Kiai dan Soft Power Oleh : Ahmad Tohari ''Menag Minta Kiai tak Telantarkan Pesantren''. Itu judul sebuah berita di koran tanggal 19 Mei. Permintaan itu diucapkan Menteri Agama, M Maftuh Basyuni, pada acara pembukaan Silaturrahmi Pengurus Pondok Pesantren se-Indonesia dalam wadah Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah (RMI) di Jakarta. Permintaan itu diajukan karena Menag melihat akhir-akhir ini beberapa kiai lebih sibuk dalam kegiatan politik daripada mengurus pesantrennya. Menurut Menag, kegiatan para kiai di bidang politik akan mengganggu proses pendidikan yang berlangsung di pesantren dan bisa berakibat mundurnya kualitas para lulusan. Para lulusan yang kurang berkualitas bisa menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat. Apa yang diminta oleh Menag kepada para kiai itu sebenarnya sudah lama dirasakan oleh masyarakat. Sudah banyak tokoh masyarakat yang mempertanyakan mengapa banyak kiai melibatkan diri dalam politik kepartaian padahal, seperti dikatakan Menag, fungsi utama para kiai adalah mendidik para santri. Saya sendiri sejak puluhan tahun yang lalu sudah menyatakan pendapat secara terang-terangan bahwa sebaiknya para kiai, terutama yang mengasuh pesantren, mau mengambil jarak dari partai politik. Sebab, nyatanya partai politik berada di wilayah becek, sarat dengan kepentingan rendahan, sering menghalalkan segala cara, dan karenanya tidak sesuai dengan martabat para kiai. Tapi argumen seperti itu selalu dijawab dengan pernyataan bahwa berpolitik adalah hak semua orang, tak terkecuali kiai khos sekalipun. Argumen tadi bahkan tak jarang dibungkam dengan dalih, Kanjeng Nabi saja berpolitik, malah menjadi pemimpin perang yang ikut menghunus pedang. Biasanya, kalau sudah disodok dengan dalil seperti itu saya lumpuh. Namun dalam kelumpuhan itu masih ada pertanyaan tersisa di kepala saya. Politik, menurut anak sekolahan, adalah cara dan daya upaya untuk meraih kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan, kalau sudah ada di tangan, akan dipakai untuk melindungi suatu kepentingan. Dan idealnya kepentingan yang semestinya dibela adalah kepentingan umat. Lalu apakah kepentingan umat yang paling mendesak di zaman ini? Tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Kepentingan umat yang sangat mendesak saat ini adalah pembebasan dari kemiskinan (iman, keterampilan, penghasilan, kesehatan, ilmu pengetahuan). Jelasnya, kemiskinan dan kebodohan. Maka bila para politikus di legislatif maupun eksekutif menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain, mereka jelas telah berkhianat kepada umat. Kedua, apakah kekuatan yang diperoleh melalui politik kepartaian merupakan jalan tunggal untuk membela kepentingan umat? Ternyata tidak. Kata anak sekolahan lagi, dalam dunia politik dikenal ada dua kekuatan, yakni hard power (ya kekuatan partai politik dan kekuasaan resmi itu) dan soft power, yakni kekuatan yang muncul dengan sendirinya bila sumber daya insani umat sudah bangun. Dan untuk membangun sumber daya insani, cara yang paling nalar untuk ditempuh adalah jalan pendidikan. Ada kelompok yang sangat serius mengggarap dunia pendidikan dan kelihatan hanya ikut-ikutan dalam kepartaian. Dan nyatanya sumber daya insani dari kalangan mereka lebih tinggi daripada rata-rata sumber daya insani umat Islam dan karena itu mereka relatif sudah terangkat dari kemiskinan dan kebodohan. Contoh yang lebih ekstrem adalah Bani Israil. Sejak berabad-abad sebelum negara Israel berdiri pada 1948, Bani Israil telah mengembangkan soft power yang sangat berhasil. Mereka menguasai semua cabang ilmu pengetahuan, ekonomi, bahasa, juga teknologi, media massa, dan kesenian. Dengan soft power yang sangat dahsyat itu maka ada seorang tokoh Yahudi bilang, ''Kami, tanpa memiliki sebentuk negara pun, bisa menguasai dunia.'' Berpolitik adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali. Dan justru karena hak, bukan kewajiban, maka diperlukan kearifan tinggi dari para kiai karena kedudukan dan martabatnya yang tinggi di tengah umat. Bagaimanakah selayaknya para kiai menggunakan hak politik itu; mau menempuh jalan untuk mencapai hard power melalui partai politik, atau soft power melalui dunia pendidikan? Saya yakin banyak orang sependapat dengan Menag, bahwa fungsi utama kiai adalah mendidik santri. Maka jalur politik yang selayaknya ditempuh oleh para kiai bukan jalur politik kepartaian melainkan jalur politik pendidikan. Kalau begitu siapa yang akan mengurus partai-partai politik berbasis masyarakat santri? Ya, serahkan saja kepada para santri senior yang masih layak berkiprah di wilayah becek, masih pantas sikut-sikutan, masih patut berebut pengaruh dan kekuasaan. Para kiai tetaplah tinggal dalam wilayah politik yang bermartabat, yakni politik pendidikan. Ini penting, agar masyarakat tidak bingung dan terombang-ambing mau ikut kiai yang mana. Mohon diingat, masyarakat santri sudah jauh tertinggal dalam bidang ekonomi dan pengetahuan umum. Dan obatnya bukan partai politik, tapi pendidikan.

-->