenomena jilbab gaul di UIN, contohnya, juga menguatkan dugaan sebagian orang bahwa neoliberalisme juga sudah menggurita di perguruan-perguruan tinggi agama Islam.

Akibatnya, banyak orang di luar UIN memandang negatif proses pendidikan yang dikembangkan di UIN, yang dinilai kebarat-baratan, di mana nilai dan norma-norma keislaman harusnya bisa ditegakkan dan bisa dikontrol di perguruan tinggi agama Islam negeri. Sebagian yang lain memandang ada penyesatan di UIN.

Pandangan ini bisa saja benar dan bisa juga sangat salah, tergantung dari mana kita memandangnya. UIN sebagaimana umumnya lembaga pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tecermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Di samping itu, UIN sebagaimana lembaga pendidikan Islam yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan atas program studi yang diselenggarakan. Dengan begitu, mengingat posisinya sebagai lembaga yang memikul tanggung jawab syiar keislaman, sudah semestinya Islam ditempatkan sebagai sumber nilai oleh orang-orang yang berada di dalam institusi tersebut.

Tapi, sebagaimana yang sudah penulis sampaikan, UIN maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain, hanyalah korban dari paham neoliberal yang sudah sangat menggurita di perguruan-perguruan tinggi di negeri ini. Apalagi, kalau proyek otonomi kampus dilancarkan secara sungguh-sungguh dan berlangsung sukses, dapat diramalkan bahwa paham neoliberal akan sulit dibendung, apalagi dilawan.

Di UIN sendiri akan ada bidang studi yang supergiat, gemilang, dan bergengsi. Sementara, ada sejumlah bidang studi yang sangat merana, merayap-rayap, dan pada akhirnya punah. Bisa jadi yang punah di UIN pada masa tersebut adalah bidang-bidang studi keagamaan yang tidak lagi diminati oleh orang-orang Islam sendiri, sementara orang-orang akan berbondong-bondong memilih bidang studi non-keagamaan yang lebih menjanjikan peluang kerja.

Kalau demikian, masa depan jilbab syar’i di UIN makin lama akan makin surut, sementara jilbab gaul makin diminati oleh orang-orang di lingkungan UIN seiring sejalan dengan mati atau punahnya program-program studi di UIN nanti. Jika sudah terjadi seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan nasib pendidikan agama Islam di negeri ini di masa depan yang tak lagi mampu membendung pengaruh buruk dari paham neoliberal.

Jilbab gaul hanyalah contoh pada hari ini, di samping maraknya pemikiran liberal oleh alih-alih dan cendekiawan Islam di negeri ini. Besok apa lagi?

Perusahaan Juga Bisa Terkena Zakat

2008-04-01T17:50:00.000+07:00

Jakarta-RoL -- Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Prof Didin Hafidhuddin, mengatakan, zakat bukan hanya diperuntukkan bagi setiap individu atau perseorangan, tetapi perusahaan sebenarnya juga bisa dikenakan zakat.

"Kalau kita melihat fikih kontemporer, maka kita dapat menemukan ada ulama yang menyetujui adanya zakat untuk perusahaan," kata Didin dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bantuan Baznas kepada 10 ormas di kantor Baznas, Jakarta, Selasa (1/4).

Namun, Didin juga melihat masih terdapat berbagai pihak yang tidak menyetujui adanya pengenaan zakat kepada perusahaan.

Kontroversi tersebut, ujar dia, sama seperti halnya kasus zakat profesi yang sempat dipermasalahkan beberapa tahun lalu tetapi sekarang sudah diterima oleh banyak orang.

"Zakat jangan lagi dianggap sebagai masalah pribadi tetapi sudah selayaknya dianggap sebagai masalah bersama," kata Didin.

Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar para wartawan dapat lebih banyak mengulas tentang zakat dalam pemberitaan yang mereka lakukan.

Ia memaparkan, potensi zakat individu untuk semua warga negara di tanah air dapat mencapai sekitar Rp 19 triliun yang sangat berguna bila dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

"Bila zakat dikelola dengan baik maka hal itu akan mampu memecahkan berbagai persoalan umat," kata Didin yang memiliki obsesi agar lembaga zakat dapat menjadi lembaga perekat umat.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, faktor zakat sebaiknya juga perlu diperhitungkan dalam perancangan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sudah saatnya pejabat lebih banyak bicara tentang zakat dan wakaf," kata Nasaruddin. antara/is

Islamofobia, Heterofobia Barat

2008-04-01T17:44:00.000+07:00

Selasa, 1 April 2008 - 08:04 wib

Every contact between the occupied and the occupier is a falsehood (Frantz Fanon,1989)

Prasangka dan kebencian berlebihan terhadap Islam, Islamofobia, kian merebak di Barat, yakni Amerika dan Eropa. Meski perkembangan Islam cukup signifikan, tetapi arus perkembangan tersebut kerap dimaknai sebagai "tsunamiisasi" yang berbahaya.

Adalah politisi sayap kanan Belanda, Geerts Wilders, pemimpin Freedom Party, yang setidaknya saat ini sedang sinis dengan Islam. Alquran dia sebuat sebagai sejenis Mein Kampf yang menelurkan fasisme. Ia mengulangi apa yang dilakukan mendiang sutradara Van Gogh, bahkan lebih dari sebuah provokasi, yakni film anti-Islam berjudul Fitnayang dikhawatirkan bisa membuat protes dan kemarahan di dunia Islam.

Seorang keturunan Maroko membunuh Van Gogh karena film yang ia buat berisi "hujatan" atas Islam. Kartunisasi Nabi Muhammad di Denmark juga sempat membuat gerah cukup lama hubungan Islam dan Barat. Paus Benediktus XVI pun menyesali kuliah umumnya di Aula Magna, Universitas Regenburg, Jerman, yang mengutip pernyataan kaisar Bizantium mengenai identifikasi Islam dengan pedang, pada 2006 yang lalu.

Kini, sang Paus sedang aktif menggalang dialog dengan pemimpin dan ulama Islam. Sedianya, Paus menjadi tuan rumah November tahun ini. Roma akan menjadi saksi dialog Katolik-Islam dalam menanggapi isu-isu kontemporer. Sebagai gejala global, Islamofobia yang membuat citra dan geopolitik dunia Islam cenderung tidak membaik, utamanya pasca-11 September, menjadi momok yang sangat menakutkan.

Tidak salah jika Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada pertengahan Maret lalu membuat laporan tentang First Observatory Report on Islamophobia, May 2007- March 2008, yang menelisik dengan sarat data kontemporer dan kecenderungan yang tidak membaik.

"Liyan" yang Dibenci

Gejala Islamofobia bukan letupan yang sesekali terdengar. Fobia ini sudah mengurat akar dalam masyarakat Barat.Gejala ini merupakan dampak dari waham buruk terhadap Islam yang sudah dipupuk amat lama, sejak Perang Salib berkobar.

Kritik diskursus yang dilemparkan Edward W Said (1979) menjadi benderang untuk menelisik akar yang menghujam dalam kesadaran Barat. Semangat kajian Islam yang telah dilakukan berabad-abad, yang sejak awal hanya dibatasi kawasan Mediteranian atau Timur Dekat, tidak didasarkan pada klaim ilmu pengetahuan yang objektif dan jujur.

Penelitian penelitian terhadap Islam mulanya merupakan "proyek" kolonial-isme untuk melumpuhkan pengaruh politik. Tentu saja subjektivisme cendekiawan seperti ini berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Barat dalam melihat identitas Islam yang miring. Islam adalah muasal dari orientalisme beranjak. Perkembangan peradaban dan kekuasaan Barat telah menguatkan hasrat kolonialnya ke negeri-negeri lain di Timur, khususnya Timur Jauh seperti masyarakat China, India, dan Jepang.

Orientalisme klasik bukan murni spirit pengetahuan yang adiluhung, melainkan simetris dengan proyek kolonialisme. Untuk menemukan dan menaklukkan dunia baru yang eksotis: oriental. Warisan kuasa pengetahuan orientalisme klasik yang sebagian besar dicurahkan untuk menyudutkan pengaruh Islam masih terasa hingga sekarang, meskipun pusat-pusat Islamic studies di Eropa dan Amerika yang semakin berkembang pada abad XX hingga sekarang lebih baik dan bersahabat.

Namun, Barat dengan otoritas pengetahuannya memosisikan diri sebagai "pusat" ego sang aku, dan identitas bukan-Eropa ditanamkan kepada selainnya, khususnya Islam dan Timur Tengah (Said, Freud and The Non-European, 2003). Identitas bukan-Eropa adalah pengecualian untuk meminggirkan posisi dari pusat lingkaran peradaban.

Sejenis "rasisme" baru yang mewabah di Barat ini yang sulit dibendung karena telah menghujam dalam kesadaran dan politik identitas. Era global yang lebih kosmopolit saat ini bukan jaminan untuk meruntuhkan relung-relung prasangka yang mendalam. Black September kemudian menjadi patahan sejarah yang melegitimasi hal ini. Islam adalah liyan yang harus dicurigai dan dihindari (heterophobia).

Analisis model Huntington (benturan antarperadaban), Daniel Pipes (Islam politik dan Timur Tengah), Steve Emerson (jihad di Amerika), atau Bernard Lewis (Islam politik dan akar-akar kemurkaan) sangat ampuh menjadi advis legitimator sikap anti-Islam dalam kebijakan-kebijakan luar Negeri Paman Sam.

Neokonservatisme di AS meyakini bahwa perkembangan Islam di Amerika adalah ancaman masa depan. Secara umum, di Barat pun kecurigaan masih sulit ditangkal. Perhatikan, misalnya diskursus hukum syariah di Inggris akhirakhir ini seolah mengaitkannya dengan jihadisme Islam. Suka atau tidak suka, Islamofobia telah memengaruhi kebijakan-kebijakan negara Barat.

Generalisasi

Ada yang luput dari wabah Islamofobia itu, yakni cacat logika yang menggebyah-uyah secara umum kecenderungan perkembangan Islam. Generalisasi suatu fakta tertentu yang dilekatkan menjadi representasi umum masyarakat Islam.

Dalam hal ini, fakta tersebut ialah terorisme dan radikalisme yang dilakukan secuil kelompok yang mengatasnamakan Islam dalam tindakannya. "Konstelasi" pengeboman yang merunut sejak Black September hingga tahun lalu dijadikan penguatan fakta untuk membenarkan logika yang timpang itu. Pada kenyataannya, aksi yang dilakukan teroris tidak bisa dikaitkan sepenuhnya hingga seratus persen pada Islam.

Perang melawan terorisme yang dikeluarkan Bush adalah akal-akalan dikaitkan dengan Islam. Hakikatnya, seperti disebut Tariq Ali (2003), perang tersebut merupakan the clash of fundamentalisms. Islamofobia adalah realitas yang tidak bisa dimungkiri. Di balik Islamofobia tersimpan hasrat ketakutan yang berlebih yang kembali mempertanyakan universalisme dan kosmopolitanisme Barat.

Upaya membangun jembatan dialog adalah mutlak, meski serbanisbi. Formula baru untuk mengembangkan toleransi dan kemoderatan tidak bisa dielakkan. Sikap optimistis seperti ini layak diperjuangkan, mengingat selain Islamofobia, banyak pula intelektual dan masyarakat Barat yang melek Islam.

Islam telah menjadi korban yang tertuduh, dan biarkan timbalbalik koeksistensi berjalan, supaya sang liyan tidak terus dipinggirkan ke tubir jurang peradaban. (*)

Zacky Khairul Umam
Analis sosial-politik (//mbs)

Hikayat Islam di Negeri Tirai Bambu

2008-03-24T16:21:00.000+07:00

Senin, 24 Maret 2008

"Tuntutlah Ilmu sampai ke negeri Cina," begitu kata petuah Arab. Jauh sebelum ajaran Islam diturunkan Allah SWT, bangsa Cina memang telah mencapai peradaban yang amat tinggi. Kala itu, masyarakat Negeri Tirai Bambu sudah menguasai beragam khazanah kekayaan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tak bisa dipungkiri bahwa umat Islam juga banyak menyerap ilmu pengetahuan serta peradaban dari negeri ini. Beberapa contohnya antara lain, ilmu ketabiban, kertas, serta bubuk mesiu. Kehebatan dan tingginya peradaban masyarakat Cina ternyata sudah terdengar di negeri Arab sebelum tahun 500 M.

Sejak itu, para saudagar dan pelaut dari Arab membina hubungan dagang dengan `Middle Kingdom' - julukan Cina. Untuk bisa berkongsi dengan para saudagar Cina, para pelaut dan saudagar Arab dengan gagah berani mengarungi ganasnya samudera. Mereka `angkat layar' dari Basra di Teluk Arab dan kota Siraf di Teluk Persia menuju lautan Samudera Hindia.

Sebelum sampai ke daratan Cina, para pelaut dan saudagar Arab melintasi Srilanka dan mengarahkan kapalnya ke Selat Malaka. Setelah itu, mereka berlego jangkar di pelabuhan Guangzhou atau orang Arab menyebutnya Khanfu. Guangzhou merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan tertua di Cina. Sejak itu banyak orang Arab yang menetap di Cina.

Ketika Islam sudah berkembang dan Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan di Madinah, di seberang lautan Cina tengah memasuki periode penyatuan dan pertahanan. Menurut catatan sejarah awal Cina, masyarakat Tiongkok pun sudah mengetahui adanya agama Islam di Timur Tengah. Mereka menyebut pemerintahan Rasulullah SAW sebagai Al-Madinah.

Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao yang berarti 'agama yang murni'. Masyarakat Tiongkok menyebut Makkah sebagai tempat kelahiran 'Buddha Ma-hia-wu' (Nabi Muhammad SAW). Terdapat beberapa versi hikayat tentang awal mula Islam bersemi di dataran Cina. Versi pertama menyebutkan, ajaran Islam pertama kali tiba di Cina dibawa para sahabat Rasul yang hijrah ke al-Habasha Abyssinia (Ethopia). Sahabat Nabi hijrah ke Ethopia untuk menghindari kemarahan dan amuk massa kaum Quraish jahiliyah. Mereka antara lain; Ruqayyah, anak perempuan Nabi; Usman bin Affan, suami Ruqayyah; Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Rasulullah SAW; dan sejumlah sahabat lainnya.

Para sahabat yang hijrah ke Etopia itu mendapat perlindungan dari Raja Atsmaha Negus di kota Axum. Banyak sahabat yang memilih menetap dan tak kembali ke tanah Arab. Konon, mereka inilah yang kemudian berlayar dan tiba di daratan Cina pada saat Dinasti Sui berkuasa (581 M - 618 M).

Sumber lainnya menyebutkan, ajaran Islam pertama kali tiba di Cina ketika Sa'ad Abi Waqqas dan tiga sahabatnya berlayar ke Cina dari Ethopia pada tahun 616 M. Setelah sampai di Cina, Sa'ad kembali ke Arab dan 21 tahun kemudian kembali lagi ke Guangzhou membawa kitab suci Alquran.

Ada pula yang menyebutkan, ajaran Islam pertama kali tiba di Cina pada 615 M - kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah SAW tutup usia. Adalah Khalifah Utsman bin Affan yang menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa ajaran Illahi ke daratan Cina. Konon, Sa'ad meninggal dunia di Cina pada tahun 635 M. Kuburannya dikenal sebagai Geys' Mazars.

Utusan khalifah itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yung Wei dari Dinasti Tang. Kaisar pun lalu memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng atau masjid Memorial di Canton - masjid pertama yang berdiri di daratan Cina. Ketika Dinasti Tang berkuasa, Cina tengah mencapai masa keemasan dan menjadi kosmopolitan budaya. Sehingga, dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok.

Pada awalnya, pemeluk agama Islam terbanyak di Cina adalah para saudagar dari Arab dan Persia. Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah suku Hui Chi. Sejak saat itu, pemeluk Islam di Cina kian bertambah banyak. Ketika Dinasti Song bertahta, umat Muslim telah menguasai industri ekspor dan impor. Bahkan, pada periode itu jabatan direktur jenderal pelayaran secara konsisten dijabat orang Muslim.

Pada tahun 1070 M, Kaisar Shenzong dari Dinasti Song mengundang 5.300 pria Muslim dari Bukhara untuk tinggal di Cina. Tujuannya untuk membangun zona penyangga antara Cina dengan Kekaisaran Liao di wilayah Timur Laut. Orang Bukhara itu lalu menetap di di antara Kaifeng dan Yenching (Beijing). Mereka dipimpin Pangeran Amir Sayyid alias 'So-Fei Er'. Dia bergelar `bapak' komunitas Muslim di Cina.

Ketika Dinasti Mongol Yuan (1274 M -1368 M) berkuasa, jumlah pemeluk Islam di Cina semakin besar. Mongol, sebagai minoritas di Cina, memberi kesempatan kepada imigran Muslim untuk naik status menjadi Cina Han. Sehingga pengaruh umat Islam di Cina semakin kuat. Ratusan ribu imigran Muslim di wilayah Barat dan Asia Tengah direkrut Dinasti Mongol untuk membantu perluasan wilayah dan pengaruh kekaisaran.

Bangsa Mongol menggunakan jasa orang Persia, Arab dan Uyghur untuk mengurus pajak dan keuangan. Pada waktu itu, banyak Muslim yang memimpin korporasi di awal periode Dinasti Yuan. Para sarjana Muslim mengkaji astronomi dan menyusun kalender. Selain itu, para arsitek Muslim juga membantu mendesain ibu kota Dinasti Yuan, Khanbaliq.

Pada masa kekuasaan Dinasti Ming, Muslim masih memiliki pengaruh yang kuat di lingkaran pemerintahan. Pendiri Dinasti Ming, Zhu Yuanzhang adalah jenderal Muslim terkemuka, termasuk Lan Yu Who. Pada 1388, Lan memimpin pasukan Dinasti Ming dan menundukkan Mongolia. Tak lama setelah itu muncul Laksamana Cheng Ho - seorang pelaut Muslim andal.

Saat Dinasti Ming berkuasa, imigran dari negara-negara Muslim mulai dilarang dan dibatasi. Cina pun berubah menjadi negara yang mengisolasi diri. Muslim di Cina pun mulai menggunakan dialek bahasa Cina. Arsitektur Masjid pun mulai mengikuti tradisi Cina. Pada era ini Nanjing menjadi pusat studi Islam yang penting. Setelah itu hubungan penguasa Cina dengan Islam mulai memburuk.

Masa Surut Islam di Daratan Cina

Hubungan antara Muslim dengan penguasa Cina mulai memburuk sejak Dinasti Qing (1644-1911) berkuasa. Tak cuma dengan penguasa, relasi Muslim dengan masyarakat Cina lainnya menjadi makin sulit. Dinasti Qing melarang berbagai kegiatan Keislaman.

Menyembelih hewan qurban pada setiap Idul Adha dilarang. Umat Islam tak boleh lagi membangun masjid. Bahkan, penguasa dari Dinasti Qing juga tak membolehkan umat Islam menunaikan rukun Islam kelima - menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah.

Taktik adu domba pun diterapkan penguasa untuk memecah belah umat Islam yang terdiri dari bangsa Han, Tibet dan Mogol. Akibatnya ketiga suku penganut Islam itu saling bermusuhan. Tindakan represif Dinasti Qing itu memicu pemberontakan Panthay yang terjadi di provinsi Yunan dari 1855 M hingga 1873 M.

Setelah jatuhnya Dinasti Qing, Sun Yat Sen akhirnya mendirikan Republik Cina. Rakyat Han, Hui (Muslim), Meng (Mongol) dan Tsang (Tibet) berada di bawah Republik Cina. Pada 1911, Provinsi Qinhai, Gansu dan Ningxia berada dalam kekuasaan Muslim yakni keluarga Ma.

Kondisi umat Islam di Cina makin memburuk ketika terjadi Revolusi Budaya. Pemerintah mulai mengendorkan kebijakannya kepada Muslim pada 1978. Kini Islam kembali menggeliat di Cina. Hal itu ditandai dengan banyaknya masjid serta aktivitas Muslim antaretnis di Cina.

Tokoh Muslim Terkemuka dari Tiongkok

Dominasi peran Muslim dalam lingkaran kekuasaan dinasti-dinasti Cina pada abad pertengahan telah melahirkan sejumlah tokoh Muslim terkemuka. Mereka adalah:
Pelaut dan Penjelajah
* Cheng Ho atau Zheng He: Laksamana Laut Cina yang menjelajahi dua benua dalam tujuh kali ekspedisi.
* Fei Xin: Penerjemah andalan Cheng Ho.
* Ma Huan: Seorang pengikut Ceng Ho.
Militer
* Jenderal pendiri Dinasti Ming: Chang Yuchun, Hu Dahai, Lan Yu, Mu Ying. * Pemimpin pemberontakan Panthay: Du Wenxiu, Ma Hualong.
* Kelompok tentara Ma selama era Republik Cina: Ma Bufang, Ma Chung-ying, Ma Fuxiang, Ma Hongkui, Ma Hongbin, Ma Lin, Ma Qi, Ma Hun-shan Bai Chongxi.
Sarjana dan Penulis
* Bai Shouyi, sejarawan.
* Tohti Tunyaz, sejarawan.
* Yusuf Ma Dexin, penerjemah Alquran pertama ke dalam bahasa Cina.
* Muhammad Ma Jian, penulis dan peberjemah Alquran terkemuka.
* Liu Zhi, penulis di era Dinasti Qing.
* Wang Daiyu, ahli astronomi pada era Dinasti Ming.
* Zhang Chengzhi, penulis kontemporer.
Politik
* Hui Liangyu, Wakil Perdana Menteri Urusan Pertanian RRC
* Huseyincan Celil, Imam Uyghur yang dipenjara di Cina
* Xabib Yunic, Menteri Pendidikan Second East Turkistan Republic
* Muhammad Amin Bughra, Wakil Ketua Second East Turkistan Republic
Lainnya
* Noor Deen Mi Guangjiang, ahli kaligrafi.
* Ma Xianda, ahli beladiri.
* Ma Menta, pengurus Federasi Wushu Tongbei Rusia.

(heri ruslan )

Nasr Abu Zayd: Half-Indonesian, Half-Egyptian

2008-03-22T21:56:00.000+07:00

Oleh Sunarwoto*

’Indonesia is the biggest Muslim population country in the entire Muslim world. My first visit in the year 2004 was a great success. During this visit I coined the expression “Smiling Islam”, to position the Indonesian Islam next to the Middle Eastern or the Arab World Islam. I would like to present my second visit last month and make a comparison with the first one. The aim is to explain and understand the situation in this country as an example of a possible change that has occurred in the world of Islam in a very complicated global context. The possibilities as well as the difficulties of developing a multicultural, pluralistic, democratic and open version of Islam, supporting human rights, will be the focus of my presentation’.

(Nasr Abu Zayd)

November 2007 lalu, Nasr Abu Zayd, pemikir Muslim Mesir, mengunjungi Indonesia untuk yang kedua kalinya. Kunjungan itu adalah dalam rangka menghadiri konferensi bertajuk Muslim Intellectual as Agents of Change yang diselenggarakan di Malang atas kerjasama Departemen Agama RI dan Universitas Leiden, Belanda. Aksiden pun terjadi. MUI Riau menolak kehadirannya di Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII, Rabu malam 21 November di hotel Syahid Pekan Baru. Abu Zayd juga dilarang menjadi pembicara pada konferensi di Malang tersebut (27/11/2007), karena Departemen Agama mendapat tekanan dari pihak yang menamakan diri masyarakat dan organisasi Islam.

Untuk merefleksikan peristiwa itu, Jumat Malam 11 Januari, Abu Zayd berbicara dalam sebuah diskusi private yang diadakan oleh Centre of Initiatives of Change, sebuah NGO yang bermarkas di Amaliastraat 10, Den Haag, Belanda. Dalam diskusi bertajuk “ The possibilities as well as the difficulties of developing a multicultural, pluralistic, democratic and open version of Islam, supporting human rights ” ini, dia berbincang secara khusus soal pencekalannya di Indonesia November lalu. Dalam orasi tanpa makalah berjudul REVISITING INDONESIA itu (hanya dengan bantuan powerpoint), Abu Zayd mengungkapkan kesannya selama beberapa kali kunjungannya ke Indonesia, sejak 2004-2007. Banyak peristiwa mengesankan yang dia paparkan, mulai dari kunjungannya di Pesantren Sukorejo Situbondo pimpinan KH Fawaid, bincang-bincangnya dengan Gus Dur (baik di WI maupun di RSCM, memberi kuliah di LKIS, Wahid Institute, UIN Jakarta, ICIP, hingga kegagalannya hadir di Malang November lalu.

Kunjungan Pertama
Seperti terbaca dari petikan di atas, kunjungan pertama Abu Zayd ke Indonesia membuahkan kesan “Smiling Islam” , Islam yang ramah, toleran dan terbuka. Hal ini bisa dilihat, di antaranya, pada kunjungannya ke Pesantren Salafiyah Safi‘iyah Sukorejo Jawa Timur. Di pesantren asuhan KH Fawaid ini, Mafhûm al-Nass Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur’ân karya Abu Zayd masuk ke dalam kurikulum Ma‘had ‘Âlî. Buku ini mencoba mendekonstruksi studi-studi al-Qur’an konvensional dalam perspektif kritik linguistik (manhaj lughawî) dan sastra (manhaj adabî). Di antara hasilnya adalah konsep teks (mafhûm al-nass) al-Quran yang kemudian memicu kontroversi. Dikatakan di dalamnya bahwa al-Quran adalah produk budaya ( muntaj thaqâ fî), yakni sebagai wahyu yang diturunkan dalam bahasa manusia, bahasa Arab. Namun al-Quran, bagi Abu Zayd, sekaligus adalah produsen budaya ( muntij thaqâ fî). Artinya, meski diturunkan dalam bahasa manusia, tapi al-Quran mengandung pesan ilahi (wahyu) yang mampu mengubah peradaban dunia. Sebenarnya istilah produk dan produsen itu hanyalah digunakan menjelaskan bagaimana proses wahyu al-Quran yang kita baca, yakni mushaf, itu kita terima. Ada proses keterbentukan ( takawwun) wahyu menjadi bahasa manusia (yakni bahasa Arab [ lisâ nan ‘arabîyan]) yang bisa dipahami dan untuk dipahami. Namun, bagi Abu Zayd, al-Quran juga bersumber dari Allah yang memiliki kekuatan dahsyat, yakni mengubah dunia. Itulah proses takwî n (pembentukan budaya) atau muntij thaqâ fî (produsen budaya).

Di pesantren itu Abu Zayd juga melihat kontras antara tradisionalisme pesantren dan sikap liberalnya. Di satu sisi mereka, para santri, masih mengikuti tradisi cium tangan, membawakan buku sang kyai (termasuk terhadap Abu Zayd juga), demi barakah. Di sisi lain, mereka bersikap kritis para santri. Hal seperti ini dia baca dari sebuah foto demonstrasi siswa di pesantren tersebut. Abu Zayd kagum atas gagasan bahwa poligami bukan ajaran Islam yang dikemukakan KH Fawaid dan para ustad di pesantren itu.

Kunjungan Kedua
Saya yang kebetulan berangkat bareng Abu Zayd sempat berbincang soal kesannya tentang Islam di Indonesia yang dari awal dia sebut Smiling Islam. Dengan bangga, dia tetap mengatakan sebutan itu masih layak buat Islam di Indonesia. Ini pula ditegaskan dalam diskusi tersebut. Dia tidak menegasikan bahwa pengusirannya November lalu merupakan sisi kelam Islam Indonesia. Peristiwa itu membuktikan betapa kuat posisi agama mengintervensi negara. Dalam konfrensi yang digelar di Wahid Institute, Abu Zayd mengungkap kekhawatirannya

Namun toh, dibanding Timur Tengah, menurut Abu Zayd, Islam Indonesia jauh lebih baik kondisinya. Dia terkesan dengan dukungan yang segera (immediate support) yang diberikan berbagai kalangan terhadap dirinya. Di Timur Tengah, pemikir semisal dirinya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hit back terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Baginya, atmosfer dialog di Indonesia lebih sehat. Dukungan mengalir dari berbagai kalangan termasuk Wahid Institute dan kalangan muda yang kritis. Dia kagum akan Gus Dur yang berani melawan konservatisme ulama demi demokrasi dan kebebasan beragama. Sebagaimana kita tahu, batal hadir di konferensi Malang, Abu Zayd diundang diskusi oleh LKiS Yogyakarta. Acara yang tidak direncanakan sebelumnya itu menarik antusiasme besar para hadirin. Mereka kaum muda yang kritis, tegasnya.

Menanggapi kritikan-kritikan sebagian Muslim Indonesia selama ini, dia mengatakan adanya often-repeated questions, yakni menyangkut tuduhan dirinya sebagai agen orientalis atau Zionis, pemikir liberal, dan bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah. Bagi Abu Zayd, Islam bukan hanya urusan umat Islam tetapi juga urusan Barat karena umat Islam kini telah tersebar tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di Barat. Dalam konteks itulah menjadi tidak relevan memisahkan Islam dan Barat. Terhadap cap pemikir liberal, Abu Zayd mengatakan bahwa justru liberalisme pemikiran dari kejumudan adalah penting. Sedangkan soal bertentangan dengan Ahlussunah, dia mengatakan bahwa Ahlussunnah sedari awal masa-masa awal Islam adalah persoalan politik. Karena itulah bukan persoalan yang tak boleh dikritisi.

Salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam diskusi di Den Haag tersebut adalah soal menguatnya fundamentalisme dan ekstremisme di berbagai dunia Islam. Menjawab pertanyaan ini, Abu Zayd menengaskan bahwa pendidikan merupakan elemen terpenting untuk mengembangkan demokrasi dan juga menampik kekuatan fundamentalisme dan ekstremisme.

Abu Zayd masih berharap masa depan cerah Islam Indonesia. Perkenalannya dengan Indonesia mengantarkan pada pernyataan: I am half-Indonesian, half-Egyptian (jiwanya separuh Indonesia separuh Mesir). Dia bahkan menyatakan bahwa seandainya dia diberi pilihan tempat buat sisa hidupnya, dia ingin tinggal dan mati di Indonesia. Tentulah pernyataan ini terkesan berlebihan mengingat persentuhan dan perkenalannya dengan Indonesia tidak terlalu lama, yakni sejak pengasingannya di Belanda 1995. Secara terpisah, kepada saya dan beberapa teman program Islamic Studies, Abu Zayd menyatakan memilih Yogjakarta, Ini semua tak lain karena keterbukaan iklim intelektual dan demokrasi yang lebih kondusif.[]

Sunarwoto. LulusanTafsir-Hadis IAIN Yogyakarta. Menulis skripsi tentang Abu Zayd dan menerjemah (bersama M Shohibuddin) karyanya, Teks, Otoritas, Kebenaran , LKiS, 2003. Kini dia menjadi peserta program The Indonesian Young Leaders (IYL) dan mahasiswa Islamic Studies, Faculty of Arts, Leiden University.

Surat untuk KH. Ma’ruf Amin

2008-03-22T21:54:00.000+07:00

dari Uli Abshar Abdalla*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Beberapa waktu lalu, KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa NU harus dibersihkan dari pemikiran Islam liberal.

Memang, arus "puritanisasi" dalam NU sekarang ini sedang berkembang, seturut dengan perkembangan serupa yang juga berlangsung di luar. Gejala puritanisasi NU hanyalah gema dari gejala lebih luas yang berkembang di masyarakat Islam Indonesia saat ini.

Apakah pemikiran Islam liberal bisa "diberangus", entah dari dalam NU sendiri, atau dari "Islam Indonesia" secara keseluruhan?

Bagi KH. Ma'ruf Amin mungkin pertanyaan ini tak terlalu penting. Buat dia, yang penting adalah usaha memberangus dan membersihkan NU dari liberalisme pemikiran. Adapun berhasil atau tidak, itu tergantung kepada yang di "Atas".

Tetapi, sebagai bahan diskusi, saya sengaja melontarkan pertanyaan ini.

Tidak seperti disangka banyak orang, pemikiran Islam liberal sama sekali tak bisa disamakan dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), meskipun lembaga terakhir ini membawa gagasan-gagasan Islam liberal.

Islam liberal lebih baik dedefinisikan sebagai "mazhab pemikiran", atau "manhaj al-fikr". Tetapi, kata "mazhab" pun sebetulnya kurang tepat, sebab istilah itu mengandaikan adanya suatu keseragaman serta metodologi yang jelas. Dalam pemikiran Islam liberal, terdapat perbedaan pandangan yang sangat signifikan mengenai beberapa isu. Meskipun demikian, ada sejumlah titik temu dalam beberapa hal.

Sebagai mazhab pemikiran, Islam liberal tidak secara langsung kontradiktoris dengan arus-arus pemikiran yang lain. Seseorang bisa menganut mazhab pemikiran ini, seraya tetap menjadi seorang Syafii atau Asya'riyah, atau tetap berada dalam tradisi NU atau Muhammadiyah. Seseorang juga bisa berhaluan Islam liberal, seraya tetap menjadi seorang Shi'ah yang taat (contoh yang paling baik adalah Dr. Abdulkarim Soroush).

Sudah tentu, menggabungkan antara wawasan Islam liberal dengan ke-sunni-an atau ke-syi'ah-an, bisa menimbulkan penentangan dari dalam tradisi itu sendiri. Ini terjadi baik di kalangan Sunni atau Syi'ah sendiri.

Sebagai mazhab pemikiran, Islam liberal tidak "mengendap" dalam satu organisasi, tetapi bisa masuk ke mana saja. Sebuah gagasan atau seperti udara: ia bisa masuk ke ruang manapun, dan bebas dihirup oleh siapapun yang hendak menghirupnya.

Oleh karena itu, mazhab atau, kalau istilah ini terlalu "tertutup", wawasan Islam liberal masuk ke ormas Islam manapun: NU, Muhamadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan bahkan MUI sendiri. Lebih ekstrim lagi, wawasan ini bahkan, diam-diam, tanpa disadari bisa juga masuk ke dalam "diri" KH. Ma'ruf Amin sendiri.

Mendefinisikan Islam liberal sangat tidak mudah. Saya sendiri, sebagai "pelaku" dari gagasan ini, juga sulit mendefinisikannya. Sebetulnya, ini lumrah saja. Gagasan adalah sesuatu yang sifatnya "fluid", cair.

Apa yang disebut sebagai "Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah" (Aswaja) sebetulnya tidak sedefintif seperti yang disangka banyak orang. Apakah ciri-ciri ""Aswaja", bisa diperdebatkan panjang lebar, dan masing-masing orang bisa membawa wawasan yang berbeda-beda. Aswaja versi NU tentu beda dengan versi Lasykar Jihad atau kaum salafi. Begitu juga Aswaja versi KH. Ma'ruf Amin juga beda dengan KA. Said Aqil Siradj, dan seterusnya.

M'aruf Amin dan MUI, kalau tak salah, mencoba mendefinisikan Islam liberal secara longgar sebagai cara berpikir yang mendahulukan akal ketimbang teks. Definisi sangat longgar dan masih bisa diperdebatkan. Oleh segolongan Islam tertentu, NU bisa dikategorikan mendahulukan akal atau tradisi (lokal) ketimbang teks agama. Dalam debat soal asas tunggal dulu, sikap KH. Ahmad Shiddiq dan Gus Dur yang mau menerima asas tunggal dianggap sebagai kafir, karena melawan teks ajaran agama. Di mata Hizbut Tahrir pun, sikap NU yang menolak negara khilafah juga bisa dianggap mendahulukan akal dan tradisi ketimbang teks agama.

Tambahan pula, apakah benar bahwa pemikir Islam liberal mendahulukan akal ketimbang teks? Saya sendiri tak mempercayai kleim seperti ini. Tidak mungkin seorang Muslim, atau tepatnya semua pemeluk agama, meninggalkan teks Kitab Suci. Nasr Hamid Abu Zaid dikenal dengan pernyataannya bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks (hadharat al-nass). Pernyataan Abu Zaid ini bukan semacam kritik, tetapi deskripsi. Dengan kata lain, secara empiris, memang tidak mungkin seorang Muslim atau pemeluk agama manapun meninggalkan teks fondasional (al-nass al-mu'assis) yang menjadi dasar dari tradisi agama.

Jika seseorang mengatakan bahwa poligami adalah haram, apakah orang itu bisa disebut meninggalkan teks? Menurut saya, sama sekali tidak. Yang tepat adalah bahwa orang itu meninggalkan satu teks, seraya berpegangan pada teks lain. Ketika sekte Asy'ariyah yang diikuti oleh NU mengatakan bahwa Tuhan bisa dilihat dengan mata fisik manusia, maka ini pun bisa disebut sebagai "meninggalkan" teks (la tudrikuhu al-abshar wa huwa yudriku al-abshar"; teks Mu'tazilah), tetapi sekaligus berpegangan pada teks lain (wujuhun yauma'izin nadhirah, ila rabbiha nadzirah).

Jadi, definisi MUI mengenai Islam liberal itu sama sekali tak bisa dipegang, dan bisa dipakai untuk balik menyerang MUI atau NU sendiri. Definisi ini juga hanya menimbulkan kebingungan saja.

Memang harus diakui bahwa munculnya gagasan Islam liberal menimbulkan "iritasi" dan gangguan pada doktrin yang telah mapan. Kalangan tua sudah pasti tak menyukai gagasan ini. Tetapi, gagasan ini sulit dihindari, karena dinamika internal yang berlangsung dalam tubuh umat Islam sendiri, terutama dalam tubuh NU.

Anak-anak NU yang jumlahnya jutaan saat ini berbondong-bondong melanjutkan studi di IAIN dan perguruan tinggi umum. Sudah tentu, di sana mereka akan mempelajari filsafat, ilmu dan gagasan-gagasan baru. Karakter perguruan tinggi sangat beda dengan pesantren di mana otoritas kiai memegang peran penuh sehingga bisa mengontrol pemikiran murid. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa mendapatkan kesempatan yang luas untuk menjelajah ide yang bermacam-macam. Konsekwensinya, anak-anak muda Islam ini, termasuk anak-anak NU, akan membangun suatu pemahaman keislaman dan kesunnian yang berbeda dengan generasi tua.

Anak-anak NU yang belajar di Timur Tengah (Timteng) pun akan mengalami hal yang sama. Setelah berada di Timteng, mereka akan mendapatkan bahan bacaan yang beragama. Belum tentu pemahaman kesunnian yang mereka dapat di pesantren atau NU dulu akan sama dengan bacaan-bacaan baru yang mereka peroleh. Setelah mereka pulang, mereka tentu akan mengemukakan pemahaman yang berbeda dengan tradisi yang sudah ada.

Belum lagi jika diperhitungkan anak-anak muda NU yang belajar di perguruan tinggi umum atau di Barat. Mereka akan bersinggungan dengan literatur yang sama sekali berbeda.

Kenyataan-kenyataan ini akan dengan sendirinya membawa perubahan-perubahan yang tak terhindarkan (al-taghayyur al-muhattam) dalam tradisi keislaman, kesunnian dan ke-NU-an itu sendiri. Jika perubahan-perubahan ini hindak dihindarkan sama sekali, maka cara terbaik adalah menghentikan secara total anak-anak NU yang ingin belajar di perguruan tinggi, dan mengurung mereka di pesantren. Tentu opsi ini adalah opsi totaliter yang mustahil ditempuh. Tak mungkin kita mencegah keragaman bidang-bidang studi yang dimasuki oleh anak-anak NU; keragaman yang akhirnya juga menimbulkan keragaman cara pandang dan penafsiran.

Oleh karena itu, pernyataan KH. Ma'ruf Amin yang hendak "membersihkan" NU dari unsur-unsur liberal saya pandang sebagai pernyataan yang tak layak dikemukakan oleh petinggi NU. Pernyataan ini hanya layak dikatakan oleh orang-orang Islam radikal seperti Abu Bakar Ba'asyir. Saya yakin "mutu keilmuan" KH. Ma'ruf Amin jauh lebih baik ketimbang Ba'asyir.

Saya menghendaki bahwa NU saat ini bisa menjadi "kaldron" yang dapat menampung segala bentuk keragaman pendapat dan penafsiran Islam. Peta sosiologis anak-anak muda NU saat ini memeperlihatkan bahwa mereka menempuh pendidikan yang sangat beragam yang dengan sendirinya akan membawa perubahan-perubahan dalam cara anak-anak muda NU melihat tradisi kesunnian dan ke-NU-an. Ini adalah gerak alam yang tak mungkin dicegah.

Jika "logika" yang dipakai oleh NU adalah "membersihkan", bukan membuka dialog, maka NU akan kehilangan kesempatan besar untuk menjadi wadah pengolahan ide-ide Islam yang kreatif.

Akhir-akhir ini, saya mendengar sejumlah kiai yang resah karena pemikiran anak-anak muda NU yang dianggap "liar" dan keluar dari tradisi Aswaja. Tetapi, yang mengherankan saya adalah bahwa dari pihak NU sendiri jarang ada usaha untuk memfasilitasi keragaman pendapat ini. Yang muncul malah wacana "pembersihan". Wacana ini hanya akan membuat NU teralienasi dari basis sosialnya di kalangan anak-anak muda yang mulai bergairah untuk bereksperimen dengan gagasan-gagasan baru.

Saya masih bangga menjadi orang NU karena inilah organisasi yang melahirkan orang-orang seperti Gus Dur yang membawa angin segar dalam pemikiran keislaman. Jika warisan Gus Dur pudar sama sekali, dan kemudian yang tersisa adalah wacana "pembersihan" seperti yang diutarakan oleh KH. Ma'ruf Amin ini, maka saya khawatir pelan-pelan NU akan meniru gaya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) atau ormas-ormas "radikal" lain.

Saya khawatir...

Wassalam,

Ulil A. Abdalla
Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University.

Nasionalisme dan Politik Islam

2008-03-22T21:53:00.000+07:00

Oleh Abdurrahman Wahid

Beberapa waktu lalu penulis artikel ini ditanya orang. Apakah yang akan terjadi dengan gerakan- gerakan politik Islam di negeri kita? Penulis artikel ini menyebutkan apa yang dinyatakan Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang hal ini.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil-hasil survei belakangan, organisasi sektarian akan semakin kurang diminati orang dalam pemilu yang akan datang. Karena itu, PAN sudah menentukan akan mengambil dasar-dasar nonsektarian dalam kiprahnya. Ini adalah kenyataan lapangan yang tidak dapat dibantah. Hal tersebut memperkuat kesimpulan penulis artikel ini bahwa memang mayoritas para pemilih dalam pemilu di negeri kita tidak mau bersikap sektarian.

Penulis artikel ini sendiri sudah tidak mengakui klaim bahwa mayoritas penduduk berpikir sektarian. Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri menunjukkan hal itu. Bagaimana penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Karena penulis setia melihat kenyataan, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak lagi “menawarkan diri” kepada publik sebagai organisasi sektarian. Walaupun sejak semula ia menggunakan bahasa Arab, NU senantiasa merujuk kepada hal-hal nonsektarian. Contohnya pada 1918 ia menamakan diri “Nahdlatu al-Tujjar (kebangkitan kaum pedagang)”, sama sekali tidak digunakan kata Islam.

Begitu juga pada 1922, ketika para ulama itu mendirikan sebuah kelompok diskusi di Surabaya dengan nama Tasywir al- Afkar (konseptualisasi pemikiran). Tahun 1924, didirikanlah madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Pada 1957, NU mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Medan yang menghasilkan rumusan tentang presiden Republik Indonesia. Dalam rumusan tersebut, pemegang jabatan dipandang sebagai waliyyul amri dharuri bi al-syaukah (pemegang pemerintahan darurat dengan wewenang efektif).

Presiden dikatakan waliyyul amri karena ia memang memegang pemerintahan, yakni di zaman Presiden Soekarno (dan sampai sekarang pun masih demikian). Dikatakan dharuri (untuk sementara) karena secara teoretis kedudukannya tidak memenuhi persyaratan sebagai imam/ pemimpin umat Islam. Bi al-Syaukah karena memang pemerintahannya bersifat efektif. Dengan demikian, tiap-tiap kali akan diadakan pemilihan presiden, para ulama harus menetapkan apakah sang calon memenuhi ukuran-ukuran bagi imam sesuai hukum agama Islam.

Pada 1978, Rais Aam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH M Bisri Syansuri mengirimkan delegasi ke rumah mendiang Soeharto di Jalan Cendana dengan tugas menanyakan tujuh buah hal. Jika Pak Harto menjawab dengan empat buah hal saja yang benar, ia sudah layak dicalonkan PPP sebagai presiden.Tetapi KH M Masykur, HM Mintareja,dan KH Rusli Chalil (Perti) ternyata tidak menanyakan hal itu, melainkan bertanya bersedia atau tidak Pak Harto menjadi calon presiden dari PPP?

Sementara Harsono Tjokroaminoto tidak turut delegasi tersebut karena sudah “melarikan diri”dari tempat rapat, rumah KH Syaifuddin Zuhri di Jalan Dharmawangsa. Ketika penulis tanyakan kepada beliau bagaimana KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am PPP memandang hal ini, dijawab: beliau adalah salah seorang ulama yang sudah menetapkan policy berdasarkan aturan fikih. Dipakai atau tidak adalah tanggung jawab para politisi. Mereka yang akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti.

Di sini tampaklah ketentuan yang dipegangi beliau bahwa ada beda antara orang yang menggunakan fikih dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal belaka. Hal inilah yang membuat PPP menjadi partai yang sesuai bagi NU di masa itu. Namun, sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah digantikan oleh PKB. Kalau hal ini tidak disadari orang, akan terciptalah klaim yang tidak berdasarkan fakta nyata.

Akan tetapi perjuangan menegakkan demokrasi, termasuk memberlakukan ketentuan-ketentuan fikih dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan PKB, juga bukan tugas yang ringan. Dewasa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tengah mengadakan penertiban di segala bidang untuk menghadapi pemilihan umum dua tahun lagi. Dalam penertiban tersebut ada empat puluh kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten dibekukan dengan menunjuk caretaker (kepengurusan sementara).

Setelah itu akan dilakukan musyawarah-musyawarah dewan pengurus wilayah (DPW) pada tingkat provinsi dan dewan pengurus cabang (DPC) pada tingkat kabupaten/kota. Sikap ini diambil untuk menghasilkan sebuah proses yang bersih menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di negeri kita. Kalau ini tercapai, berarti PKB akan merintis jalan baru bagi bangsa dan negara. Sudah tentu kerangka yang dibuat itu tidak akan mencapai hasil apa-apa jika tidak disertai orientasi dan arah pembangunan bangsa dan negara yang benar.

Selama ini, pembangunan nasional kita hanya bersifat elitis, yaitu mementingkan golongan kaya dan pimpinan masyarakat saja. Sejak 17 Agustus 1945, pembangunan nasional kita sudah berwatak elitis. Apalagi sekarang, ketika kita dipimpin orang yang takut pada perubahan-perubahan. Tentu sudah waktunya kita sekarang mementingkan kebutuhan rakyat dalam orientasi pembangunan nasional kita. Kebutuhan dasar kita sebagai bangsa dan negara menghendaki kita mampu memanfaatkan segenap kekayaan alam sendiri beserta keterampilan berteknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk ini kita harus sanggup membagi dua pembangunan kita; di satu pihak perdagangan bebas (termasuk globalisasi) yang berdasarkan persaingan terbuka. Di pihak lain kita memerlukan usaha publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Tugas yang sangat berat,bukan?(*)

Jakarta, 17 Pebruari 2008

Al-Qur’an Lebih Toleran Ketimbang Umatnya

2008-03-22T21:51:00.000+07:00

Jakarta, wahidinstitute.org
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyatakan, jika mengacu pada UUD 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh warganya tanpa kecuali, baik yang beragama maupun yang tidak beragama alias ateis.

“Kita terikat UUD 1945. Kita harus bisa duduk bersama untuk mengurus bangsa ini.”

Demikian dinyatakan pendiri Maarif Institute itu ketika didaulat menjadi keynote speaker pada roundtable discussion bertajuk Kebebasan Beragama dalam Konstitusi, yang diselenggarakan the WAHID Institute bersama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di Gedung PBNU Lt. 5 Jl Kramat Raya Jakarta, Kamis (28/2/2008) siang.

Hadir juga sebagai narasumber Watimpres Adnan Butung Nasution, Ketua PBNU Masdar Farid Mas’udi, rohaniawan Katolik Frans Magnis Suseno dan advokat Frans Hendra Winata. Aktivis dari berbagai agama dan kepercayaan hadir pada diskusi yang dipandu aktivis perempuan Debra Yatim ini. AKKBB sendiri terdiri dari the WAHID Institute, ICRP, LBH Jakarta, KWI, Maarif Institute dan CC-GKI.

Dikatakan Syafii, kendati UUD 1945 menjamin perlindungan itu, namun KUHP pasal 156a justru melarang warga negara untuk tidak beragama. Semua harus menganut agama yang diakui. Padahal menurutnya, orang yang tidak beragama juga berhak hidup di muka bumi ini.

“Mereka nggak mau bertuhan, kita mau apa?” tanyanya. “Yang penting jangan mengganggu dan bikin onar,” imbuhnya.

Syafii lantas menyatakan, beragama atau tidak dan beriman atau tidak, itu pilihan masing-masing orang. Kalau sudah memilih, ujarnya, apapun resikonya ditanggung sendiri-sendiri. Karena itu, tidak boleh ada pemaksaan pada siapapun untuk menganut suatu agama. Apalagi sampai membunuh orang yang keluar dari agama itu.

“Apa hak duniawi kita untuk membunuh orang yang pindah agama? Perkara Tuhan marah, itu urusan Tuhan dengan mereka. Tapi jangan ada pengadilan dunia dengan membunuh mereka,” terang Syafii.

“Jadi, fikih klasik itu harus dikoreksi,” pintanya menambahkan.

Menurut Syafii, al-Qur’an sendiri jelas-jelas mengajarkan toleransi pada siapapun. Ini, misalnya, tercermin dari ayat la ikraha fi al-din (tidak ada paksaan dalam beragama). Namun, ia menyayangkan, umat Islam seringkali justru menafikan toleransi itu. “Ini pemahaman saya dari al-Qur’an. Jangan seenaknya, beda sedikit lalu digempur,” tegasnya.

Indonesia, oleh Syafii, diibaratkan lautan dengan ombak besar. Karenanya, dibutuhkan kapten yang berani menantang ombak guna menyelamatkan bangsa yang tengah retak ini. “Tapi, sekarang ini mencarinya susah,” tandasnya.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution setuju dengan Syafii Maarif. Negara harus obyektif dan adil melindungi seluruh warganya, baik yang beragama maupun tidak. “Negara ini berdiri di atas kemajemukan dan itu sudah ada lebih dulu dari pada negara ini,” ujarnya.

Karena itu, dirinya merasa heran dan rancu pada UU No.1/PNPS/1965 yang menetapkan adanya agama yang diakui dan tidak diakui. Namun diakuinya, penganut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, gembira dengan ketentuan ini, karena mereka mendapatkan pengakuan.

“Padahal itu kan diskrimantif pada yang tidak disebut. Kenapa tidak ada perasaan ini unfair dari pihak agama itu sendiri?” tanyanya heran. “Ini kritik saya pada penganut agama-agama itu,” imbuhnya.

Dikatakan Buyung, jika umat beragama meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda-beda agama, etnik, daerah, dan seterusnya, maka seharusnya tidak ada hak bagi siapapun untuk menghakimi pihak lain yang berbeda. “Hanya Tuhan-lah yang punya hak prerogatif untuk menilai dan menghakimi satu agama sesat atau tidak,” jelasnya.

Makanya, Buyung keberatan jika ada kelompok agama tertentu mengadili agama lain. Apalagi fatwanya dipakai oleh negara dan menjadi acuan bagi aparat, sehingga aparat berpihak pada kelompok agama tertentu sesuai fatwa itu. “Itu keterlaluan buat saya,” katanya berang.

Sedang Masdar F Masudi menyatakan, dari sudut UUD 1945, ketentuan kebebasan beragama absolutly klir. Hanya saja, katanya, ada problem pada aturan-aturan di bawahnya, sehingga bertentangan dengan UUD. “Ini harus diselesaikan melalui judicial review,” katanya.

Dari sudut ajaran agama, jika yang melakukan kekerasan atas nama agama adalah umat Islam, kata Masdar, al-Qur’an sesungguhnya justru sangat toleran. Bahkan, katanya, toleransi di sana lebih dari yang dibayangkan. Jika di Indonesia tidak ada kebebasan untuk tidak beragama, maka al-Qur’an menjamin itu. Misalnya, disebutkan faman sya’a falyukmin wa man sya’a falyakfur (yang mau beriman berimanlah dan yang mau kufur kufurlah).

“Kalkulasinya nanti di akhirat sana, bukan di dunia ini,” terangnya.

Tuhan sendiri, ujarnya, tidak pernah mengambil tindakan hukum apapun di dunia ini bagi hamba-Nya yang tidak beriman atau imannya keliru. Tuhan ingin memberi ruang yang luas baginya untuk bertaubat. Kalaupun tidak bertaubat, imbuhnya, nanti kalkulasinya di akhirat.

“Kalau Tuhan saja tidak mengambil tindakan terhadap orang yang keyakinannya salah, apalagi manusia? Mestinya lebih tidak berhak lagi,” tegas Masdar.

Apa yang melatarbelakangi tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan sekelompok umat Islam? Masdar menengarai, itu bukan lantaran hukum atau ayat dalam kitab suci. “Jangan-jangan ini soal psikologi sosial umat Islam, yang merasa termarjinalkan di percaturan global ini, sehingga mereka gampang curiga pada orang lain hanya karena beda kosa kata atau simbol,” ungkapnya.[nhm]

Islam Politik dan Regulasi Pluralisme

2008-03-22T21:49:00.000+07:00

"Politik Dianggap Dapat Melindungi Agama"

Jakarta, wahidinstitute.org
Peneliti the WAHID Institute Rumadi menjelaskan, ramainya tuntutan formalisasi syariah Islam oleh kelompok Islam tertentu karena keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna.

Bukti kesempurnaan itu, menurut kelompok ini, Islam tidak hanya mengurusi persoalan ritual keagamaan atau kemasyarakatan, namun juga detail-detail lain semisal etika berpakaian, masuk kamar mandi, hubungan suami isteri, dan seterusnya.

“Ini menjadi keyakinan kuat di sebagian kalangan umat Islam. Jika ada yang mengatakan Islam tidak sempurna, dia akan dicap meragukan agamanya sendiri.”

Demikian dikatakan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, saat menjadi narasumber pada Workshop Islam dan Pluralisme V bertema Islam Politik dan Regulasi Pluralisme , di Kantor the WAHID Institute Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Matraman Jakarta, Jum’at ( 22/2/2008 ) malam.

Jika hal-hal kecil saja diatur oleh Islam, urai Rumadi menirukan para pengusung Syariat Islam itu, sangat tidak masuk akal persoalan negara yang menyangkuat hajat hidup orang banyak justru luput dari Islam. “Makanya ada adagium al-Islam din wa daulah/ Islam adalah agama dan negara,” terangnya.

Itulah sebabnya ada keyakinan antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akibatnya, kata Rumadi, orang yang memasarkan ide sekularisasi akan mendapatkan resistensi sangat kuat dari kelompok ini.

Selain itu, ujar Rumadi, ada anggapan bahwa sejak awal Islam telah bersinggungan dengan politik. Buktinya, sejarah mencatat penaklukan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam atas Romawi yang saat itu menjadi kekuatan sangat besar. Kemenangan ini bahkan telah diisyaratkan al-Qur’an jauh hari sebelumnya, melalui Surah al-Rum.

Rumadi lantas menyebutkan sebuah riwayat tentang hal ini. Suatu ketika, Nabi Muhammad Saw sedang duduk santai di sekitar Ka’bah. Di pojok lain, cerita Rumadi, ada dua orang yang tengah berbincang-bincang. Salah satu dari mereka menyatakan, Nabi Muhammad pernah mengaku bisa menaklukan Romawi. Menurut Rumadi, waktu itu belum terbayang sama sekali ada orang yang mampu melakukannya.

“Penaklukan itu dipahami sebagai doktrin untuk merengkuh kekuasaan politik,” ungkap Rumadi .

“Menguasai politik juga dianggap dapat melindungi agama,” imbuhnya.

Sepeninggal Nabi Muhamamd SAW, Islam berhasil menguasai Spanyol dalam rentang waktu yang cukup lama. Ini juga menjadi imaji para pengusung formalisasi Syariat Islam. “Menurut mereka, Islam tidak bisa tegak tanpa kekuasaan politik. Karenanya, jika ingin meraih kesempurnaan Islam, tidak ada cara lain kecuali menguasai politik,” kata Rumadi.

Jika politik dikuasai umat lain di luar Islam, jelas Rumadi, ada kekuatiran dari kelompok ini bahwa orang Islam akan dipinggirkan. Lagi-lagi, kasus di Spanyol menjadi landasannya. Ketika Islam menguasai Spanyol, orang-orang non-Islam diberi keleluasan memeluk agamanya. Namun saat kekuasaan berganti dipegang umat Kristen, hanya ada dua pilihan bagi umat Islam: masuk Kristen atau keluar dari Spanyol.

“Itu yang selalu menjadi contoh untuk menggambarkan eratnya hubungan Islam dan politik,” jelasnya.

Untuk menyukseskan tujuannya, kelompok ini lantas menuntut diberlakukannya formalisasi Syariat Islam melalui perundang-undangan negara. Bahkan mereka juga bergerilya menuntut pemerintah daerah di berbagai wilayah negeri ini untuk menerapkan perda Syariat Islam. Karena itu muncul perda bebas buta aksara Arab, kewajiban berjilbab, larangan khalwat dan seterusnya. “Ini mengancam pluralisme yang menjadi akar eksistensi negeri ini,” kuatir Rumadi.

Seorang peserta bertanya bahwa umat Islam tidak bersatu dalam sebuah partai. "Apakah ini strategi untuk menggapai tujuan itu?” tanyanya.

“Saya kira, konspirasi seperti itu tidak mungkin terjadi,” tegas Rumadi.

Alasannya, jelas Rumadi, Islam tidak bisa dijadikan sebagai platform politik bersama. Tujuan puncak politik Islam memang mendirikan negara Islam, namun platform ini tidak akan laku bagi orang Islam yang ada di Golkar, apalagi yang di PKB. Tidak mungkin semua kekuatan Islam setuju formalisasi syariat Islam, apalagi orang-orang Islam yang ada di partai-partai sekuler.

“Islam politik harus mencari isu-isu keagamaan yang bisa menggerakkan semua kekuatan. Tapi menurut saya ini nyaris tidak akan ketemu,” urainya.

Apa yang diuraikannya di atas, menurut Rumadi, adalah argumen-argumen yang muncul dari internal Islam sendiri. Namun katanya, ada argumen lain yang bersifat eksternal.

Misalnya, pertama, multi krisis Indonesia yang tidak berkesudahan hingga kini sejak 1997. Berbagai cara telah dicoba. Satu-satunya yang belum dicoba, menurut kelompok ini adalah sistem Islam. Padahal Islam juga memiliki sistem ekonomi.

“Kelompok ini yakin, jika syariah Islam diterapkan, krisis negara ini bisa pulih. Tapi saya tidak meyakini hal ini,” katanya.

Kedua, moralitas bangsa yang telah rusak. Korupsi terjadi di segala lini, pelacuran, judi, minuman keras merajalela, dan sebagainya. Lagi-lagi, Islam diyakini sebagai satu-satunya solusi. Ketiga, Islam di Indonesia mayoritas. “Maka bagi mereka wajar, jika umat Islam memiliki hak istimewa di negara ini,” ujar Rumadi.

Keempat, hukum di Indonesia warisan kolonial yang terbukti gagal. Apalagi KUHP ternyata tidak mampu mengatasi problem pidana di Indonesia. Menurut mereka, yang mampu mengatasi semua itu adalah Islam.

Untuk mengusung hal ini, kata Rumadi, mereka menggunakan pintu masuk UU Otonomi Daerah Tahun 1999 dan UU Nomor 24 Tahun 2004 yang menyebutkan tiap-tiap daerah bisa membuat perda-perda yang menjadi ciri khas daerah itu. “Kata ‘ciri khas’ itulah yang menjadi pintu masuk formalisasi Syariat Islam di sejumlah daerah,” ujarnya.

Karenanya, tiap-tiap daerah lantas mencari ciri khas masing-masing. Sebagian menemukan akar sejarah daerahnya adalah Islam, sehingga Syariat Islam harus ditegakkan. Maka darinyalah lahir perda-perda yang memiliki semangat ke-Islam-an.[nhm]
I

PASAR MODAL SYARIAH

2008-03-22T10:06:00.001+07:00

Pendahuluan

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berivestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah.

Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Indeks JII.

Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi criteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.
Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management.

Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Obligasi Syariah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi:

Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tsb menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yg bertentangan dengan syariah Islam diantaranya: (i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yg memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv) usaha yg memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang2 ataupun jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat.
Peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha yg kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yg kuat; (iii) memiliki citra yg baik bagi publik.
Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.

Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi

Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan Reksa Dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrument syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrument keuangan syariah lainnya.

Fatwa dan Peraturan Pasar Modal Syariah

Ketentuan operasional pasar modal syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan peraturan yang diterbitkan BAPEPAM-LK, yaitu adalah:

No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

Mengenal Obligasi Syariah

2008-03-22T09:55:00.000+07:00

Iggi H Achsien

PASAR modal syariah telah diluncurkan pada 14 Maret 2003. Muncul harapan bahwa pasar modal yang didasari prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi. Pasar modal syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan institusi-institusi (lembaga keuangan) syariah dan instrumen-instrumen syariah. Salah satu instrumen syariah yang diperkirakan akan berkembang pesat adalah obligasi syariah.

MEMANG terdapat keterkaitan yang erat dalam upaya pengembangan pasar modal syariah ini. Pasar, instrumen, dan institusi menjadi komponen yang saling mendukung dalam sistem keuangan. Satu institusi akan membutuhkan pasar, instrumen, dan institusi lainnya. Ketika bank syariah dikembangkan, muncullah kebutuhan untuk membuat pasar uang syariah. Pada saat reksa dana syariah dimunculkan, perlu instrumen halal untuk penyaluran penempatan portfolio-nya. Demikian juga dengan asuransi dan dana pensiun syariah. Lembaga keuangan syariah ini memerlukan bank syariah, membutuhkan pasar modal syariah dengan saham halal dan obligasi syariahnya. Ketika suatu emiten yang tercatat di bursa ingin dikatakan tergolong syariah, boleh jadi emiten tadi memerlukan obligasi syariah sebagai pendanaan alternatifnya.

Pengertian obligasi syariah

Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Pada awalnya, penggunaan istilah "obligasi syariah" sendiri dianggap kontradiktif. Obligasi sudah menjadi kata yang tak lepas dari bunga sehingga tidak dimungkinkan untuk di- syariah-kan.

Namun sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah, tetap menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi tidak dengan dasar bunga, demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi. Mulanya dikenal sebagai instrumen fixed income karena memberikan kupon dengan bunga tetap (fixed) sepanjang tenornya. Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang (floating) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga, tetapi bagi hasil atau margin/fee.

Menarik untuk memperhatikan bahwa Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN- MUI/IX/2002 tersebut memberikan pertimbangan awal bahwa obligasi yang selama ini (konvensional) didefinisikan masih belum sesuai dengan syariah. Karenanya, obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip syariah.

Mengapa obligasi syariah?

Dari sisi pasar modal, penerbitan obligasi syariah muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan reksa dana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan investasi.

Menariknya, investor obligasi syariah tidak hanya berasal dari institusi-institusi syariah saja, tetapi juga investor konvensional. Produk syariah dapat dinikmati dan digunakan siapa pun, sesuai falsafah syariah yang sudah seharusnya memberi manfaat (maslahat) kepada seluruh semesta alam. Investor konvensional akan tetap bisa berpartisipasi dalam obligasi syariah, jika dipertimbangkan bisa memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga likuid. Sementara obligasi konvensional, investor base-nya justru terbatas karena investor syariah tidak bisa ikut ambil bagian di situ!

Bagi emiten, menerbitkan obligasi syariah berarti juga memanfaatkan peluang-peluang tertentu. Emiten dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas, baik investor konvensional maupun syariah. Selain itu, struktur obligasi syariah yang inovatif juga memberi peluang untuk memperoleh biaya modal yang kompetitif dan menguntungkan.

Tetapi, sebagai catatan, tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

(1) Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:

(i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

(2) Peringkat Investment Grade: (i) memiliki fundamental usaha yang kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yang kuat; (iii) memiliki citra yang baik bagi publik

(3) Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII)

Struktur obligasi syariah

Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan:

(1) Bagi Hasil berdasarkan akad Mudharabah/Muqaradhah/Qiradh atau Musyarakah. Karena akad Mudharabah/Musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.

(2) Margin/Fee berdasarkan akad Murabahah atau Salam atau Istishna atau Ijarah. Dengan akad Murabahah/Salam/ Isthisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

Di Indonesia, yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur Mudharabah (bagi hasil pendapatan) baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan dalam waktu dekat (lihat tabel). Sehingga, yang dikenal adalah obligasi syariah mudharabah.

Obligasi syariah mudharabah memang telah memiliki pedoman khusus dengan disahkannya Fatwa No: 33/DSN-MUI/ IX/2002. Disebutkan dalam fatwa tersebut, bahwa Obligasi Syariah Mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Selain telah mempunyai pedoman khusus, terdapat beberapa alasan lain yang mendasari pemilihan struktur mudharabah ini, di antaranya adalah:

(i) Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang; (ii) Dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing) seperti pendanaan modal kerja ataupun pendanaan capital expenditure; (iii) Mudharabah merupakan percampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga membuatnya strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai; (iv) Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur Murabahah dan Bai bi-thaman Ajil menjadi Mudharabah dan Ijarah

Mekanisme atau beberapa hal pokok mengenai obligasi syariah mudharabah ini dapat diringkaskan dalam butir-butir berikut:

(i) Kontrak atau akad Mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan; (ii) Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit; operating profit, EBIT, atau EBITDA). Tetapi, Fatwa No: 15/DSN-MUI/IX/2000 memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan pembagian usaha sebaiknya menggunakan prinsip Revenue Sharing; (iii) Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan Emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.

(iv) Pendapatan Bagi Hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

(v) Pembagian hasil pendapatan ini atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan); (vi) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative return tertentu.

Beberapa tantangan

Obligasi syariah dinilai prospektif, tetapi menghadapi tantangan yang tak sedikit. Sosialisasi yang belum cukup. Harus diakui bahwa masyarakat kita belum begitu terbiasa dengan sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya. Padahal, potensi investor obligasi syariah dari ritel tergolong besar. Hal ini dimungkinkan karena denominasi obligasi syariah yang diterbitkan bisa senilai Rp 10 juta. Sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dalam jangka yang lebih panjang, alih-alih hanya di deposito yang berjangka pendek.

Tantangan berikut menyangkut opportunity cost yang secara sederhana diterjemahkan sebagai "second best choice". Langsung atau tak langsung ada pembandingan atas pilihan yang ada. Karena investor base obligasi syariah secara potensial sangat luas, mau tidak mau, obligasi syariah berdasarkan bagi hasil akan menghadapi ini.

Ilustrasinya, ketika obligasi syariah mudharabah ditawarkan, emiten membandingkannya dengan suku bunga pinjaman sementara investor (terutama investor konvensional) membandingkan dengan yield obligasi konvensional. Karena sistem bagi hasil ini tidak menawarkan "fixed-predetermined return", hasilnya bisa berfluktuasi.

Misalnya suatu saat, obligasi syariah ini memberi tingkat kupon 20 persen, investor akan senang, tetapi sepertinya emiten akan merasa "kemahalan" karena membandingkan dengan pinjaman bank atau obligasi konvensional dengan bunga kupon lebih murah.

Di saat lain, obligasi syariah memberi kupon "hanya" 12 persen, emiten senang, tetapi investor akan membandingkannya dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, atau obligasi konvensional lainnya. Memang opportunity cost, dan penurunan kinerja pendapatan ini menjadi salah satu risiko bagi investor obligasi syariah.

Padahal, risiko investor di obligasi syariah sebetulnya mirip saja dengan investor obligasi dengan bunga mengambang. Berbedanya adalah, struktur syariah ini sesungguhnya lebih menawarkan "keadilan".

Tantangan lain adalah menyangkut perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder yang mengemuka kepentingannya karena tujuan likuiditas (as-suyulah). Hampir semua Islamic bonds dibeli untuk investasi jangka panjang, sampai jatuh tempo. Lebih banyaknya investor yang buy and hold memang akan membuat pasar sekundernya kurang likuid. Hal ini terjadi pada Obligasi Syariah Mudharabah Indosat.

Suksesnya sebuah pasar dan instrumen keuangan, baik syariah maupun lainnya, akan tergantung pada faktor kepercayaan atas sistem dan proses, keragaman dan kualitas produk, serta keyakinan investor dan emiten untuk menggunakan produk keuangan tersebut.

Dengan kondisi yang telah diuraikan di atas, masa depan obligasi syariah masih tetap dipandang prospektif sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya.

Iggi H Achsien Head Unit Syariah AAA Sekuritas

Dialog agama

2008-03-22T08:26:00.001+07:00

Berdayakan Kemandirian Ekonomi Bangsa

AGS / Kompas Images
Sayuti Asyathri

Sabtu, 22 Maret 2008 | 00:11 WIB

Jakarta, Kompas - Kemandirian secara ekonomi harus diupayakan bangsa Indonesia umumnya maupun umat Islam khususnya. Nabi Muhammad SAW semasa hidup telah memberi teladan tentang pentingnya kemandirian tersebut.

Nabi Muhammad, menurut pakar ekonomi syariah Syafii Antonio, sudah belajar kemandirian sejak usia 12 tahun, dengan berniaga bersama pamannya. Bahkan, perniagaan yang dilakukan Nabi tidak hanya berada dalam satu negara, tetapi sudah antarnegara. ”Kearifan yang dicontohkan Nabi dalam berniaga sering kali tidak dijadikan teladan oleh umat Islam saat ini,” ujarnya dalam pengajian Orbit di Jakarta, Kamis (20/3) malam.

”Lihat saja dalam pelaksanaan haji, sebagian besar dana haji jatuh ke perusahaan Boeing, ke produsen tenda tahan api dari Eropa, ke pembuat pakaian ihrom di China. Padahal, Nabi sudah mengingatkan, tidak akan merdeka suatu kaum jika tidak mandiri,” kata Syafii.

Secara terpisah, Ketua Litbang DPP Partai Amanat Nasional Sayuti Asyathri mengatakan, kemandirian sudah menjadi prinsip sejak awal yang ingin dilakukan PAN. Itu sebabnya, kemandirian terus diusahakan warga PAN.

Misalnya saja, PAN sudah mengembangkan jaringan wirausaha sehingga mampu saling mendukung dalam menghadapi persaingan global. ”Selain jaringan wirausaha, PAN juga mengembangkan jaringan petani dan nelayan yang diharapkan mampu meningkatkan harkat kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sayuti, bangsa ini memang sudah lama meninggalkan kemandirian. Padahal, kemandirian bangsa inilah yang harus didorong jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar.

”Bayangkan saja, banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dikelola oleh pihak asing. Tidak heran jika keuntungan atas hasil pengelolaan sumber daya alam itu lebih banyak diambil pihak asing ketimbang dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya. (MAM)

Islam dan Kekuasaan (III)

2008-03-19T21:10:00.000+07:00

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Ibarat bom nuklir, ayat-ayat ini telah meluluhlantakkan kepongahan si kaya yang zalim dan kikir dengan jarak jangkauan yang menembus zaman sampai di era kita sekarang. Sekiranya sekadar mengumpulkan harta, tetapi punya kepedulian terhadap sektor masyarakat yang lemah dan tertindas, boleh jadi Tuhan tidak akan sedemikian marah. Kelompok miskin dan telantar ini adalah korban dari struktur ekonomi elite Quraisy yang kapitalistik-eksploitatif, jika istilah itu bisa kita pakai. Sebab, substansinya sama dengan watak kapitalisme modern.

Struktur inilah yang diincar Alquran via perjuangan Muhammad untuk diganti dengan sistem ekonomi yang berkeadilan. Semuanya ini hanyalah mungkin jika kekuasaan ada di tangan. Jadi, kekuasaan harus diabdikan untuk membela yang lemah, bukan untuk memperkuat yang kuat. Hijrah ke Madinah adalah dalam upaya pengambilalihan kekuasaan oleh Nabi terhadap penguasa Quraisy yang ternyata harus dilakukan melalui peperangan yang membawa korban.

Pertanyaan yang muncul adalah: apakah pengambilalihan kekuasaan itu merupakan bagian dari kerasulan atau semata-mata karena keharusan sejarah? Yang jelas bahwa Makkah harus dikuasai pada suatu ketika memang telah menjadi target perjuangan Nabi. Tanpa Makkah, yang kemudian menjadi pusat spiritual dunia Islam, gerakan pembaruan moral-sosial-politik tidak akan pernah mencapai titik ujung. Oleh sebab itu, penaklukkan Kota Makkah di samping keharusan sejarah, juga sekaligus sudah menjadi sesuatu yang inheren dalam kerasulan Nabi.

Akan menjadi absurd (mustahil) belaka bila Ka'bah tetap berada dalam kekuasaan non-Muslim. Lebih dari itu, bukankah pembebasan Makkah juga berarti pembebasan kaum dhuafa dari penindasan eksploitasi roda komersialisme elite Quraisy? Islam sejak awal merupakan gerakan pembaruan prorakyat kecil, tetapi pada periode-periode tertentu visi tentang ini dikaburkan.

Mungkin dari perbincangan di atas, kita sudah sedikit dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam kekuasaan itu bersifat fungsional, yaitu berfungsi sebagai alat yang penting bagi pembumian cita-cita moral Alquran yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan kolektif manusia. Sampai periode al-khulafa al-rasyidun, relatif warna moral dalam sistem kekuasaan Islam masih cukup dirasakan sebagai kelanjutan dari era Nabi, sekalipun pembunuhan dan peperangan sesama Muslim sudah mulai berlaku.

Pembunuhan Khalifah 'Ustman dan perang antara 'Ali dan Mu'awiyah kemudian telah mengganggu realisasi perintah moral Alquran, tetapi bangunan keadilan belumlah runtuh sama sekali dan wawasan politik Islam belum dicemari oleh sifat imperial Islam, sebagaimana yang berkembang pada periode berikutnya: Umaiyah (661-750), 'Abbasiyah (750-1258), Turki Usmani (1299-1924). Di samping tiga imperium besar ini, telah menjamur pula kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersengketa dengan fanatisme masing-masing. Islam di tangan penguasa imperial telah kehilangan sifat egalitariannya.

Kita mengakui bahwa di era imperial Islam, peradaban Islam memang pernah mencapai puncak-puncak tertinggi. Tetapi, prinsip syura-egalitarian (semacam demokrasi) telah dibenam di bawah abu sejarah. Struktur politik di bawah payung imperial Islam ditandai oleh sistem patron-client, di mana penguasa secara berketurunan berada di puncak piramida kekuasaan, sedangkan rakyat hanya punya satu tugas: taat.

Perkara penguasa itu adil atau zalim tidak boleh dipersoalkan secara terbuka. Setidak-tidaknya begitulah menurut teori yang dikembangkan para yuris Muslim abad klasik. Ungkapan "sultan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi" adalah bagian yang menyatu dengan watak patron-client itu. (Lih misalnya Ibn Taimiyah, al- Siayasah al-Syar'iyah. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiyah, 1966, hlm 139; juga lih al-Mawardi, Ahkam al- Sulthaniyah. Kairo: Muhammad Mahmud al-Halabi, 1973/1393, hlm 5).

Di lingkungan imperial Islam, tidaklah mungkin muncul pemikiran-pemikiran kreatif yang populis dalam menyusun teori-teori politik, sebagaimana yang kita rasakan desakannya sekarang ini. Kesimpulannya adalah: dunia Islam sekarang sebenarnya tidak perlu ragu lagi dalam menyusun teori politiknya, yaitu harus berangkat dari prinsip syura-egalitarian (lih. Alquran surat al-Syura: 38 dan surat Ali 'Imran: 159) dan praktik masa al-khulafa al-rasyidun.

Sisa-sisa imperial Islam harus dimasukkan ke dalam museum sejarah secara berangsur tetapi pasti. Agar anggota umat, tidak peduli jenis darahnya, biru atau merah, punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi puncak dalam sistem kekuasaan, tentu dengan kualifikasi yang memenuhi standar yang diperlukan. Khususnya yang menyangkut moral, kemampaun, dan visi keadilan yang jelas.

Dalam perspektif ini, bentuk republik, seperti di Iran masa sekarang, rasanya lebih dekat pada sistem politik Islam yang dikehendaki Alquran, sekalipun saya menyimpan kritik terhadap sistem politik Iran ini. Allahu a'lam!

Islam dan Kekuasaan (II)

2008-03-19T21:09:00.000+07:00

Oleh:Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Sebenarnya jauh sebelum dilantik menjadi nabi dalam usia 40 tahun, Muhammad telah menyadari sepenuhnya masalah kesenjangan sosio-ekonomi yang parah yang melilit mayoritas penduduk Makkah yang miskin. Monopoli pihak Quraisy atas politik dan ekonomi yang ditopang budaya syirik adalah penyebab utama dari segala bentuk ekspolitasi atas sektor masyarakat yang lemah. Mereka inilah yang menjadi bulan-bulanan kezaliman penguasa.

Kondisi sosial itulah yang mendorong Muhammad berkali-kali menyendiri di Gua Hira, demi mencari solusi bagi ketimpangan sosial ini. Di gua inilah menurut sejarah wahyu pertama itu diturunkan, tetapi sepintas lalu tidak berbicara langsung tentang realitas sosial yang timpang itu.

Kita kutip makna wahyu pertama itu: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang teramat mulia. Yang mengajar dengan [perantaraan] pena. Mengajar manusia tentang apa yang tidak diketahuinya." (Surat al-'Alaq: 1-5). Bukankah ayat-ayat ini selayang pandang tidak langsung membidik jantung oligarki Quraisy yang anti keadilan itu? Pandangan selintas memang terkesan demikian.

Tetapi bila dicermati lebih dalam, apalagi jika dikaitkan dengan ayat-ayat yang turun sesudah itu (seluruhnya di luar Gua Hira), tesis kita tentang kaitan tauhid dengan masalah keadilan begitu jelas dan terang. Kita lihat dulu lima ayat di atas, dan apa kaitannya dengan sebuah masyarakat egalitarian.

Setidak-tidaknya terdapat empat paradigma pokok dalam wahyu pertama itu. Pertama, prinsip pembebasan manusia dari buta baca dan buta tulis; kedua, doktrin tentang kedudukan Tuhan sebagai Pencipta yang teramat mulia; ketiga, pemberitahuan tentang asal-usul kejadian manusia dari segumpal darah; keempat, penegasan tentang fungsi Tuhan sebagai Maha Pengajar.

Untuk diskusi kita, paradigma pertama dan ketiga yang perlu disorot lebih jauh. Muhammad adalah seorang anak manusia yang teramat cerdas, otak dan ruhani. Dia paham betul apa makna keempat paradigma itu bagi gerakan pembaruan sosial yang akan dilancarkan. Prinsip pertama tentang tulis-baca untuk mencerdaskan manusia, sebab pembaruan masyarakat hanyalah mungkin dapat diwujudkan bila masyarakat itu cerdas.

Kecerdasanlah yang mampu membaca dengan tajam realitas politik eksploitatif elite Quraisy yang harus ditumbangkan pada suatu hari melalui kekuasaan. Imbauan moral semata tidak pernah efektif. Kemudian, penegasan tentang asal-usul manusia dari segumpal darah yang bertujuan menggiring bola kehidupan menuju terbentuknya sebuah masyarakat egalitarian. Dengan asal-usul yang sama, maka kelas-kelas sosial yang dibuat berdasarkan mitos-mitos sejarah yang tidak punya dasar harus dihapuskan.

Elit Quraisy rupanya telah merasakan arah angin dari gerakan Muhammad ini. Jika tidak dibabat di kuncupnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh bangunan dan tatanan sosial politik mereka akan berantakan, seperti rubuhnya rumah dari kartu. Alquran bahkan dengan manis tetapi sangat terang menggambarkan bahwa struktur masyarakat Quraisy itu sungguh sangat rapuh. Kita kutip: "Bandingan orang-orang yang memilih pelindung selain Allah adalah ibarat laba-laba yang membuat rumah. Padahal, serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba, jika saja mereka mengetahui." (Al-'Ankabut: 41).

Kerapuhan yang dibungkus dengan kekejaman ini akan dengan mudah terbaca mereka yang cerdas. Alangkah jauhnya sasaran yang hendak ditembak wahyu pertama itu dalam upaya menegakkan keadilan dan masyarakat egalitarian. Muhammad dan pengikutnya dalam jumlah kecil sebenarnya sejak sekitar tahun ketiga kenabian sudah mulai berterus terang tentang tujuan yang hendak diraih. Akibatnya memang fatal: konflik terbuka tidak dapat dihindari. Ikuti bentak Alquran ayat Makkiyah tentang watak hedonistik kelompok elite Quraisy: "Kamu telah dilengahkan oleh sifat berlebih-lebihan [dalam menumpuk harta, kekuasaan, dan kesenangan], hingga kamu masuk kuburan." (Al- Takatsur: 1-2).

Lagi, berikut dalam surat al-Humazah, ayat 1-9, diperkirakan turun menjelang akhir tahun ketiga kenabian, bentakan itu lebih keras lagi: "Celakalah bagi setiap penyebar fitnah dan pengumpat. Yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya. Mengira bahwa kekayaannya akan membuatnya kekal. Sama sekali tidak! Ia akan dijerumuskan ke dalam Huthamah. Tahukah engkau apakah Huthamah itu? [Itulah] api Allah yang dinyalakan. Yang naik masuk ke hati. Sungguh, [neraka] itu akan ditutup rapat atas mereka. [Sedangkan mereka itu] diikat pada tiang-tiang yang panjang."

Islam dan Kekuasaan (I)

2008-03-19T21:08:00.000+07:00

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Sebenarnya jauh sebelum dilantik menjadi nabi dalam usia 40 tahun, Muhammad telah menyadari sepenuhnya masalah kesenjangan sosio-ekonomi yang parah yang melilit mayoritas penduduk Makkah yang miskin. Monopoli pihak Quraisy atas politik dan ekonomi yang ditopang budaya syirik adalah penyebab utama dari segala bentuk ekspolitasi atas sektor masyarakat yang lemah. Mereka inilah yang menjadi bulan-bulanan kezaliman penguasa.

Kondisi sosial itulah yang mendorong Muhammad berkali-kali menyendiri di Gua Hira, demi mencari solusi bagi ketimpangan sosial ini. Di gua inilah menurut sejarah wahyu pertama itu diturunkan, tetapi sepintas lalu tidak berbicara langsung tentang realitas sosial yang timpang itu.

Kita kutip makna wahyu pertama itu: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang teramat mulia. Yang mengajar dengan [perantaraan] pena. Mengajar manusia tentang apa yang tidak diketahuinya." (Surat al-'Alaq: 1-5). Bukankah ayat-ayat ini selayang pandang tidak langsung membidik jantung oligarki Quraisy yang anti keadilan itu? Pandangan selintas memang terkesan demikian.

Tetapi bila dicermati lebih dalam, apalagi jika dikaitkan dengan ayat-ayat yang turun sesudah itu (seluruhnya di luar Gua Hira), tesis kita tentang kaitan tauhid dengan masalah keadilan begitu jelas dan terang. Kita lihat dulu lima ayat di atas, dan apa kaitannya dengan sebuah masyarakat egalitarian.

Setidak-tidaknya terdapat empat paradigma pokok dalam wahyu pertama itu. Pertama, prinsip pembebasan manusia dari buta baca dan buta tulis; kedua, doktrin tentang kedudukan Tuhan sebagai Pencipta yang teramat mulia; ketiga, pemberitahuan tentang asal-usul kejadian manusia dari segumpal darah; keempat, penegasan tentang fungsi Tuhan sebagai Maha Pengajar.

Untuk diskusi kita, paradigma pertama dan ketiga yang perlu disorot lebih jauh. Muhammad adalah seorang anak manusia yang teramat cerdas, otak dan ruhani. Dia paham betul apa makna keempat paradigma itu bagi gerakan pembaruan sosial yang akan dilancarkan. Prinsip pertama tentang tulis-baca untuk mencerdaskan manusia, sebab pembaruan masyarakat hanyalah mungkin dapat diwujudkan bila masyarakat itu cerdas.

Kecerdasanlah yang mampu membaca dengan tajam realitas politik eksploitatif elite Quraisy yang harus ditumbangkan pada suatu hari melalui kekuasaan. Imbauan moral semata tidak pernah efektif. Kemudian, penegasan tentang asal-usul manusia dari segumpal darah yang bertujuan menggiring bola kehidupan menuju terbentuknya sebuah masyarakat egalitarian. Dengan asal-usul yang sama, maka kelas-kelas sosial yang dibuat berdasarkan mitos-mitos sejarah yang tidak punya dasar harus dihapuskan.

Elit Quraisy rupanya telah merasakan arah angin dari gerakan Muhammad ini. Jika tidak dibabat di kuncupnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh bangunan dan tatanan sosial politik mereka akan berantakan, seperti rubuhnya rumah dari kartu. Alquran bahkan dengan manis tetapi sangat terang menggambarkan bahwa struktur masyarakat Quraisy itu sungguh sangat rapuh. Kita kutip: "Bandingan orang-orang yang memilih pelindung selain Allah adalah ibarat laba-laba yang membuat rumah. Padahal, serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba, jika saja mereka mengetahui." (Al-'Ankabut: 41).

Kerapuhan yang dibungkus dengan kekejaman ini akan dengan mudah terbaca mereka yang cerdas. Alangkah jauhnya sasaran yang hendak ditembak wahyu pertama itu dalam upaya menegakkan keadilan dan masyarakat egalitarian. Muhammad dan pengikutnya dalam jumlah kecil sebenarnya sejak sekitar tahun ketiga kenabian sudah mulai berterus terang tentang tujuan yang hendak diraih. Akibatnya memang fatal: konflik terbuka tidak dapat dihindari. Ikuti bentak Alquran ayat Makkiyah tentang watak hedonistik kelompok elite Quraisy: "Kamu telah dilengahkan oleh sifat berlebih-lebihan [dalam menumpuk harta, kekuasaan, dan kesenangan], hingga kamu masuk kuburan." (Al- Takatsur: 1-2).

Lagi, berikut dalam surat al-Humazah, ayat 1-9, diperkirakan turun menjelang akhir tahun ketiga kenabian, bentakan itu lebih keras lagi: "Celakalah bagi setiap penyebar fitnah dan pengumpat. Yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya. Mengira bahwa kekayaannya akan membuatnya kekal. Sama sekali tidak! Ia akan dijerumuskan ke dalam Huthamah. Tahukah engkau apakah Huthamah itu? [Itulah] api Allah yang dinyalakan. Yang naik masuk ke hati. Sungguh, [neraka] itu akan ditutup rapat atas mereka. [Sedangkan mereka itu] diikat pada tiang-tiang yang panjang."

Kemajemukan

2008-03-19T17:46:00.000+07:00

Mencari Model Kerukunan Antarumat Beragama

Rabu, 19 Maret 2008 | 01:07 WIB

Ayang Utriza NWAY

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari ”ledakan konflik antarumat beragama yang terjadi tiba-tiba”.

Pancasila: model Indonesia

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para Bapak Pendiri yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang.

Sebagai ideologi negara, Pancasila seakan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia merupakan konsep ideal untuk menciptakan kerukunan aktif di mana anggota masyarakat bisa hidup rukun di atas aras kesepahaman pemikiran.

Harus diakui bahwa keberadaan Pancasila benar-benar menjadi kalimatun sawâ’ (as a model of living togetherness) bagi masyarakat Indonesia.

Laicité: model Perancis

Laicité atau sekularisme ala Perancis pun menjadi salah satu konsep ideal untuk menciptakan kerukunan beragama. Undang-Undang Laicité 1905 mengatur pemisahan negara dan agama di Perancis. Laicité lahir dari suatu konflik berkepanjangan antara kalangan gerejawi yang ingin mempertahankan kuasa dan pengaruhnya dan kalangan nasionalis yang menolak keberadaan agama dalam ranah politik.

Laicité secara filosofis berarti negara sama sekali tidak mengakui apa pun bentuk agama dan kepercayaan. Tetapi, negara menjaga kebebasan beragama dan berpikir, karenanya negara menjaga para pemeluknya, kitab suci, dan simbol. Negara melindungi setiap pemeluk agama bukan karena nilai metafisik agama tersebut, tapi karena negara harus melindungi kebebasan beragama masing-masing orang agar hak-hak mereka tidak dilukai.

Sama tetapi berbeda

Pancasila dan Laicité pada prinsipnya sama sebagai ideologi dan falsafah negara untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Tetapi, di dalam kesamaan itu ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup tajam.

Pertama, di Perancis kehidupan agama merupakan wilayah pribadi. Ia tidak boleh masuk ke dalam wilayah publik. Sedangkan di Indonesia, agama menjadi wilayah publik. Agama dibicarakan di mana saja dan kapan saja. Tidak jarang ibadah yang bersifat sangat pribadi menjadi urusan pemerintah.

Kedua, di Perancis orang tidak beragama, bahkan ateis sekalipun diakui haknya untuk hidup di dalam negara. Sementara di Indonesia, ateis tidak mempunyai hak hidup. Jangankan ateis, orang kepercayaan atau penganut agama leluhur pun tidak diakui.

Ketiga, di Perancis negara netral terhadap agama dalam masalah keuangan. Negara tidak membiayai kepentingan agama dan mengatur urusan peribadatan. Di Indonesia, negara membiayai acara keagamaan dan pembangunan tempat ibadah, bahkan mengatur urusan peribadatan.

Indonesia dan negara Muslim

Jika dibandingkan dengan Perancis, Indonesia memang bukan murni negara sekuler. Namun demikian, untuk konteks negara Muslim, Indonesia menjadi negara yang sangat ideal dalam kerukunan antarumat beragama karena memiliki satu falsafah hidup bernegara, yaitu Pancasila. Negara-negara Muslim lainnya tidak mempunyai model seperti Indonesia.

Negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Iran, Yaman, Sudan, Pakistan, dan Banglades menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi negara; tidak mengakui keberadaan agama lain; non-Muslim menjadi warga negara kelas dua; syariat Islam sebagai hukum nasional, dan murtad dihukum mati.

Negara-negara muslim, seperti Jordania, Mesir, Suriah, Tunisia, Maroko, Palestina, Aljazair, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan terkadang ideologi lainnya; Islam sebagai agama negara, tetapi agama lain diakui; non-Muslim diakui hak-haknya; hukum nasional dan hukum Islam diterapkan; dan murtad dihukum sebagai tindak pidana.

Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara; 6 agama resmi negara; kedudukan warga negara tidak ditentukan oleh agama; hukum nasional yang berlaku; dan murtad bukan tindak pidana. Dari perbandingan sepintas ini tampak bahwa Indonesia merupakan model negara Muslim par execellence dalam kerukunan hidup antarumat beragama.

Pancasila: pemersatu

Potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hasil yang dapat dipetik: umat minoritas dapat menikmati kenyamanan ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritual dari umat mayoritas (Islam) tanpa lenyap sebagai minoritas.

Sayangnya, dalam satu dasawarsa belakangan ini, Pancasila sering disalahartikan, dipandang sebelah mata, dan terancam oleh ideologi-ideologi transnasional, baik yang berjubah agama maupun ekonomi. Lalu, siapa yang peduli terhadap Pancasila?

Ayang Utriza NWAY Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta; Mahasiswa PhD Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris

Negara Muslim tak pantas menderita

2008-03-18T08:53:00.000+07:00

oleh : Ahmad Djauhar

Negara-negara berpopulasi Muslim dominan-yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)-dengan potensi sedemikian besar, memiliki penguasaan atas 70% sumber energi dunia dan 40% bahan ekspor, sungguh tidak pantas menderita.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan OKI merupakan organisasi unik. Gabungan populasi ke-57 anggota organisasi itu mencapai 1 miliar penduduk Bumi, yang meliputi tiga benua. Dengan demikian, umat Islam memiliki posisi terbaik untuk menyumbang perdamaian dan keamanan dunia dan tidak pantas menderita, termasuk kemiskinan.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh anggota OKI untuk mengutamakan peningkatan kualitas hidup umat Islam dan memberdayakan mereka. Hal itu berarti perlu penggalangan kerja sama ekonomi yang intensif dan ekstensif di antara sesama negara Muslim.

"Kita perlu mengembangkan berbagai skema investasi atau kerja sama di bidang sains dan teknologi. Kita dapat mengoptimalkan perdagangan antar negara Islam melalui negosiasi dan pengembangan area perdagangan bebas yang Islami," ujar Yudhoyono saat memberikan sambutan pada sesi Debat Umum KTT ke-11 OKI di Dakar, Senegal, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, sejumlah pemimpin negara anggota OKI sempat menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan harga minyak dunia yang meroket hingga mencapai US$110 per barel.

Sejumlah anggota OKI merupakan produsen minyak skala besar, namun sebagian besar dari mereka adalah konsumen minyak. Terasa sekali, termasuk tuan rumah Senegal, yang mengeluhkan harga minyak dunia, karena luar biasa membebani dan hal itu dapat menimbulkan permasalahan ekonomi-sosial. Bagaimana OKI merespons kondisi ini.?

Saat pembukaan, Presiden Senegal mengeluarkan ide yang menarik, yaitu bagaimana apabila nanti harga minyak terus naik, 10% dari hasil penjualan digunakan khusus untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Namun, hal itu belum memperoleh tanggapan.

Presiden Yudhoyono juga mendorong kelanjutan kerja sama ekonomi seperti D-8 yang beranggotakan negara-negara yang tergabung dalam OKI. Oleh karena itu, pembentukan lembaga baru Dana Solidaritas Islam dalam kerangka OKI dinilainya sangat penting dan Indonesia memberikan dukungan penuh termasuk berkontribusi bagi pendanaannya.

Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber-sumber keuangan yang sangat besar itu, kata Presiden, anggota OKI mampu menciptakan mobilisasi dan membangun kekuatan untuk kebaikan umat. Hal itu akan mengembalikan prinsip Islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan serta mendorong perdamaian global dan keselarasan.

"Keselarasan bukan hanya untuk sesama bangsa, juga an-tara manusia dan ciptaan Allah lainnya. Ini berarti mengupayakan keseimbangan antara penciptaan kesejahteraan eko-nomi bagi kita ataupun generasi mendatang serta menjaga kelestarian alam," kata Yudhoyono.

Presiden juga menyinggung tentang bagaimana peran yang harus diemban anggota OKI sehingga mampu menangkal prasangka terhadap Islam (Islamophobia) di kancah pergaulan internasional, termasuk membangun dialog antarkepercaya-an, antarbudaya, dan antar peradaban.

Oleh karena itu, lanjutnya, kerja sama dengan media dinilainya sangat penting. Dia memberikan contoh kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam hal dialog antarbangsa yang dikemas dalam Global Inter-Media Dialog.

Presiden juga menyinggung soal pelaksanaan demokrasi yang dinilainya penting dalam penegakan good governance. "Untuk menjadi [negara] demokrasi, tentu saja, lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Sulit untuk menjaga kesinambungannya. Saya berbicara berdasarkan pengalaman di Indonesia."

Kasus Palestina

Persoalan Palestina menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam pembicaraan sejumlah pemimpin dunia, baik pada saat pidato pada pembukaan KTT maupun pada berbagai pertemuan bilateral.

Beberapa tokoh dunia, termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon, yang secara khusus hadir dalam KTT OKI, Sekjen Liga Arab, dan Sekjen OKI sepakat bahwa agresi Israel terhadap Palestina harus segera diakhiri.

"Hampir semua pembicara menyatakan perhatian yang sangat mendalam terhadap situasi di Palestina, khususnya di Gaza mengenai serangan Israel terhadap penduduk sipil di Gaza. Mereka semua mengutuk serangan ini dan mereka ingin agar proses perdamaian dapat segera dilakukan kembali serta kekerasan dapat dihentikan," kata Dino Pati Jalal, juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seusai Presiden menerima Sekjen PBB Ban Ki-Moon di Hotel Le Meridien Dakar, Senegal.

Umumnya, mereka menekankan keprihatinan mendalam karena banyak sekali konflik yang terjadi di komunitas Muslim dunia a.l. di Irak, Af-ghanistan, Somalia, dan Sudan, sehingga mereka mempertanyakan bagaimana respons dari negara-negara anggota OKI terhadap banyaknya konflik dalam tubuh Islam.

Ada juga perhatian khusus terhadap masalah kesejahteraan, terutama mengenai banyaknya orang-orang miskin di kalangan umat Islam. Untuk hal ini, OKI dituntut merespons secara lebih agresif. Memang sudah ada inisiatif baru untuk mendirikan dana solidaritas Islam (Islamic Solidarity Fund) yang akan dikelola oleh Bank Pembangunan Islam (IDB).

"Indonesia mendukung sepenuhnya keberadaan dana tersebut, karena memang kita selalu berbicara bahwa umat Islam harus saling membantu, tapi konkretnya bagaimana. Ini akan dilaksanakan segera setelah KTT OKI," ujar Dino.

Pada pertemuan tersebut Ban Ki-moon didampingi Ibrahim Gambari, utusan khusus PBB untuk masalah Myanmar. Sedangkan Presiden didampingi Menlu Hassan Wirajuda.

Kedua pemimpin a.l. membahas masalah Myanmar dan Timor Leste beserta prospek penyelesaian masing-masing serta membicarakan mengenai persoalan perubahan iklim global sebagai tindak lanjut Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali, Desember 2007.

Ban Ki-Moon dan Yudhoyono memberikan perhatian khusus terhadap time table yang sudah disepakati pada konferensi di Bali itu, untuk mengingatkan masyarakat dunia agar dapat dengan tepat memenuhi kerangka waktu dua tahun untuk mencapai suatu rezim global perubahan iklim pasca-2012.

"Agar nanti, sewaktu bertemu di Copenhagen 2009, sudah ada kesepakatan yang dicapai rezim global tersebut. Kedua pemimpin akan membuat fasilitas video conference di kantor PM Denmark, Presiden Polandia, Presiden SBY, Sekjen PBB, dan Ketua UNFCCC," ungkap Dino.

Fasilitas konferensi video yang akan digunakan nantinya merupakan peralatan paling mutakhir, sehingga kelima pe-mimpin tersebut dapat secara berkala berkomunikasi mengenai time table itu. Sistem ini akan di-instal dalam waktu dekat untuk menjaga momentum perubahan iklim." (ahmad.djauhar@bisnis.co.id)