Rezim Islamis dan Tragedi Sudan

Oleh Sumanto al Qurtuby

Konspirasi ini dibangun berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan: pemerintah membutuhkan legitimasi agama untuk melanggengkan kekuasaan politik yang diraihnya dengan cara-cara kotor, sementara bagi kubu Muslim radikal, koalisi dengan pemerintah merupakan kesempatan emas untuk menikmati kekuasaan yang mereka impikan.

Suatu saat, sejumlah pengungsi Sudan mengunjungi museum Holocaust di Washington, D.C. Di museum ini mereka menyaksikan gunungan sepatu yang dikumpulkan dari para korban pembantaian Nazi yang sadis itu. Mengomentari peristiwa yang memakan korban jutaan nyawa manusia di bawah komando si kecil yang kejam itu, Hitler, salah seorang pengungsi berkata: “Perbedaan antara para korban di Sudan dengan korban Holocaust adalah kami tidak punya sepatu dan tidak seorang pun tahu nama kami.”

Berbeda dari para korban Holocaust (umumnya orang Yahudi dan non-Aryan) yang bersepatu dan disensus sebelum dipaksa kerja dan dibunuh, para korban pembunuhan di Sudan, baik di Sudan Selatan maupun di Darfur, memang bertelanjang kaki dan tidak didata lebih dahulu. Kisah ini dituturkan Dr. William O. Lowrey, seorang aktivis perdamaian Sudan dalam buku yang diedit profesor Harvard Divinity School, David Little, Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution.

Menghubungkan peristiwa di Sudan dengan Holocaust di Jerman memang agak berlebihan. Tapi bencana kemanusiaan di negara terluas di Afrika ini memang sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Selama lebih dari dua puluh tahun, Sudan dilanda peperangan dan kekerasan yang menyebabkan setidaknya 2 juta nyawa melayang dan lebih dari empat juta jiwa kehilangan tempat tinggal. Mereka mengungsi di hutan-hutan, atau kabur ke negara tetangga, terutama Chad, Kenya, Ethiopia, dan Central African Republic.

Itulah sebabnya Human Rights Watch menyebut Sudan sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia saat ini (lihat www.hrw.org). Meski negara berpenduduk mayoritas Islam-Sunni ini (sekitar 70% dari total 40 juta jiwa) dilanda kekeringan, kelaparan, kekerasan dan peperangan sejak negeri ini bebas dari pemerintah Inggris tahun 1956, anehnya sejauh ini hampir semua negara berpenduduk Muslim terbesar di planet ini tidak peduli akan nasib Sudan.

Standar Ganda

Berbeda dengan kekerasan di Palestina, Irak, Libanon, Afganistan, India, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dll, yang mendapat respons luas dari dunia Muslim internasional, kasus kekerasan, peperangan, dan ketidakadilan di Sudan hampir tenggelam atau sengaja dilupakan. Itu tampak jelas dari sikap Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kaum Muslim di negeri ini begitu heroik membela hak-hak rakyat Palestina dari okupasi Israel. Kita juga sangat keras memprotes dan mengutuk negara-negara non-Muslim yang dianggap campur tangan dan menindas penduduk Palestina, Irak, Afganistan, Thailand, Filipina, India, dan lainnya. Tapi kita menutup mata terhadap kekerasan, kekejaman, dan ketidakadilan yang dilakukan rezim Islamis Sudan—juga beberapa negara di Afrika Utara dan Timur lain, seperti Somalia, Libya, Ethiopia, Mesir, Uganda, dll., yang memperlakukan warga non-Muslim dan minoritas lain secara tidak adil. Negara-negara Sunni-Arab juga rajin mengkritik rezim Syi’ah Iran, tetapi lupa akan borok-borok di negaranya dan negara-negara yang dikuasai kekuatan Sunni lain, termasuk Sudan.

Fenomena ini adalah salah satu contoh sikap “standar ganda” yang dilakukan umat beragama seperti pernah disinggung Hugh Goddard. Kekerasan dan ketidakadilan di Palestina, Thailand, Irak, Mindanao, dan lainnya, memang harus dilawan. Tapi kekejaman dan kesewenang-wenangan di Sudan dan negara-negara berbasis Islam lain yang melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap warganya juga tidak bisa didiamkan! Sudan adalah contoh nyata dari kekerasan yang dilakukan rezim Islamis, baik terhadap non-Muslim di Sudan Selatan maupun sesama Muslim di Darfur (Sudan Barat).

Kekerasan yang terjadi di negeri berpenduduk lebih dari 40 juta ini, meminjam istilah Johan Galtung, merupakan kombinasi dari physical violence seperti perang, pembakaran, pemerkosaan, penganiayaan, dll, structural violence yang melibatkan negara dengan segenap perangkat militer-politiknya, dan cultural violence dengan antara lain menjadikan agama sebagai basis legitimasi kekerasan. Sudan patut mendapat perhatian global terutama dari dunia Islam karena negeri berbasis Islam ini telah porak-poranda akibat perang, kekerasan, kekeringan, AIDS, dan kelaparan yang memilukan!

Sejarah Konflik

Dimanapun peristiwa kekerasan, peperangan, dan konflik komunal lain, memang memiliki akar sejarah yang panjang. Demikian halnya dengan Sudan. Sejarah konflik dan kekerasan di negeri yang berbatasan dengan Mesir ini bisa dibaca dalam buku The History of Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day karya Holt & Daly. Disebutkan bahwa peristiwa kekerasan demi kekerasan (violent conflicts) di Sudan telah terjadi jauh sebelum negeri ini merdeka di tahun 1956. Violent conflicts ini berakar kuat pada identitas agama dan etnik, selain faktor sosial-ekonomi dan perebutan akses sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, kayu (timber), hydropower dan aneka sumber bahan kerajinan. Identitas agama, kelas sosial, dan etnik, juga punya kontribusi penting dalam menyulut konflik dan kekerasan di Sudan, seperti ditulis Ann Lesch dalam Sudan: Contested National Identities dan Francis Deng dalam War of Visions: Conflict of Identities in Sudan.

Dilihat dari persebaran etnik/suku, populasi Sudan terdiri atas Arab (39%), Beja (6%), dan suku-suku lokal Afrika (52%). Sementara dari segi agama, dari 40 juta jiwa (sensus 2005), Islam-Sunni menjadi kekuatan mayoritas (70%), sisanya kepercayaan lokal (25%), dan Kristen (5%). Dari aspek kelas sosial, masyarakat Sudan diklasifikasikan ke dalam empat kasta: kelas pertama ditempati warga Arab-Muslim-Sunni yang kebanyakan tinggal di ibukota Sudan, Khartoum. Kelompok yang jumlahnya sekitar 39% inilah yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Sudan sejak merdeka. Dengan begitu merekalah yang menikmati fasilitas, privileges, dan lezatnya kekuasaan di satu sisi, dan yang menjadi sumber utama kekerasan di dalam sejarah Sudan modern. Kelas kedua ditempati warga Muslim non-Arab terutama keturunan Afrika, dan tinggal di Khartoum (Sudan Utara). Kelas ketiga diduduki non-Muslim, tetapi tinggal di Sudan Utara. Dan kelas buntut ditempati non-Muslim (Kristen dan kepercayaan lokal) yang tinggal di Sudan Selatan.

Sementara itu, dominasi Arab-Islam-Sunni di Sudan sudah terjadi sejak lama. Jauh sebelum Islam memiliki pengaruh di kawasan Afrika Utara, negeri yang kini bernama Sudan ini dihuni oleh penduduk Nubi di Sudan Utara dan berbagai suku di Sudan Selatan. Pengaruh Islam-Arab di Sudan mulai terjadi sejak abad ke-7 ketika penguasa Muslim berhasil menaklukkan Mesir, tetangga Sudan, dan meningkat sejak abad ke-16. Sejak itu terjadi perkawinan silang antara orang Arab dan wanita lokal yang kemudian membentuk identitas budaya baru di Sudan Utara. Kaum imigran Arab maupun keluarga baru hasil perkawinan silang ini mengklaim sebagai “keluarga suci pribumi” yang kemudian hari menguasai dan mengontrol Sudan baik secara politik, ekonomi, dan agama. Itulah keserakahan yang mengantarkan pertikaian dan kekerasan panjang antar kelompok agama dan etnik.

Gagalnya Perjanjian Damai

Perjanjian damai memang sudah diteken baik di Sudan Selatan maupun di Darfur. Namun, kekerasan demi kekerasan terus berlanjut karena rezim Khartoum sering mengkhianati perjanjian. Peace Agreement yang ditandatangani pemerintah pusat dengan kubu pemberontak di Sudan Selatan, Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) juga ternoda oleh kematian mendadak dan misterius pemimpin pemberontak, Dr. John Garang, pada sebuah kecelakaan helikopter 30 Juli 2005. Kaum pemberontak di Sudan Selatan menuduh rezim Khartoum berada di balik aksi pembunuhan itu. Kerusuhan pun kembali meledak sehingga menyebabkan ribuan orang terbunuh.

Situasi politik di Selatan juga tidak kunjung mereda karena pemerintah pusat Sudan melanggar klausul perjanjian yang antara lain berisi pembagian jatah 50% hasil minyak bumi yang dieksplorasi di Sudan Selatan untuk kemakmuran warga di sana. Minyak memang menjadi andalan sumber kekayaan Sudan. Negeri ini bisa menghasilkan USD 1,5 miliar per tahun dari minyak (diperkirakan kandungan minyak Sudan mencapai 1,2 miliar barel). Tapi celakanya, uang hasil minyak itu, selain dikorupsi untuk foya-foya para pejabat, juga dipakai untuk membeli peralatan tempur dari Cina, Belarusia, Rusia dan negara lainnya untuk menghancurkan warga sipil.

Belum reda masalah di Sudan Selatan, pemerintah Sudan kembali menghadapi masalah serius di Darfur. Kekerasan di Darfur meletus sejak Februari 2003. Pelaku penyerbuan, pembunuhan, pembakaran, perampokan dan pemerkosaan atas warga Darfur adalah gerombolan milisi dan preman Arab yang bernama Janjaweed dengan dukungan pemerintah pusat yang kebetulan juga dikuasai orang-orang dari etnik Arab. Pemerintah Sudan merekrut milisi Janjaweed yang berasal dari beberapa etnik Arab nomaden yang bermigrasi ke Darfur sejak 1980-an. Mereka mau direkrut pemerintah sebagai milisi untuk menghancurkan warga sipil Darfur—meskipun sesama Muslim—dengan harapan mendapatkan pekerjaan sebagai tentara atau polisi Sudan.

Sebagai bangsa nomaden, ajakan berperang dari pemerintah dianggap sebagai rejeki nomplok dan alasan untuk merampok dan menguasai tanah serta lahan permukiman warga. Di pihak lain, rezim Khartoum tidak mau menggunakan tentara sebab banyak tentara yang berasal dari Darfur. Selain itu, dengan menggunakan tentara sipil, pemerintah bisa berkelit dari tuduhan kejahatan perang yang disponsori oleh negara. Rezim Khartoum memang sering berkilah bahwa kekerasan Darfur adalah kekerasan antar warga sipil, bukan kekerasan negara atas rakyat sipil.

Pengusa dan Islam Garis Keras

Rezim Sudan adalah contoh nyata dari konspirasi tentara-pemerintah dan Islam garis keras. Sejak diktator kejam Jendral Ja’far Nimeiri mengkudeta Sudan tahun 1969, dia segera menggandeng kekuatan Islam garis keras seperti Ikhwanul Muslimin untuk mengontrol dan memerintah Sudan di bawah bendera Syariat. Keputusan itu ditentang keras para tokoh Muslim moderat seperti Muhammad Mahmud Taha, guru Prof. Abdullah Ahmad an-Na’im—sebuah penentangan yang mengakibatkan kematiannya. Kongkalikong penguasa dan Muslim radikal ini terus berlanjut di masa Sadiq al-Mahdi dan Omar Bashir saat ini.

Konspirasi ini dibangun berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan: pemerintah membutuhkan legitimasi agama untuk melanggengkan kekuasaan politik yang diraihnya dengan cara-cara kotor, sementara bagi kubu Muslim radikal, koalisi dengan pemerintah merupakan kesempatan emas untuk menikmati kekuasaan yang mereka impikan. Akibat persekongkolan ini, terjadilah kekerasan yang mengerikan sepanjang sejarah Sudan yang tidak hanya memakan korban orang-orang Kristen dan kepercayaan lokal di Sudan Selatan, tapi juga kaum muslim sendiri yang melawan mainstream Khartoum seperti di Darfur.

Apa yang terjadi di Sudan adalah warning buat pemerintah Indonesia yang sering “main mata” dengan kelompok Islam garis keras. Kasus Sudan juga menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa aplikasi syariat tak jarang hanya akal-akalan kelompok “Islam kanan” demi kekuasaan, bukan demi Islam, rakyat, apalagi Tuhan!