Jakarta, Kompas - Pemerintah semestinya menjadi pihak yang mampu mendorong terciptanya kehidupan keagamaan yang damai. Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjaga keragaman agama yang dimiliki bangsa ini. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan terhadap semua kelompok.
"Perlindungan pada semua kelompok tentu tidak ada kecualinya. Perlindungan harus diberikan terutama pada mereka yang selama ini berada dalam ancaman dan tekanan. Pemerintah harus berani menegakkan UUD 1945, khususnya dalam hal melindungi segenap warga negara," ujar Ketua Baitul Muslimin Indonesia Zuhairi Misrawi di Jakarta, Jumat (28/12), ketika menyampaikan refleksi keagamaan tahun 2007.
"Kerinduan untuk membangun kehidupan keberagamaan yang bernuansa kedamaian dan kerukunan merupakan harapan sebagian besar bangsa ini. Hal itu dibuktikan dengan komitmen tokoh agama dan umat untuk menjalin pertemuan yang berkelanjutan," ujarnya.
Namun, menurut Zuhairi, kuatnya keinginan untuk mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan ternyata belum sepenuhnya mampu menyingkirkan munculnya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Kekerasan dan diskriminasi masih menjadi masalah utama yang kerap kali mengancam dan mengganggu kerukunan yang sudah dibangun," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Balitbang Partai Amanat Nasional Sayuti Asyathri mengatakan, agama yang didialogkan sekarang sudah ditinggalkan. Sebagai gantinya, agama diterapkan dalam semangat prinsip hitam putih. (MAM)
No comments:
Post a Comment